Catatan.co – BLT dan Ilusi Kesejateraan. Rencana pemerintah dalam memberikan bantuan langsung tunai (BLT) di bulan Oktober hingga Desember disambut hangat oleh jutaan rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan informasi akurat yang disampaikan oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang mengumumkan bahwa, pemerintah akan memberikan paket stimulus ekonomi dengan menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT), hingga peserta program magang nasional yang mulai bekerja bulan ini. Airlangga juga mengumumkan bahwa Presiden Prabowo tengah menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November, dan Desember 2025.
(https://m.antaranews.com/berita/5181473/pemerintah-umumkan-stimulus-tambahan-penerima-blt-dan-program-magang)
Stimulus ekonomi berupa BLT dan magang nasional merupakan bagian dari program percepatan (quick wins) yang dijanjikan pemerintah. Sayangnya, program ini hanya berdasar asas manfaat, tapi tidak menyentuh akar masalah. Program ini rentan dengan money laundry dan birokrasi, sehingga rentan adanya praktik korupsi.
Pada dasarnya, niatan pemerintah sangatlah baik. Namun, jika kita telaah lebih jauh, problem mendasar negeri ini bukanlah kurangnya stimulus pemerintah, tetapi kemiskinan dan pengangguran. Jelas, program BLT dan magang nasional tidak akan menyelesaikan masalah.
Ditambah lagi, jika dilihat mental rakyat Indonesia, kebanyakan dana yang diterima tidak dipergunakan untuk modal usaha ataupun usaha lain untuk menaikan taraf hidup mereka. Jadi tujuan mulia pemerintah, sering kali tidak sejalan dengan riil di lapangan. Oleh karena itu, solusi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan hanya bersifat praktis pragmatis ala kapitalisme sekuler.
Islam Mengatasi Kemiskinan
Solusi kemiskinan dan pengangguran membutuhkan paradigma politik dan ekonomi berasas syariat Islam. Tidak hanya bersifat praktis, tetapi juga solusi mendasar dan berkepanjangan. Meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran saat ini, merupakan buah sistem kapitalisme yang merusak.
Baca Juga: Selingkuh Marak
Kurangnya lahan pekerjaan saat ini membuat tingkat pendapatan rakyat Indonesia kian merosot. Angka PHK pun semakin hari makin membludak. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut akhirnya membuat ribuan pekerja kehilangan mata pencahariannya.
Islam mempunyai solusi hakiki untuk mengatasi kemiskinan. Negara wajib melihat permasalahan kemiskinan dari aspek politik. Sebab, negara adalah pelayan masyarakat yang wajib menjamin kebutuhan dasar per individu, dan memastikan tidak ada satu pun rakyatnya yang kelaparan.
Begitupun dari aspek ekonomi, di sinilah kewajiban negara untuk menerapkan sistem ekonomi Islam dalam mengelola harta milik umum untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, kepemilikan jelas peruntukannya. Ada kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara, sehingga tidak akan ada salah sasaran dalam distribusinya. Seperti tambang, laut, hutan, api (minyak) adalah kepemilikan umum dan haram hukumnya dikelola oleh swasta ataupun individu. Semua hasil keuntungannya akan dipakai untuk kemaslahatan masyarakat.
Sebagaimana dabda Rasulullah saw.,
“Muslimin itu berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api“.
Sejatinya kesejahteraan masyarakat hanya akan terwujud dalam sistem Islam kaffah.
Wallahu’alam bishawab. []
Penulis: Haryani, S.Pd.I
Pendidik di Kota Bogor
