CATATAN.CO, TENGGARONG – DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) resmi mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2025 dengan nilai mencapai Rp11,1 triliun, lewat rapat paripurna yang digelar Selasa (30/9) malam.

Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin memastikan, seluruh alokasi di APBD-P kali ini difokuskan untuk menyelesaikan kegiatan masa anggaran murni yang belum rampung, bukan menambah program baru.

“Tidak ada kegiatan tambahan di APBD-P. Fokus kami menyelesaikan yang sudah berjalan, terutama yang bermanfaat langsung bagi masyarakat,” tegas Rendi.

Salah satu prioritas utama adalah pembayaran sisa Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2025. Pemerintah memastikan ribuan mahasiswa dan pelajar penerima beasiswa segera menerima hak mereka.

“Kami tahu ada mahasiswa yang biaya hidup dan pendidikannya tertunda. Ini menjadi prioritas kami agar segera masuk DPA dan dicairkan,” jelasnya.

Tercatat, ada sekitar 4.015 penerima beasiswa yang akan menerima sisa pembayaran di tahap kedua ini. Pemerintah melakukan penyesuaian anggaran agar seluruh penerima dapat terakomodasi tanpa mengganggu kegiatan prioritas lain.

Meski fokus APBD-P masih pada penyelesaian kegiatan berjalan, Rendi juga mengingatkan soal tantangan fiskal di tahun depan. Kebijakan pemerintah pusat yang akan melakukan pemerataan Dana Bagi Hasil (DBH) berpotensi mengurangi porsi pendapatan Kukar secara signifikan.

“Kalau biasanya uang yang berputar di Kukar lebih dari Rp10 triliun, tahun depan bisa hanya sekitar Rp5 triliun. Artinya setengahnya hilang,” ungkapnya.

Rendi menegaskan, kondisi itu akan berdampak pada pendapatan daerah dan perputaran ekonomi. Karena itu, pemerintah akan lebih selektif dalam menentukan prioritas program agar tetap menjaga stabilitas dan daya tahan ekonomi Kukar.

“Itu hukum ekonomi, mau tidak mau harus kita hadapi. Yang penting, anggaran kita tetap berpihak pada masyarakat,” tandasnya. (adv)