Catatan.co – OPINI. Polemik Desil: Ketika Data Tak Sepenuhnya Menangkap Realita. Pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan desil menjadi perhatian dan polemik di tengah publik. Sebagian warga mendapati posisi desil keluarganya tidak sejalan dengan keadaan ekonomi yang mereka alami. Ada keluarga yang masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi tercatat pada kelompok kesejahteraan relatif lebih tinggi.

Sebaliknya, ketidaktepatan data juga dapat menyebabkan rumah tangga yang sebenarnya mampu justru masuk ke dalam sasaran penerima bantuan. Persoalan ini bukan sekadar perdebatan teknis tentang angka. Bagi warga yang menggantungkan sebagian pemenuhan kebutuhan dasarnya pada bantuan sosial, perubahan status data dapat berpengaruh langsung terhadap akses kehidupan mereka.

Sekretaris Dinas Sosial Berau, Harjupri, mengatakan jika perubahan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat sebagian warga Kabupaten Berau yang sebelumnya menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Berau kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima bantuan. Jika sebelumnya penerima mencapai lebih dari 1.000 orang, jumlahnya kini diperkirakan berkurang hampir separuh. Menyikapi keluhan tersebut, Dinsos Berau berencana membuka posko pengaduan dan pelayanan DTSEN untuk membantu masyarakat memeriksa serta memperbarui data yang dinilai tidak sesuai.

Sumber: https://share.google/e2CXiIu6Zcin07BDR

Pemerintah memang membutuhkan data untuk merancang kebijakan dan menentukan prioritas program. Namun, kondisi sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis, sedangkan pendataan dilakukan melalui proses dan periode tertentu. Penghasilan seseorang dapat turun drastis akibat pemutusan hubungan kerja (PHK), jumlah tanggungan keluarga dapat bertambah, anggota keluarga dapat jatuh sakit, dan harga kebutuhan pokok terus meningkat. Perubahan-perubahan aktual tersebut belum tentu langsung tecermin dalam data desil yang digunakan pemerintah untuk menentukan posisi kesejahteraan rumah tangga.

Baca Juga: Asap Tak Kunjung Padam

Di balik persoalan teknis pendataan, terdapat bias dan pemahaman mendasar terkait apa itu kemiskinan serta standar yang digunakan oleh pemerintah. Ketika desil tidak mampu menangkap realitas karena bias indikatornya, kita perlu memperluas pembahasan ke akar masalah kemiskinan serta mencari paradigma alternatif dalam memandang kesejahteraan masyarakat.

Desil dan Kaitannya dengan Kesejahteraan

Secara statistik, desil adalah metode membagi distribusi data ke dalam sepuluh kelompok yang sama besar berdasarkan urutan nilai tertentu. Dalam pemetaan sosial ekonomi, rumah tangga ditempatkan pada kelompok berdasarkan penilaian atas sejumlah karakteristik kesejahteraan.

Secara umum, desil yang lebih rendah (seperti Desil 1) menunjukkan posisi relatif yang lebih rendah dalam pemeringkatan, sedangkan desil yang lebih tinggi menunjukkan posisi relatif yang lebih tinggi. Karena bersifat pemeringkatan relatif, desil tidak dapat langsung diterjemahkan sebagai nominal pendapatan tertentu atau kesimpulan mutlak bahwa setiap keluarga pada desil tertinggi pasti kaya raya.

Pemerintah sering berargumen bahwa indikator desil tidak secara langsung menentukan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan secara absolut, melainkan sekadar instrumen pemetaan. Namun, ketika konsep dan data desil ini disodorkan di tengah masyarakat, penentuannya sering kali tidak sesuai dengan realitas di lapangan. Hal ini terjadi akibat kelemahan dari metode pembagian masyarakat per sepuluh kelompok (persepuluhan) yang mengandalkan indikator fisik atau proksi (Proxy Means Test).

Dalam praktiknya, acuan penilaian desil sangat bergantung pada indikator fisik seperti kondisi rumah, jenis lantai, kepemilikan kendaraan, atau aset lainnya. Indikator-indikator ini kerap tidak mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Sebagai contoh, kepemilikan rumah tidak otomatis menunjukkan bahwa penghuninya memiliki penghasilan yang memadai. Rumah tersebut mungkin merupakan tempat tinggal warisan keluarga, sementara penghuninya saat ini tidak mempunyai pekerjaan atau pendapatan tetap.

Kendaraan roda dua yang tercatat sebagai aset pun sering kali merupakan alat kerja utama untuk mencari nafkah (seperti ojek _online_ atau pedagang keliling), bukan tanda kemewahan. Begitu pula dengan status pekerjaan; seseorang yang tercatat bekerja belum tentu memperoleh upah yang cukup untuk menanggung kebutuhan hidup seluruh anggota keluarganya. Keterbatasan indikator fisik ini membuat desil sering kali bias dan gagal menangkap beban ekonomi riil masyarakat.

Kemiskinan: Sekadar Masalah Pendataan atau Persoalan Sistem?

Kegagalan desil dalam mencerminkan kenyataan membawa kita pada pertanyaan yang lebih luas: apakah kemiskinan terjadi semata-mata karena salah dalam pengambilan data, ataukah memang merupakan persoalan sistemis yang fundamental? Pasalnya, Kemiskinan tidak selalu berarti tidak bekerja atau sama sekali tidak mempunyai aset.

Seseorang dapat bekerja penuh waktu, tetapi penghasilannya tetap tidak mencukupi kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anggota keluarga yang menjadi tanggungannya. Rumah tangga yang sedikit berada di atas garis kemiskinan pun dapat sangat rentan terhadap guncangan, seperti kehilangan pekerjaan, sakit, atau kenaikan harga kebutuhan pokok.

Jika kita cermati, sistem ekonomi kapitalisme hari ini mengacu pada indikator kemiskinan yang bersifat relatif. Standar kemiskinan terus bergeser mengikuti pertumbuhan ekonomi, rata-rata pendapatan nasional, dan tingkat konsumsi pasar di suatu wilayah. Dalam hal ini, ketika data desil dijadikan acuan tunggal oleh negara, timbul kesan bahwa pemerintah sangat menyederhanakan masalah kemiskinan karena hanya berfokus pada indikator kuantitatif seperti pendapatan atau pengeluaran bulanan rata-rata. Padahal, persoalan yang dihadapi masyarakat juga berkaitan dengan tersedianya pekerjaan layak, tingkat upah, harga kebutuhan dasar, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta bagaimana manfaat sumber daya ekonomi didistribusikan.

Kritik terhadap sistem kapitalisme menunjukkan bahwa selama sistem ini yang diterapkan, triliunan dana bantuan sosial (bansos) yang disalurkan pemerintah dari tahun ke tahun tidak akan pernah mampu mengentaskan kemiskinan secara tuntas. Penyaluran bansos hanya menjadi solusi semu yang bersifat sementara dan berfungsi sebagai “penambal” guncangan. Penurunan angka kemiskinan yang diklaim pemerintah hanya bersifat relatif di atas kertas, bukan menghilangkan kemiskinan secara hakiki dan berkesinambungan.

Analisis ini bukan berarti setiap kebijakan bantuan sosial tidak berguna, atau bahwa semua masalah kemiskinan dapat dijelaskan oleh satu faktor. Bantuan tetap dapat menjadi penyangga penting bagi keluarga yang sedang mengalami kesulitan. Namun, bantuan sosial dan pendataan tidak seharusnya menggantikan kebijakan yang memperluas kesempatan kerja, menjamin akses terhadap kebutuhan dasar, mencegah pemusatan penguasaan sumber daya yang merugikan masyarakat, serta memastikan negara bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat.

Di sinilah perbedaan sudut pandang menjadi penting. Jika kemiskinan terutama dipahami sebagai posisi seseorang dalam distribusi pendapatan atau sebagai kelompok yang perlu menerima bantuan, kebijakan cenderung menitikberatkan pengukuran, penargetan, dan perlindungan sementara. Jika kemiskinan dipahami sebagai keadaan ketika kebutuhan pokok seseorang tidak terpenuhi dan sebagai persoalan yang juga dipengaruhi struktur ekonomi, maka ukuran keberhasilan perlu diperluas. Bukan hanya berapa banyak orang yang terdata atau menerima bantuan, tetapi juga apakah kebutuhan dasar mereka terpenuhi dan apakah mereka mempunyai jalan yang nyata untuk memperbaiki kehidupannya.

Akar Struktural Kemiskinan dalam Sistem Kapitalis

Kegagalan dalam mengentaskan kemiskinan berakar dari bekerjanya sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri, yang menempatkan mekanisme pasar bebas di atas kepentingan keselamatan rakyat. Apabila ditinjau dari analisis sistemis, akar masalah kemiskinan tidak lepas dari empat persoalan mendasar berikut:

Pertama, sistem ribawi dan beban utang. Dominasi sistem ekonomi berbasis ribawi dan tumpukan utang luar negeri yang terus membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun, sehingga menguras porsi anggaran yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat.

Kedua, monopoli sektor ekonomi oleh swasta dan asing. Penguasaan dan pemusatan berbagai sektor ekonomi strategis serta sumber daya alam oleh pihak swasta dan pemodal asing, sehingga kekayaan alam yang seharusnya milik umum tidak dapat dinikmati oleh masyarakat luas.

Ketiga, privatisasi dan komersialisasi sektor publik. Penyerahan sektor-sektor vital seperti kesehatan, pendidikan, listrik, dan air bersih kepada mekanisme pasar bebas (diswastanisasi). Akibatnya, tarif dan biaya layanan dasar menjadi mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat miskin.

Keempat, pajak yang mencekik rakyat. Penerapan berbagai instrumen pajak konsumsi yang membebani masyarakat bawah dan terus menggerus daya beli rakyat kecil.

Pandangan Islam

Perspektif Islam memberikan cara pandang yang sangat berbeda dalam mendefinisikan dan menyelesaikan kemiskinan. Kesejahteraan tidak dinilai dari posisi relatif seseorang dalam deret statistik (seperti desil), melainkan dari pemenuhan kebutuhan riil setiap individu masyarakat.

Dalam kitab Nizham al-Iqtishadiy fi al-Islam, Syekh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan jika fakir dan miskin berhak menerima zakat dan harus dibantu oleh negara. Islam memandang bahwa penyelesaian kemiskinan harus mengurai dua persoalan krusial.

Pertama, menyelesaikan problem kemiskinan pada tingkat individu secara riil.

Kedua, menyediakan mekanisme agar individu tersebut memiliki kesanggupan untuk mendapatkan kekayaan serta memanfaatkannya secara sah.

Tidak Sekadar Memberi Bantuan

Dalam Islam, penguasa dan pemerintah yang mengemban amanah kepemimpinan berfungsi sebagai raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab penuh atas urusan rakyatnya. Negara wajib menjamin pemenuhan kebutuhan dasar (primer) setiap individu rakyat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan, serta memfasilitasi mereka agar mampu memenuhi kebutuhan sekunder dan tersiernya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, negara berpatokan pada pilar-pilar ekonomi Islam melalui pengelolaan APBN berbasis baitulmal. Sumber pendapatan baitulmal dikelompokkan secara tegas menjadi tiga sektor.

Pertama, kepemilikan Individu: Berasal dari zakat, sedekah, dan hibah. Khusus untuk harta zakat, pengelolaannya dipisahkan secara ketat dari pos penerimaan negara lainnya dan hanya disalurkan kepada delapan golongan (asnaf) yang berhak, sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah ayat 60

 

إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ 

وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

 

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana“.

Kedua, kepemilikan umum, mencakup sumber daya alam yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti hasil tambang, minyak, gas, dan hutan. Pengelolaannya dilakukan oleh negara dan seluruh hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat.

Ketiga, kepemilikan Negara: Berasal dari jizyah, kharaj, fai, dan ‘usyur, dll.

Selain itu, negara memiliki mekanisme konkret untuk memampukan rakyat agar memiliki daya beli dan kemandirian ekonomi, yaitu membuka lapangan kerja dan pemberian modal usaha. Negara dapat memberikan bantuan modal produktif cuma-cuma.

Selanjutnya, pembangunan SDM. Negara menyediakan fasilitas pendidikan formal dan pelatihan keterampilan secara gratis untuk melahirkan SDM yang andal dan kreatif.

Rekam jejak keberhasilan Islam menyejahterakan umat pada masa Rasulullah saw. membuat baitulmal pertama di masjid Nabawi, harta fai’ dibagikan langsung kepada yang berhak dan tidak mengendap (Rasul membagikan ganimah Hunain sampai habis). Masa Umar bin Khattab ra., melakukan perluasan baitulmal, maka dibentuklah diwan diwan, yang memberi tunjangan untuk setiap bayi lahir 200 dirham, jaminan untuk Yahudi tua yang miskin dari baitulmal, menetapkan gaji untuk guru, imam, dan muazin.

Masa Umar bin Abdul Aziz ra. (2 tahun 5 bulan): tidak ada penerima zakat; melunasi hutang rakyat dari baitulmal, menikahkan bujangan yang tidak mampu dari baitulmal.

Islam telah membuktikan selama 1300 tahun mampu menyejahterakan umat. Untuk itu, saatnya umat kembali kepada penerapan Islam secara kaffah.

 

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

 

Artinya:

“Dan barang siapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit”

(TQS. Thaha:124)

Wallahu a’lam bissawab.[]

Penulis: Hj. Sulis Setyawati

Aktivis Muslimah