catatan.co – Pemangkasan Anggaran, Rakyat Jadi Korban. Alwi Al-Qodri mengatakan bahwa Kota Balikpapan sebenarnya sudah mulai melakukan efisiensi anggaran sebelum instruksi tersebut diterbitkan. Namun, salah satu tantangan terbesar yang kini dihadapi adalah pembiayaan program makan gratis yang menjadi beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. (https://pro.kutaitimurkab.go.id/2025/02/11/efisiensi-anggaran-di-kutai-timur-bupati-instruksikan-pemangkasan-belanja/)

Menurut Alwi, dampaknya tidak hanya terasa pada program di tahun 2026, tetapi juga bisa berdampak pada program-program yang sudah berjalan di tahun 2025. “Beberapa program yang sudah disusun untuk 2026 bisa terdampak, bahkan program 2025 yang sudah berjalan pun mungkin ada yang harus dikurangi. Ini yang masih akan kami bahas lebih lanjut dengan Pemerintah Kota,” tutupnya. (kaltim.tribunnews.com, 8/2/2025.

https://kaltim.tribunnews.com/amp/2025/02/08/tanggapan-ketua-dprd-alwi-al-qodri-soal-balikpapan-harus-ikuti-kebijakan-efisiensi-anggaran)

Kebijakan Pemangkasan Anggaran

Ada 13 tuntutan yang disampaikan para demonstran yaitu menuntut agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap program-program yang dijalankan, seperti Program Makan Siang Gratis (MBG) dan proyek strategis nasional (PSN) yang menjadi alat perampasan tanah rakyat.

Kemudian, pencairan tunjangan kinerja dosen dan tenaga kependidikan lain meminta agar pemerintah berhenti mengeluarkan kebijakan tanpa berbasis riset dan tidak berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Tuntutan para demonstran mewakili perasaan masyarakat.

Pemerintahan baru, tetapi kehidupan masyarakatnya tidak makin membaik dari kondisi sebelumnya. Banyak kebijakan pemerintah yang menyusahkan rakyat. Kinerja mereka hanya berorientasi pada jangka pendek saja disertai membangun citra.

Keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD Tahun 2025 adalah puncak kekesalan masyarakat. Walaupun dengan alasan untuk menghemat anggaran dan memastikan alokasinya berjalan secara optimal.

Beban hidup yang dialami masyarakat semakin banyak, termasuk akibat kebijakan pajak, sulitnya lapangan kerja, mahalnya biaya-biaya kebutuhan, dll. Efisiensi anggaran ini menyebabkan banyak program kementerian dan lembaga yang akhirnya batal.

Kinerja pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat menurun. Ancaman PHK mengancam para honorer di berbagai kelembagaan. Padahal Presiden menyampaikan, semestinya penghematan anggaran tidak mengorbankan kepentingan rakyat kecil.

Menurut Presiden, yang semestinya dipangkas adalah item-item belanja menyangkut kepentingan para pejabat, seperti tunjangan dan fasilitas jabatan, biaya rapat, pembelian ATK, perjalanan dinas, dll. Namun, instruksi tersebut hanya sampai di atas podium saja. Faktanya rakyat kecil yang jadi korban.

Padahal banyak program penting di bidang layanan publik yang membutuhkan dana besar. Misalnya, bidang pendidikan, kesehatan, mitigasi bencana, riset dan pengembangan iptek, pembangunan infrastruktur jalan di pelosok-pelosok daerah, proyek swasembada pangan, dll.

Semua proyek menyangkut hal ini justru harus dihentikan hanya karena pemerintah tidak mampu mencari cara produktif dan kreatif menambah pemasukan selain memangkas anggaran. Pemangkasan anggaran tidak akan mengubah apa pun.

Selama sistem ekonomi yang diterapkan tetap kapitalisme. Pemangkasan anggaran tidak mengubah apa pun, karena hanya mengandalkan pajak dan utang dalam pemasukan, dan pengeluaran negara tidak disandarkan pada kemaslahatan rakyat.

Kepemimpinan Sekuler

Dengan mengandalkan pajak sebagai pemasukan utama negara, rakyat akan tetap dibebani pajak yang tinggi. Segala aspek kehidupan rakyat dipajaki, mulai dari penghasilan, bumi dan bangunan, kendaraan, pembelian barang, dan lainnya. Hal ini menggambarkan buruknya sistem kepemimpinan sekuler kapitalistik.

Sekulerisme kapitalisme yang menyebabkan pemimpin tidak amanah dalam menjalankan tanggung jawabnya termasuk menggelontorkan kebijakan pemangkasan anggaran yang tidak sesuai. Namun pejabat tetap bergaji dan mendapat tunjangan besar, tentu sangat disayangkan, kabinet gemuk mengeluarkan belanja tetapi tidak terkait dengan kemaslahatan rakyat.

Imbasnya kemaslahatan rakyat yang dikorbankan. Karena sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme tidak mengenal aturan agama. Termasuk soal amanah dan tanggung jawab besar yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban di akhirat nanti.

Sistem hari ini menempatkan negara/kekuasaan sebagai alat meraih kepentingan. Maka, kebijakan yang dikeluarkan sarat dengan kepentingan para pemodal/oligarki, maka tak heran ada pemangkasan anggaran Sedangkan kepentingan rakyat dengan mudah diabaikan.

Penguasa dengan tulus mengurus rakyatnya seperti punuk merindukan bulan, gap di antara mereka sedemikian luas. Penguasa melakukan hal yang berbeda dengan yang diharapkan rakyatnya. Karena penguasa dalam sistem kepemimpinan hari ini, tidak bertindak sebagai pengurus rakyat.

Modal kekuatan politik dan uang seolah baik-baik saja. Rakyat dengan pemikiran pragmatis mudah dikecoh dengan berbagai program. Ditambah media hari ini menjadi alat kekuasaan, rakyat jadi kehilangan kemampuan untuk membaca bahaya kepemimpinan yang rusak.

Dampak penerapan sistem sekuler ini menimbulkan banyak persoalan. Liberalisasi dan kapitalisasi di berbagai aspek menyebabkan manusia hilang kemanusiaan, sedangkan sumber daya strategis dikuasai sebagian orang saja.

Berbagai krisis di bidang ekonomi, politik, hukum, dan moral, makin hari makin banyak. Kasus-kasus kriminal, korupsi, mafia tanah, judol dan pinjol, makin banyak, tidak pernah tuntas terselesaikan. Berbagai bencana pun terjadi di mana-mana, sedangkan mitigasi seadanya karena alasan dana.

Akibatnya, rakyat menghadapi kesusahan hidup karena sulitnya lapangan kerja dan biaya hidup yang makin mahal. Namun, jangankan hadir sebagai pengurus dan pelindung, bahkan negara menjadi sumber masalah dan kezaliman kepada rakyatnya.

Terkait dana efisiensi yang kontroversial, ternyata bukan hanya dilatari kebutuhan untuk membiayai program MBG. Tetapi, karena pemerintah berencana mengalokasikan sebagian besar dananya untuk super holding BUMN baru bernama Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang diluncurkan 24-2-2025.

Badan pengelola investasi (sovereign wealth fund) berencana akan menjalankan investasi pada 15 megaproyek. Digadang-gadang dapat menjadi kekuatan yang akan menunjang perekonomian Indonesia pada masa mendatang. Siapa yang diuntungkan?

Banyak yang mengkhawatirkan dana hak milik rakyat ini akan menguap dan berakhir dengan skandal. Seperti kasus dana haji dan dana-dana umat lain yang hilang entah ke mana. Kekuasaan dalam sistem sekuler kapitalisme memang tidak mengenal halal-haram.

Mereka alergi dengan agama yang berbicara soal bernegara. Mereka tidak takut jika setiap kesusahan rakyatnya dipertanggungjawabkan nanti. Mereka juga tidak peduli jika setiap maksiat yang dilakukan rakyatnya, nyawa yang hilang karena putus asa nanti akan menuntut pertanggungjawaban.

Kepemimpinan dalam Islam

Berbeda dengan sistem kepemimpinan Islam. Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, seorang mujtahid di dalam kitabnya yang berjudul Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyyah menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam pandangan syariat adalah pengurus dan pelindung umat.

Dijelaskan bahwa seorang penguasa harus memiliki ketakwaan yang tinggi dan sifat lemah lembut yang mencegahnya dari berbuat sewenang-wenang dan zalim. Sedangkan dalam tanggung jawabnya sebagai seorang pemimpin, harus memiliki kepribadian Islam yang kuat, yaitu memiliki akliah hukmin dan nafsiah haakim.

Akliah hukmin adalah akliah negarawan yang paham tugas pemerintahan juga terampil sesuai tuntunan Islam. Sedangkan, nafsiah haakim artinya memiliki sifat-sifat pemimpin seperti adil, berwibawa, berani, bijaksana, tulus, dan empati terhadap rakyat.

Maka, ketika menetapkan sebuah kebijakan, pemimpin Islam akan menjadikan kepentingan umat dan Islam sebagai pertimbangan utama. Tentu dengan memperhatikan prinsip akidah dan halal-haram.

Sedangkan yang menyangkut tanggung jawab umum dalam hubungannya dengan rakyat, syarak menetapkan seorang pemimpin untuk menasihati kehidupan rakyatnya. Syarak mengharamkan para penguasa untuk menyentuh harta milik rakyat.

Sehingga, hubungan penguasa pada rakyat adalah suasana amar makruf nahi mungkar. Keduanya akan tercegah dari berbagai bentuk kemaksiatan. Seperti mencegah penguasa untuk mengambil kekayaan milik umat.

Kepemimpinan ideal seperti ini hanya mungkin tegak dalam sistem yang menerapkan syariat Islam secara kafah yang berasal dari wahyu Allah Pencipta Kehidupan. Syariat untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dari urusan individu sampai urusan negara.

Penerapan syariat secara sempurna terbukti dapat menyelesaikan semua masalah kehidupan manusia. Hingga seluruh potensi kehidupan umat terberdayakan. Saat umat manusia menggunakan Islam secara menyeluruh, kehidupan menjadi sejahtera dan berkah.

Islam yang memiliki pemasukan dengan menetapkan sumber pemasukan pada 3 pos dan pembelanjaannya sesuai dengan syariat untuk kemaslahatan rakyat. Peradaban Islam sebagai peradaban cemerlang negaranya diakui sebagai negara adidaya.

Pemimpin dan umatnya saling kerjasama dalam ketaatan sehingga hubungan yang terjalin di antaranya harmonis dan diliputi kebaikan dalam suasana iman. Umat muslim wajib untuk menghadirkan kembali kepemimpinan seperti ini. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah saw. Wallahualam []

Penulis. Emirza Erbayanthi, M.Pd          Pemerhati Sosial