CATATAN.CO, SAMARINDA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menegaskan pentingnya reformasi sistem politik nasional yang berjalan seiring dengan reformasi sistem hukum nasional sebagai fondasi utama demokrasi yang sehat. Hal tersebut disampaikannya dalam Konferensi Pers usai melakukan rapat internal jajaran DPD di PDI Perjuangan Kalimantan Timur di Samarinda, Senin (2/2/2026).
Menurut Hasto, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa sistem hukum yang terpadu dan berkeadilan. Ia menekankan bahwa dalam membangun sistem politik nasional, seluruh lembaga negara harus menjalankan fungsinya secara independen tanpa intervensi satu sama lain.
“Pilar dari kehidupan demokrasi yang sehat adalah hukum yang terpadu. Pemerintahan harus berjalan dengan baik, dan tidak boleh ada intervensi antara satu lembaga negara dengan lembaga negara lainnya,” ujar Hasto.
Hasto menyinggung sejumlah evaluasi strategis terhadap kondisi demokrasi Indonesia pasca Pemilu 2024, khususnya terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang dinilainya bermasalah secara moral dan etika serta tidak melalui proses yang semestinya.
“Kita belajar dari keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 yang cacat moral, cacat etika, dan tidak mengikuti proses yang seharusnya. Ini jelas membahayakan demokrasi kita,” tegasnya.
Selain itu, Hasto juga menyoroti pentingnya peran masyarakat sipil dalam demokrasi. Menurutnya, kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan kritik merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang sehat.
“Demokrasi tanpa check and balances akan kehilangan rohnya. Rakyat adalah sumber sejati kekuasaan, dan itu harus dijaga melalui kebebasan masyarakat sipil,” katanya.
Dalam konteks partai politik, Hasto menegaskan bahwa partai harus memiliki fungsi nyata bagi rakyat, termasuk merancang dan menjalankan agenda anti-korupsi, anti-nepotisme, dan anti-kolusi. Ia menyebut PDI Perjuangan berkomitmen menjawab tantangan tersebut melalui penguatan institusional partai.
“Kami belajar dari berbagai kasus korupsi yang terjadi di hampir seluruh partai politik. Itu harus dijawab dengan pengembangan partai dan penguatan institusionalisasi,” ujarnya.
Terkait sistem pemilu, Hasto menegaskan sikap PDI Perjuangan yang tetap mendukung pelaksanaan pilkada secara langsung. Menurutnya, pemilihan langsung memberikan legitimasi kuat kepada kepala daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas kepada rakyat.
“Dengan pilkada langsung, kepala daerah memiliki legitimasi kuat dari rakyat dan terikat pada komitmen sosial serta politik untuk mewujudkan kesejahteraan di daerahnya,” kata Hasto.
Menjawab kritik soal mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung, Hasto menyebut PDI Perjuangan memiliki sejumlah agenda untuk menekan biaya tersebut, mulai dari penegakan hukum yang tegas, penguatan mesin partai yang menyatu dengan rakyat, hingga penerapan sistem e-voting.
“Minggu lalu kami sudah melakukan simulasi e-voting yang kami pelajari dari India. Tentu ini memerlukan penyelenggara pemilu yang independen, netral, dan berintegritas,” ungkapnya.
Hasto menegaskan, apa pun sistem pemilu yang digunakan, tanpa penegakan hukum dan penyelenggara pemilu yang beretika serta mandiri, demokrasi tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, PDI Perjuangan, kata dia, mengambil tanggung jawab untuk terus mendorong penyempurnaan sistem politik dan demokrasi Indonesia sesuai amanat reformasi.
