Catatan.co – OPINI. Dana Bencana Dikorupsi, Rakyat Terus Terzalimi. Berita korupsi seolah sudah menjadi santapan harian warga +62. Hal itu sudah tak lagi mengejutkan. Namun, di pertengahan Oktober, ada berita korupsi yang bisa membuat dahi mengerut sambil mengelus dada, yakni korupsi di BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Dana yang sedianya diperuntukkan bagi korban bencana disikat begitu saja.

Betapa malangnya nasib korban, sudahlah jatuh tertimpa tangga pula. Bahkan, netizen +62 ada yang berkomentar di media sosial atas berita ini dengan mengatakan, “Setan pun angkat topi, salut atas “prestasi” koruptor negeri Konoha“.

Kejahatan di atas kejahatan. Sejahat-jahatnya makhluk, mengapa bisa terpikir menjahati korban bencana? Berita OTT KPK di BNPB akhirnya menetapkan 5 tersangka. Salah satunya adik dan tenaga ahli Kepala BNPB (Nasional).

(https://nasional.kompas.com/read/2026/10/14/07400041/ott-bnpb-dan-bencana-krisis-integritas)

Sungguh tega dan keterlaluan. Menyaksikan nasib korban bencana di media sosial yang sangat memprihatinkan. Apalagi, ternyata praktik korupsi ini diduga berlangsung sejak 2022 di tengah berbagai bencana seperti banjir, longsor, dan karhutla yang terus menghantam rakyat.

(https://www.metrotvnews.com/play/KdZCP652-kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-dana-bencana-adik-kepala-bnpb-terseret)

Bagaimana mungkin mereka bisa menikmati kekayaan dan kemewahan di tengah penderitaan rakyat yang bertubi-tubi. Entah terbuat dari apa hati pelaku korupsi ini?

Sistem Hidup yang Sakit

Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat korupsi adalah Corruption Perceptions Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi, yang diterbitkan oleh Transparency International. Di negeri +62 ini, indeks persepsi korupsi sangat rendah, artinya Indonesia dipersepsikan sangat korup. Saking korupnya tak heran bila dana korban bencana pun cukup menggiurkan untuk dikorupsi.

Ini bukan sekadar kejahatan biasa, karena justru terjadi saat rakyat dalam kondisi darurat dan dana tersebut dijarah oleh orang yang seharusnya melindungi para korban bencana.

Korupsi tumbuh subur di tengah masyarakat yang minim kesadaran dan tak punya rasa takut. Ketika agama hanya sekadar identitas atau label tapi minus kesadaran pada pemikiran dan perilaku, tentu tak akan berdampak apa-apa. Keimanan jika hanya sekadar teori tanpa ruh, maka tak ada rasa takut pada Allah yang Maha Mengawasi.

Baca Juga: Pemuda dan Karhutla

Seharusnya agama jadi keyakinan bahwa kelak semua perbuatan akan ada pertanggungjawaban. Iman bukan sekedar di mulut. Disinilah pentingnya negara hadir membangun suasana iman dan menciptakan atmosfer berintegritas.

Agama tak cukup di ruang privasi individu.

Negara yang notabene nonmuslim bisa saja indeks persepsi korupsinya tinggi artinya korupsi minim, apabila ada kesadaran dan sanksi tegas negara. Idealnya sebagai muslim keimanan harus jadi benteng pada diri pejabat sehingga takut untuk melakukan maksiat seperti korupsi. Sayangnya, sistem sekularisme membuat orang tidak punya hati dan tega melakukan apa pun demi keuntungan pribadi. Sekularisme inilah yang membuka banyak ruang bermunculannya pajabat krisis integritas. Sekularisme tidak mengenal batas halal haram.

Selain itu, problem sistem rusak yang diterapkan saat ini yaitu kapitalisme juga membuka celah korupsi mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi/kelompok. Lemahnya pengawasan/kontrol dari pemimpin negara pada pejabatnya juga menjadikan korupsi merajalela. Korupsi bukan anomali dalam sistem kapitalisme, melainkan penyakit bawaan. Semua mekanisme ini harus ditunjang sanksi tegas bagi para pelaku kriminal sehingga memberi efek jera.

Islam Membabat Korupsi Secara Sistemis

Dalam Islam, negara wajib menjadi garda terdepan dalam mewujudkan lingkungan yang bersih dari korupsi. Negara pun hadir sebagai penjamin menyejahterakan rakyat. Apalagi, dalam kondisi darurat bencana, pemimpin dalam Islam menjadikan jabatan sebagai amanah dan menjalankan perannya sebagai raa’in dan junnah (pengurus dan pelindung).

Dari Abu Hurairah Rasulullah saw. bersabda, “Sesungguhnya imam (pemimpin) itu adalah perisai bagi orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung dengannya.”

(HR Bukhari-Muslim)

Pemimpin dalam Islam wajib memastikan rakyat aman dan nyaman, termasuk saat bencana. Islam membangun keimanan pada diri setiap orang termasuk pemimpin sebagai benteng pertama. Iman menumbuhkan rasa takut kepada Allah, sehingga mencegah seseorang, termasuk pejabat melakukan maksiat meski tidak ada yang mengawasi.

Membangun suasana iman butuh dukungan negara dalam membina akidah umat.

Peran strategis negara adalah menerapkan syariat Islam sehingga menutup celah korupsi dari hulu ke hilir. Salah satunya melalui sistem pendidikan berbasis akidah yang bertujuan membentuk berkepribadian Islam. Hal ini diwujudkan lewat kurikulum pendidikan sejak tingkat dasar. Syariat tidak sekadar teori, negara juga memastikan implementasi sistem ekonomi Islam.

Dalam penanganan “tipikor” ada mekanisme uji terbalik terhadap harta (sumber perolehan). Finalnya harus ada sanksi uqubat bagi pelaku korupsi berupa ta’zir oleh khalifah secara tegas. Fungsi hukum sebagai zawajir (membersihkan pelaku dosa) dan jawabir (memberi efek jera bagi masyarakat). Mekanisme kontrol masyarakat, hingga ketakwaan individu juga tegak. Begitu lengkapnya syariat Islam jika diterapkan, sehingga korupsi pun akan tercerabut hingga ke akar-akarnya.

Wallahu ‘alam bishawab.[]

Penulis: Rengganis Santika A, STP

Aktivis Muslimah