Catatan.co – Demonstrasi Ricuh. Gelombang demonstrasi yang melibatkan ribuan warga dan mahasiswa di Kalimantan Timur menjadi potret nyata kekecewaan publik terhadap kinerja penguasa. Demontrasi yang berlangsung di depan kantor Gubernur Rudy Mas’ud ini awalnya membawa beberapa tuntutan, yakni evaluasi kinerja serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Namun, alih-alih mendapatkan ruang dialog, massa justru dihadapkan pada sikap abai dan tindakan represif aparat. Ketika gubernur tidak menemui massa, situasi pun memanas dengan berujung ricuh.
Jika ditelisik lebih dalam, peristiwa ini bukanlah insiden spontan, tapi akumulasi dari persoalan sistemis yang telah lama mengakar di negeri ini.
Sekularisme: Melahirkan Krisis Amanah
Sistem sekularisme kapitalisme memisahkan kehidupan dari aturan agama. Sistem ini membatasi agama hanya pada ranah ritual, tanpa memberi peran dalam mengatur negara dan kepemimpinan. Akibatnya, kekuasaan dipandang bukan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
Karena itu, tidak mengherankan jika meraih kepemimpinan melalui kompetisi yang sarat modal dan kepentingan. Kontestasi politik pun berubah menjadi ajang investasi; siapa yang memiliki modal lebih besar, dialah yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menang.
Ironisnya, pemimpin yang lahir bukanlah sosok terbaik dalam hal integritas dan kapabilitas, melainkan mereka yang unggul dalam membangun jaringan, menggalang dukungan finansial, dan memainkan citra. Tak mengherankan jika setelah berkuasa, orientasi yang muncul adalah pengembalian modal dan penguatan kekuasaan, bukan pelayanan kepada rakyat.
Lebih jauh, sistem ini membuka lebar pintu bagi politik dinasti. Kekuasaan yang telah diraih akan dijaga dalam lingkaran keluarga dan kolega dekat demi memastikan keberlanjutan pengaruh. Pada titik inilah jabatan publik kehilangan maknanya sebagai amanah yang harus dijalankan sebaik-baiknya tapi berubah menjadi alat mempertahankan dominasi kekuasaan.
Checks and Balances: Ilusi Pengawasan
Secara teoritis, demokrasi menawarkan mekanisme checks and balances antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Namun dalam praktiknya, mekanisme ini sering kali mandul. Ketika kepentingan politik dan ekonomi saling berkelindan di antara para elite, fungsi pengawasan berubah menjadi formalitas belaka.
Legislatif yang seharusnya mengontrol eksekutif justru terjebak dalam kompromi politik. Alih-alih menjadi wakil rakyat, mereka sering kali menjadi bagian dari lingkar kekuasaan itu sendiri. Akibatnya, kritik publik tidak tersalurkan secara efektif, sehingga jalanan menjadi satu-satunya ruang ekspresi atau mengkritik kebijakan penguasa yang dinilai timpang, tidak adil, merugikan dan menyusahkan.
Ketika suara rakyat tidak direspons dengan dialog, dan justru dibungkam dengan pendekatan keamanan, maka konflik menjadi keniscayaan.
Kepemimpinan sebagai Amanah, Bukan Kekuasaan
Berbeda dengan demokrasi, dalam Islam, kepemimpinan menempati posisi yang sangat vital. Umat mendambakan sosok pemimpin ideal yang sungguh-sungguh memperhatikan nasib rakyat dan menjamin perlindungan bagi mereka. Ia tidak berjarak, melainkan sigap hadir setiap kali rakyat membutuhkan. Gambaran ini ditegaskan dalam sabda Rasulullah saw. yang menyatakan,
“Sesungguhnya Al-Imam atau khalifah adalah junnah (perisai), di mana orang-orang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya.”
(HR.Bukhari dan Muslim)
Islam memandang kepemimpinan sebagai amanah besar yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban, bukan sekadar jabatan prestisius. Karena itu, Islam menetapkan pemimpin berdasarkan ketakwaan, kejujuran, kecerdasan, amanah, kemampuan memimpin, penyayang, komunikatif, dan keadilan bukan karena popularitas, kedekatan relasi, atau kekuatan modal. Islam juga menutup rapat peluang pewarisan jabatan maupun monopoli kekuasaan oleh kelompok tertentu.
Baca Juga: Air Tak Boleh Mahal
Dengan demikian, politik dinasti tidak memiliki ruang dalam sistem Islam. Setiap individu memiliki peluang yang sama selama memenuhi kriteria syar’i.
Lebih dari itu, Islam menempatkan seluruh elemen penguasa, pejabat, dan rakyat dalam satu ikatan yang sama yaitu ketaatan pada syariat.
Tidak ada ruang bagi kepentingan pribadi, kelompok, atau partai untuk mengalahkan hukum Allah.
Pengawasan: Muhasabah dan Majelis Umat
Islam juga memiliki mekanisme kontrol kekuasaan yang nyata dan efektif. Kehadiran Majelis Umat menjadi representasi suara rakyat yang berfungsi mengoreksi dan memberi masukan kepada penguasa. Di saat yang sama, masyarakat memiliki kewajiban melakukan muhasabah lil hukam (mengoreksi penguasa) sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar.
Dalam pemerintahan Islam, kritik bukanlah ancaman, melainkan bagian dari menjaga keadilan. Siapa pun boleh melakukan kritik yang membangun, dan mengingatkan kelalaian pejabat. Penguasa tidak boleh anti kritik, karena kekuasaan bukan miliknya, melainkan titipan yang harus dijalankan sesuai syariat.
Khatimah: Saatnya Berbenah
Peristiwa ricuhnya demonstrasi di Kalimantan Timur menjadi alarm keras bahwa persoalan yang dihadapi tidak cukup diselesaikan dengan pendekatan teknis atau pergantian figur semata. Masalah utamanya terletak pada sistem politik demokrasi yang melahirkan pola kekuasaan yang jauh dari nilai amanah.
Selama sistem yang digunakan masih berbasis demokrasi kapitalisme, maka potensi lahirnya pemimpin yang abai terhadap rakyat akan terus berulang.
Karena itu, tidak cukup hanya mengganti figur pemimpin, tetapi harus berani mengganti sistem rusak buatan manusia dengan tatanan yang sahih sesuai syariat. Kita wajib menjalankan roda pemerintahan berlandaskan Al-Qur’an dan As-Sunah, karena itulah perintah Allah Swt. yang akan menghadirkan kemaslahatan bagi umat. Dengan landasan ini, pemimpin akan menempatkan keadilan, ketakwaan, dan tanggung jawab di atas segalanya.
Allah Swt. berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90,
اِنَّ اللّٰهَ يَاۡمُرُ بِالۡعَدۡلِ وَالۡاِحۡسَانِ وَاِيۡتَآىِٕ ذِى الۡقُرۡبٰى وَيَنۡهٰى عَنِ الۡفَحۡشَآءِ وَالۡمُنۡكَرِ وَالۡبَغۡىِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُوۡنَ
Artinya “Sesungguhnya Allah memerintahkan berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran juga permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.
Adapun pemimpin yang arogan, menindas serta berlaku zalim kepada rakyatnya mendapat ancaman keras serta dijauhkan dari kenikmatan surga. Sebagaimana sabda Rasulullah saw. yan berbunyi,
“Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia menipu rakyatnya, maka Allah mengharamkan surga baginya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Jadi jelas, yang dibutuhkan rakyat saat ini adalah pemimpin yang benar-benar peduli dan empati pada nasib rakyat. Seorang pemimpin yang sejak awal menyadari bahwa setiap keputusan yang diambilnya akan dipertanggungjawabkan, bukan hanya di hadapan manusia, tetapi juga di hadapan Allah Swt.
Wallahualam bishawab []
Penulis: Mimy Muthmainnah
(Pegiat Literasi)
