GENCAR Digencarkan Demi Cegah Pernikahan Dini, Tepatkah?

GENCAR Digencarkan Demi Cegah Pernikahan Dini, Tepatkah?

Catatan.co – OPINI. GENCAR Digencarkan Demi Cegah Pernikahan Dini, Tepatkah?

Edukasi Pencegahan Pernikahan Anak, Apa yang Sebenarnya Diarahkan?

Pencegahan perkawinan anak kembali menjadi perhatian pemerintah. Berbagai program sosialisasi dan edukasi digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai risiko perkawinan pada usia dini. Salah satunya melalui Gerakan Nasional Pencegahan Perkawinan Anak Regional (GENCAR) yang turut dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar).

Sebagaimana diberitakan KutaiRaya.com (3/11/2026), Pemkab Kukar terus memperkuat upaya pencegahan perkawinan anak melalui sosialisasi, edukasi, dan pendampingan dengan melibatkan berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar juga melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan organisasi. Anak-anak diberikan pemahaman mengenai pentingnya mempersiapkan masa depan serta mempertimbangkan berbagai risiko sebelum memutuskan menikah.

Sumber: https://www.kutairaya.com/news.php?id=19030

Tidak hanya itu, pemerintah juga melakukan pembinaan terhadap anak-anak yang telah menikah pada usia muda, termasuk melalui asesmen psikologis untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan pendampingan mereka.

Sekilas, program ini tampak sebagai langkah positif untuk melindungi anak. Sebab, tidak dapat dimungkiri bahwa perkawinan yang dilakukan tanpa kesiapan, pemaksaan, maupun tanggung jawab dapat menimbulkan persoalan serius dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, muncul pertanyaan mendasar: apakah pencegahan perkawinan anak yang dilakukan pemerintah sudah menyentuh akar persoalan? Ataukah justru menjadi bagian dari pengarusan paradigma kesetaraan gender yang menjadikan pernikahan usia muda sebagai persoalan utama, sementara kerusakan sistem kehidupan yang melingkupinya tidak mendapatkan perhatian memadai?

Persoalan ini penting dikaji secara mendalam agar masyarakat tidak sekadar menerima sebuah program berdasarkan slogan perlindungan anak, tetapi mampu menilai landasan pemikiran, tujuan, serta solusi yang ditawarkan.

Pengarusan Isu Gender di Balik Program Pencegahan Perkawinan Anak

Program pencegahan perkawinan anak tidak bisa dilepaskan dari perkembangan wacana perlindungan perempuan dan anak yang selama ini banyak dikaitkan dengan agenda kesetaraan gender.

November menjadi salah satu momentum penting dalam kampanye isu tersebut. Terdapat Hari Anak Sedunia pada 20 November dan Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan pada 25 November. Sementara itu, Hari Perempuan Internasional diperingati setiap 8 Maret, bukan November.

Momentum-momentum tersebut kerap dimanfaatkan untuk memperluas sosialisasi berbagai gagasan mengenai perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, kesetaraan gender, dan pencegahan perkawinan anak.

Tentu, perlindungan terhadap anak dan perempuan merupakan perkara penting. Islam bahkan memberikan perhatian besar terhadap penjagaan jiwa, kehormatan, keturunan, dan martabat manusia. Namun, persoalannya bukan terletak pada perlindungan itu sendiri, melainkan pada landasan pemikiran dan standar yang digunakan dalam merumuskan kebijakan.

Dalam paradigma kesetaraan gender yang berkembang dalam pemikiran liberal, relasi laki-laki dan perempuan sering kali dibangun berdasarkan konsep kesamaan peran dan kebebasan individu. Tidak jarang, ketentuan agama mengenai keluarga, pernikahan, dan pergaulan antara laki-laki dan perempuan justru dipandang sebagai penghambat kebebasan perempuan.

Jika paradigma ini dijadikan landasan utama kebijakan, masyarakat berpotensi diarahkan untuk memandang pernikahan usia muda sebagai persoalan yang harus ditolak secara menyeluruh, tanpa membedakan kondisi, kesiapan, dan konteks setiap individu.

Karena itu, program seperti GENCAR perlu dikaji secara kritis. Bukan dengan serta-merta menuduh setiap kegiatan sosialisasi sebagai agenda gender, melainkan dengan menelaah materi, narasi, dan paradigma yang dibangun di dalamnya.

Apakah edukasi tersebut hanya menekankan larangan menikah pada usia tertentu?

Apakah anak-anak juga diberikan pemahaman mengenai tanggung jawab, batasan pergaulan, penjagaan kehormatan, dan hukum pernikahan menurut agama? Apakah keluarga diperkuat sebagai benteng utama pembentukan kepribadian Islam?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting agar edukasi tidak berhenti pada pembentukan opini, tetapi benar-benar menghasilkan generasi yang memahami persoalan berdasarkan tuntunan agama.

Sekularisme Melahirkan Standar Penilaian yang Keliru

Salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan masyarakat saat ini adalah dominasi paradigma sekularisme. Sekularisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan sehingga standar penilaian baik dan buruk cenderung dikembalikan kepada akal dan kepentingan manusia.

Akibatnya, suatu perkara sering kali dinilai hanya berdasarkan manfaat dan mudarat menurut pertimbangan manusia, bukan dengan menjadikan syariat Allah sebagai pedoman utama.

Dalam persoalan pernikahan, misalnya, muncul anggapan bahwa perkawinan usia muda merupakan penyebab berbagai persoalan rumah tangga. Perceraian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemiskinan, hingga terhambatnya pendidikan kerap dijadikan alasan untuk membangun penilaian negatif terhadap pernikahan dini.

Padahal, persoalan tersebut tidak bisa disederhanakan hanya karena faktor usia pernikahan.

Perceraian dapat terjadi akibat lemahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, buruknya komunikasi, tidak adanya tanggung jawab, serta ketidakmampuan menyelesaikan konflik. KDRT berkaitan dengan perilaku zalim, penyalahgunaan kekuasaan, dan lemahnya penegakan hukum. Sementara kemiskinan berkaitan dengan banyak faktor, termasuk ketimpangan ekonomi dan terbatasnya akses terhadap pekerjaan serta kebutuhan dasar.

Dengan demikian, tidak tepat apabila seluruh persoalan tersebut dibebankan kepada pernikahan usia muda.

Namun, bukan berarti risiko perkawinan anak boleh diabaikan. Anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikologis, pengetahuan, dan perlindungan yang memadai memang membutuhkan penjagaan serius. Pernikahan tidak boleh menjadi sarana pemaksaan ataupun jalan keluar instan dari persoalan keluarga.

Di sinilah pentingnya membedakan antara kritik terhadap praktik perkawinan yang membahayakan anak dan penilaian terhadap institusi pernikahan itu sendiri.

Pernikahan merupakan institusi mulia yang disyariatkan Allah Swt. Adapun praktik perkawinan yang mengandung kezaliman, pemaksaan, atau menimbulkan bahaya harus dicegah.

Akar Persoalan: Liberalisme dan Kapitalisme

Pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada kampanye pencegahan perkawinan anak, tetapi juga melihat berbagai persoalan yang melatarbelakanginya.

Lemahnya pemahaman agama, pergaulan bebas, normalisasi pacaran, paparan konten pornografi, serta minimnya pengawasan dan pendidikan keluarga merupakan sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Di sisi lain, sistem pendidikan yang berorientasi pada capaian material, sulitnya memperoleh pekerjaan, ketimpangan ekonomi, dan lemahnya jaminan kesejahteraan keluarga turut memengaruhi kehidupan generasi muda.

Inilah dampak kehidupan yang dibangun di atas sistem kapitalisme sekuler.

Kapitalisme menempatkan keuntungan materi sebagai orientasi utama. Sementara sekularisme memisahkan agama dari pengaturan kehidupan. Akibatnya, pembentukan kepribadian generasi sering kali tidak menjadi prioritas utama.

Pendidikan lebih banyak diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja, bukan membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam. Media yang seharusnya menjadi sarana pendidikan justru banyak menyuguhkan hiburan yang mengeksploitasi tubuh perempuan, mempertontonkan gaya hidup bebas, dan menormalisasi hubungan laki-laki dan perempuan tanpa batasan syariat.

Ironisnya, ketika muncul berbagai persoalan sosial akibat rusaknya lingkungan pergaulan, solusi yang ditawarkan justru lebih banyak berorientasi pada pembatasan usia perkawinan.

Baca Juga: Produktif dari Rumah

Padahal, apabila pergaulan bebas terus dibiarkan, pornografi mudah diakses, pendidikan agama semakin terpinggirkan, dan keluarga tidak mendapatkan dukungan memadai, persoalan generasi akan terus berulang.

Artinya, mencegah perkawinan anak tidak cukup hanya dengan sosialisasi. Harus ada perubahan mendasar terhadap sistem kehidupan yang membentuk perilaku masyarakat.

Islam Memandang Pernikahan sebagai Ibadah dan Tanggung Jawab

Islam memiliki pandangan yang khas mengenai pernikahan. Pernikahan bukan sekadar hubungan biologis, pemenuhan kebutuhan emosional, atau pembentukan keluarga secara administratif. Lebih dari itu, pernikahan merupakan ikatan yang kuat (mitsaqan ghalizha) untuk membangun kehidupan rumah tangga berdasarkan ketakwaan kepada Allah Swt.

Allah Swt. berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

 

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”

(QS. Ar-Rum: 21).

Ayat ini menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan mewujudkan ketenteraman, kasih sayang, dan rahmat dalam kehidupan keluarga.

Dalam pandangan fikih, sahnya akad nikah berkaitan dengan terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan. Namun, pembahasan mengenai batas usia, kecakapan, persetujuan, kesiapan, serta perlindungan dari bahaya juga harus diperhatikan.

Karena itu, tidak tepat menjadikan pembahasan fikih mengenai keabsahan akad sebagai pembenaran untuk mendorong anak-anak menikah tanpa kesiapan dan perlindungan.

Balig merupakan salah satu tanda seseorang memasuki fase pembebanan hukum (taklif), tetapi tidak otomatis berarti seseorang telah memiliki seluruh kematangan dan kemampuan untuk memikul tanggung jawab kehidupan rumah tangga.

Islam tidak membenarkan kezaliman dan tindakan yang membahayakan jiwa. Kaidah fikih menyatakan:

 

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

 

“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Dengan demikian, perlindungan terhadap anak, penjagaan kesehatan, pendidikan, serta keselamatan jiwa merupakan bagian dari tanggung jawab yang harus diwujudkan.

Dalam konteks Indonesia, UU Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus melalui permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan bukti pendukung yang cukup.

Ketentuan ini perlu dipahami dalam konteks hukum positif yang berlaku, tanpa mencampuradukkan pembahasan mengenai batas usia administratif dengan keseluruhan khazanah fikih pernikahan.

Solusi Islam: Membangun Generasi dengan Sistem Pendidikan dan Pergaulan Islam

Islam tidak hanya memberikan aturan mengenai pernikahan, tetapi juga membangun sistem kehidupan yang menjaga kehormatan dan melindungi generasi. Setidaknya terdapat beberapa langkah mendasar.

Pertama, membangun pendidikan berbasis akidah Islam.

Pendidikan merupakan instrumen penting untuk membentuk kepribadian generasi. Keluarga dan sekolah harus menjadi tempat pertama dalam menanamkan akidah, ketakwaan, serta pemahaman mengenai halal dan haram.

Anak-anak perlu mendapatkan pendidikan sesuai tahap perkembangannya. Mereka harus memahami tanggung jawab terhadap diri sendiri, menjaga kehormatan, batasan pergaulan, serta hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga.

Pendidikan mengenai pernikahan juga harus diberikan secara proporsional dan sesuai usia. Tujuannya bukan mendorong anak segera menikah, melainkan membekali mereka dengan pemahaman Islam agar mampu menjaga diri dan mempersiapkan masa depan secara bertanggung jawab.

Keluarga pun memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk kepribadian anak. Orang tua tidak cukup hanya memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus menjadi teladan dalam menjalankan syariat.

Kedua, menerapkan sistem pergaulan Islam.

Islam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan agar kehormatan dan kesucian masyarakat tetap terjaga.

Allah Swt. berfirman:

 

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ

 

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya.” (QS. An-Nur: 30).

Ayat berikutnya, yakni QS. An-Nur: 31, memberikan perintah kepada perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatannya.

Islam juga melarang mendekati zina sebagaimana firman Allah Swt.:

 

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

 

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.” (QS. Al-Isra: 32).

Larangan mendekati zina menunjukkan bahwa Islam tidak hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga mengatur berbagai jalan yang dapat mengantarkan kepadanya.

Dalam kitab Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan pengaturan hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan masyarakat berdasarkan hukum syarak.

Pengaturan tersebut mencakup kewajiban menutup aurat, menjaga pandangan, larangan khalwat, serta ketentuan interaksi antara laki-laki dan perempuan.

Dengan penerapan aturan tersebut, masyarakat tidak dibiarkan menentukan sendiri batasan pergaulan berdasarkan hawa nafsu dan kebebasan tanpa batas.

Ketiga, menjadikan media sebagai sarana pendidikan masyarakat.

Media memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara berpikir dan perilaku generasi. Oleh karena itu, media harus diarahkan untuk membangun kesadaran Islam, menyebarkan ilmu, serta menghadirkan informasi yang mendidik.

Negara berkewajiban mencegah penyebaran pornografi, eksploitasi seksual, dan konten yang merusak kehormatan manusia.

Pelanggaran terhadap ketentuan hukum harus ditangani secara adil melalui mekanisme hukum yang berlaku. Penegakan aturan harus melindungi korban, mencegah kejahatan berulang, dan tidak boleh mengandung tindakan sewenang-wenang.

Keempat, negara bertanggung jawab menjamin kesejahteraan rakyat.

Persoalan generasi tidak bisa dilepaskan dari persoalan ekonomi. Negara harus memastikan masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang layak, layanan kesehatan, dan kesempatan memperoleh pekerjaan.

Keluarga harus mendapatkan dukungan agar mampu menjalankan fungsi pendidikan dan pengasuhan secara optimal.

Negara juga tidak boleh membiarkan kemiskinan menjadi penyebab anak kehilangan hak pendidikan, mengalami eksploitasi, ataupun terjerumus dalam persoalan sosial.

Dalam perspektif Islam, penguasa merupakan raa’in (pengurus rakyat) sekaligus junnah (pelindung).

Rasulullah saw. bersabda:

«الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ»

 

“Imam (pemimpin) adalah pengurus dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti pada pembuatan program dan sosialisasi. Penguasa harus memastikan seluruh kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dan masyarakat terlindungi dari berbagai kerusakan.

Mengembalikan Fungsi Negara sebagai Pelindung Generasi

Imam Al-Ghazali dalam pembahasan mengenai tujuan syariat menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima perkara ini dikenal sebagai maqashid asy-syari’ah.

Prinsip tersebut menunjukkan bahwa perlindungan generasi tidak cukup dilakukan dengan membatasi satu persoalan, tetapi harus mencakup seluruh aspek kehidupan yang menopang keselamatan dan kemaslahatan manusia.

Demikian pula, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam pemikiran politik dan sistem kehidupan Islam menekankan bahwa masyarakat harus diatur berdasarkan akidah dan hukum Islam, bukan berdasarkan pemikiran yang memisahkan agama dari kehidupan.

Dengan demikian, solusi persoalan generasi membutuhkan perubahan mendasar. Pendidikan, keluarga, media, ekonomi, dan hukum harus berjalan dalam satu arah, yakni mewujudkan kehidupan yang diridai Allah Swt.

Negara tidak boleh hanya sibuk mengampanyekan pencegahan perkawinan anak, tetapi membiarkan pergaulan bebas berkembang, pornografi menyebar, pendidikan agama terpinggirkan, dan kesejahteraan keluarga terabaikan.

Perlindungan anak harus diwujudkan secara menyeluruh, bukan sekadar menjadi program seremonial.

Khatimah

GENCAR boleh jadi merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak. Namun, efektivitasnya harus diukur dari sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan akar persoalan, bukan sekadar memperbanyak sosialisasi dan membangun opini bahwa pernikahan usia muda merupakan sumber utama kerusakan generasi.

Islam tidak mengajarkan umatnya untuk mengabaikan perlindungan anak, apalagi membenarkan pemaksaan dan tindakan yang membahayakan. Islam justru memiliki seperangkat aturan yang menjaga kehormatan, keselamatan, pendidikan, dan masa depan generasi.

Persoalan mendasarnya adalah ketika kehidupan diatur dengan paradigma sekularisme-kapitalisme yang menjauhkan agama dari pengaturan masyarakat. Selama akar kerusakan tersebut tidak disentuh, berbagai program pencegahan berisiko hanya menjadi solusi parsial.

Sudah saatnya umat kembali menjadikan Islam sebagai pedoman dalam seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya dalam urusan ibadah ritual, melainkan juga dalam pendidikan, keluarga, pergaulan, ekonomi, media, hingga pemerintahan.

Sebab, generasi yang kuat tidak lahir hanya dari larangan dan kampanye, tetapi dari sistem kehidupan yang membentuk ketakwaan, menjaga kehormatan, menjamin kesejahteraan, dan melindungi mereka dengan aturan Allah Swt.

Inilah pentingnya menjadikan syariat Islam sebagai landasan membangun peradaban dan melahirkan generasi yang berkepribadian Islam.

Wallahu a’lam bishawab.[]

Penulis: Mimi Muthmainnah

Pegiat Literasi