CATATAN, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak ingin masyarakat lokal hanya menjadi penonton di tengah masifnya pembangunan industri baru. Melalui Rancangan Transformasi Ekonomi Kaltim 2045, Pemprov menyiapkan strategi besar penguatan pendidikan vokasi agar warga Kaltim siap bersaing.
Kepala Bappeda Provinsi Kaltim, Muhaimin, mengatakan transformasi ekonomi tidak akan berarti jika tidak diiringi kesiapan SDM lokal. Hal itu ia sampaikan dalam Konsultasi Publik Rancangan Rencana Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 di Kantor Gubernur, Samarinda, Selasa (20/10/2026).
Warga Kaltim Jangan Hanya Jadi Penonton Investasi
Muhaimin mengingatkan, investasi industri dan hilirisasi yang masuk ke Kaltim harus memberikan manfaat langsung bagi warga lokal. Caranya adalah memastikan keterampilan masyarakat sesuai dengan lowongan kerja yang dibuka perusahaan.
“Kesempatan kerja baru akan lebih bermanfaat bagi masyarakat lokal ketika keterampilan sesuai dengan kebutuhan usaha,” ujar Muhaimin.
Saat ini Kaltim tengah menyiapkan transisi ekonomi besar-besaran. Dari ekonomi berbasis batu bara dan migas, menuju industri bernilai tambah, energi bersih, dan ekonomi hijau.
Baca juga:
- PWI Kaltim Ingatkan Pemilik Akun Medsos: Ingin Jadi Jurnalis, Tempuh Jalur yang Benar
- IHSG Anjlok Parah Hari Ini, 691 Saham Memerah
Tantangan Baru: Butuh Tenaga Kerja Dengan Keahlian Berbeda
Perubahan struktur ekonomi ini otomatis mengubah kebutuhan tenaga kerja. Pekerjaan di sektor lama perlahan berkurang, digantikan pekerjaan baru yang butuh skill spesifik.
Sayangnya, tidak semua warga memiliki akses yang sama untuk meningkatkan keterampilan. Warga di pedalaman, pekerja yang harus ganti profesi, dan lulusan baru dengan skill terbatas menjadi kelompok yang paling rentan tertinggal.
Akses Pelatihan Harus Merata Hingga Pelosok
Untuk itu, Muhaimin menegaskan program vokasi harus inklusif.
“Program peningkatan keterampilan dapat menjangkau mereka yang selama ini menghadapi keterbatasan akses,” katanya.
Pemprov ingin memastikan pelatihan tidak hanya terpusat di Samarinda dan Balikpapan, tapi juga bisa diakses warga di seluruh kabupaten/kota.
Strategi Vokasi Kaltim: Link and Match Dengan Industri
Pendidikan vokasi dan pelatihan kerja menjadi senjata utama Pemprov Kaltim. Namun Muhaimin menegaskan, vokasi tidak boleh asal jalan.
Kurikulum Harus Dibuat Bersama Pengusaha
Agar lulusan vokasi langsung terserap kerja, kurikulum pelatihan harus disusun berdasarkan kebutuhan riil perusahaan. Mulai dari jenis pekerjaan, jumlah kebutuhan, hingga standar kompetensi yang diminta industri.
Keterlibatan dunia usaha sejak awal menjadi kunci. Dengan begitu, pelatihan tidak sekadar bagi-bagi sertifikat, tapi benar-benar mengantar peserta mendapat pekerjaan.
Pelajaran Dari Data BI: Ekonomi Tumbuh, Kerja Belum Tentu
Pentingnya link and match ini diperkuat data Bank Indonesia. Dalam Laporan Perekonomian Kaltim Februari 2026, BI mencatat pertumbuhan ekonomi Kaltim di Triwulan IV 2025 yang tinggi belum diikuti penyerapan tenaga kerja yang signifikan.
Artinya, pertumbuhan ekonomi saja tidak cukup. Harus ada strategi ketenagakerjaan yang terukur.
Oleh sebab itu, keberhasilan program vokasi nantinya akan diukur secara ketat. Indikatornya adalah jumlah peserta yang lulus, mendapat sertifikasi, dan berhasil bekerja sesuai keahliannya.
Gotong Royong Semua Pihak, Bukan Hanya Pemerintah
Muhaimin menegaskan, Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 bukan hanya urusan Pemprov. Dunia usaha, perguruan tinggi, SMK, dan organisasi masyarakat harus ikut andil agar tidak hanya mengandalkan APBD.
Bentuk kolaborasinya bisa berupa pemetaan kebutuhan tenaga kerja, penyediaan tempat magang, kemitraan sekolah dengan pabrik, hingga penyebaran informasi lowongan kerja yang transparan dan mudah diakses.
Perusahaan juga diminta terbuka soal rencana kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Data tersebut akan menjadi dasar bagi pemerintah menyiapkan SDM lokal sebelum pabrik beroperasi.
Menuju 2045: Dari Wacana Menjadi Program Kerja Nyata
Rancangan Transformasi Ekonomi Kaltim 2045 saat ini masih dalam tahap penyempurnaan sebelum ditetapkan menjadi regulasi daerah.
Tantangan terbesar setelah ini adalah menerjemahkan rancangan di atas kertas menjadi program kerja yang jelas. Harus ada target, jadwal pelaksanaan, sumber dana, dan penanggung jawab yang pasti.
Dengan begitu, transformasi ekonomi Kaltim tidak hanya dinilai dari berapa banyak pabrik baru berdiri atau berapa triliun investasi masuk. Tapi juga dari seberapa banyak warga lokal yang berhasil naik kelas, punya skill unggul, dan sejahtera di tanahnya sendiri.
