Catatan.co – OPINI. Fenomena Downgrade: Mode Bertahan Hidup dalam Ancaman Kemiskinan. Istilah downgrade atau penurunan standar gaya hidup bukan lagi tren di media sosial, melainkan realitas pahit yang saat ini sedang dialami oleh jutaan masyarakat di Indonesia. Ketika penghasilan tidak seimbang dengan tingginya biaya hidup, masyarakat akhirnya terpaksa memangkas berbagai kebutuhan. Mulai dari beralih ke barang yang berkualitas lebih rendah, mengurangi porsi belanja harian, mengganti alat transportasi dari mobil ke sepeda motor, belanja barang-barang dengan harga promo, hingga memindahkan anak dari sekolah swasta.
Bukan hanya downgrade yang dilakukan, banyak juga masyarakat yang mencari pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan. Ada yang setelah piket jadi polisi siangnya jadi ojek online (ojol), ada yang siangnya jadi asisten dokter gigi malamnya jadi host live streaming, dan masih banyak lagi masyarakat yang harus double job demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Potret Buram Generasi
Fenomena ini menjadi bukti kondisi ekonomi yang kian tidak pasti. Masyarakat kelas menengah sedang berjuang keras dalam “mode bertahan hidup” (survival mode) agar tidak jatuh ke jurang kemiskinan ekstrem.
Dari “Mantab” Menuju “Maut”
Berdasarkan data yang dikutip dari Republika pada 10 Oktober 2026, jumlah penduduk kelas menengah turun 60,8 juta orang (23%) pada 2018 menjadi 46,7 juta orang (16,6%) pada 2025. Sebaliknya, penduduk kelas ekonomi yang rapuh atau rentan miskin meningkat dari 68,5% menjadi 74,5%.
(https://ekonomi.republika.co.id/berita/tmo2u4370/dari-gengsi-ke-fungsi-sinyal-rapuhnya-ekonomi-kelas-menengah-part2)
Tak hanya itu, menurut Komunitas Kedokteran, fenomena downgrade ekonomi Indonesia sejujurnya bisa berdampak hingga pada penghematan medical and health expenses, pengeluaran gizi dan kesehatan keluarga. Data Susenas 2021 yang menyasar 3.227 rumah tangga menemukan bahwa permintaan berbagai sumber protein hewani seperti daging sapi, susu, unggas, dan ikan dikategorikan sebagai luxury goods oleh keluarga yang sedang menerapkan penghematan gaya hidup atau downgrade ini.
(https://health.kompas.com/read/26J05133500368/-downgrade-gaya-hidup-kesehatan-ikut-turun-kelas-)
Dengan demikian, fenomena downgrade bukan pilihan berhemat, tetapi cerminan tekanan ekonomi yang kian mengimpit. Jika beberapa tahun lalu masyarakat mengalami tekanan finansial masih berpegang pada prinsip “MANTAB” (Makan Tabungan), kini banyak masyarakat yang terpaksa bergeser menjadi “MAUT” (Makan dari Utang).
Kegagalan Sistem Ekonomi Kapitalisme
Fenomena downgrade ini tidak muncul begitu saja, melainkan buah dari kemiskinan struktural yang dilahirkan oleh sistem ekonomi kapitalisme saat ini. Di satu sisi, sistem kapitalisme melalui media dan industri terus membombardir masyarakat dengan nilai-nilai konsumerisme, mendorong masyarakat mengejar gaya hidup mewah dan mengedepankan gengsi di atas kemampuan finansial. Sementara di sisi lain, sistem kapitalisme justru gagal memberikan kesejahteraan dan melahirkan kemiskinan struktural.
Downgrade adalah dampak dari kebijakan pemerintah yang kerap berfokus pada efisiensi anggaran daripada kesejahteraan rakyat, kenaikan harga kebutuhan pokok yang kian melambung tinggi, kebijakan pajak yang kian mencekik rakyat kecil dan menengah, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Negara seolah berlepas tangan dari kewajiban utamanya menjamin kesejahteraan tiap individu rakyatnya dan menyerahkannya pada mekanisme pasar bebas.
Kembali pada Islam
Untuk keluar dari cengkeraman krisis finansial yang berulang, maka dibutuhkan perubahan paradigma secara mendasar, baik pada individu maupun tata kelola negara. Islam mengajarkan gaya hidup yang mengutamakan kebutuhan berdasarkan prioritas (needs), bukan sekadar memenuhi semua keinginan (wants) atau gengsi semata. Mendahulukan kebutuhan primer (dharuriyat), sekunder (hajiyat), dan melarang perbuatan mubazir atau budaya konsumerisme yang melampaui batas.
Dalam pandangan Islam, negara berfungsi sebagai raa’in (pengurus dan pelayan rakyat) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Negara tidak boleh berpikir untung-rugi atau berlepas diri dari pemenuhan hak-hak dasar publik.
Rasulullah saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Maka, di dalam Islam, negara wajib menyediakan lapangan kerja seluas-luasnya. Agar setiap kepala keluarga mampu menafkahi keluarganya dengan layak dan tidak membebani rakyat dengan pajak. Islam mempunyai mekanisme sistem yang mampu menjamin kebutuhan dasar pangan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan yang wajib disediakan oleh negara secara gratis dan berkualitas. Sehingga tidak akan terjadi tekanan finansial secara massal.
Khatimah
Fenomena downgrade yang dialami oleh masyarakat kelas menengah saat ini adalah alarm keras bagi kita bahwa tatanan sistem ekonomi saat ini telah gagal melindungi rakyat. Kita tidak bisa membiarkan rakyat untuk “menerima nasib” atau sekadar berhemat di ‘tengah sistem yang gagal. Sudah saatnya negara beralih dari sistem kapitalisme yang menguntungkan segelintir pemilik modal menuju sistem Islam yang menempatkan negara sebagai pelayan dan pelindung seluruh rakyatnya.
Wallahu a’lam bishawab.[]
Penulis: Ayu Putri Wandani
Aktivis Muslimah
