CATATAN.CO, SAMARINDA – Sebanyak 7 tuntutan persoalan krusial menjadi tuntutan Gerakan Rakyat Menggugat saat menggeruduk Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (21/10/2026).
Mulai dari darurat karhutla, reklamasi tambang yang mangkrak, kelangkaan BBM, hingga evaluasi program pemerintah pusat dan daerah disuarakan di halaman kantor gubernur.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turun langsung menemui massa. Ia duduk lesehan bersama pengunjuk rasa mendengarkan satu per satu aspirasi yang disampaikan.
Baca juga:
7 Tuntutan Utama Massa Aksi
Dalam aksinya, aliansi menyampaikan 7 poin utama. Mereka mendesak karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, perusahaan tambang yang abai reklamasi ditindak tegas, serta solusi untuk krisis BBM dan listrik padam bergilir di Kaltim.
Soroti MBG, Kopdes Merah Putih, dan Gratispol
Selain isu lingkungan dan energi, massa juga mendesak evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan program unggulan Pemprov Gratispol.
Baca juga:
Jawaban Gubernur Kaltim
Menanggapi desakan tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan akan meneruskan aspirasi tersebut ke pemerintah pusat. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait diklaim sudah berjalan.
Soal Karhutla: Kerahkan Semua Kekuatan
Terkait karhutla, Rudy menegaskan Pemprov tidak bekerja sendiri. Penanganan dilakukan bersama BNPB, Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, TNI, Polri, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, dan relawan.
“Yang paling penting sekarang adalah api segera dipadamkan. Kami tidak bekerja sendiri, tetapi bersama pemerintah pusat, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat. Semua kemampuan yang ada kami kerahkan untuk menangani karhutla di Kaltim,” ujar Rudy.
Baca juga:
Ia mengakui penanganan terkendala kiriman asap dari luar daerah.
“Jadi, tidak semua asap yang masuk ke Kaltim berasal dari kebakaran di daerah kita. Ada juga kiriman asap dari provinsi tetangga. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama,” jelasnya.
Menurut Rudy, sebagian besar titik api di Kaltim sudah padam, namun pergerakan asap dari Kalsel dan Kalteng masih memengaruhi kualitas udara.
Soal Listrik Padam: Sudah Koordinasi dengan ESDM dan PLN
Untuk persoalan listrik bergilir, Rudy mengaku sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian ESDM di Jakarta dan PLN Regional Kalimantan.
“Kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan PLN Regional Kalimantan. Keluhan soal listrik ini kami catat dan akan terus kami kawal agar ada solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Rudy menambahkan, tuntutan lain soal reklamasi tambang, BBM, dan evaluasi program pemerintah akan terus dikawal hingga ada tindak lanjut nyata.
