Catatan.co –OPINI. Harga Tempe Melangit, Rakyat Semakin Menjerit. Tempe merupakan salah satu makanan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Selain harganya relatif terjangkau, tempe juga menjadi sumber protein penting bagi jutaan keluarga. Namun belakangan, para perajin tempe dan tahu menghadapi tekanan berat akibat kenaikan harga kedelai impor yang dipicu pelemahan nilai tukar rupiah. Dampaknya bukan hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga masyarakat luas sebagai konsumen.
Kenaikan harga kedelai impor menjadi pukulan berat bagi para perajin tahu dan tempe di berbagai daerah. Pelemahan rupiah terhadap dolar AS membuat biaya pembelian bahan baku terus meningkat. Untuk bertahan, banyak pedagang dan perajin melakukan berbagai siasat, mulai dari memperkecil ukuran tempe, mengurangi volume produksi, hingga menaikkan harga jual.
Di sisi lain, biaya produksi semakin membengkak karena harga plastik kemasan juga mengalami kenaikan. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh perajin semakin menipis. Tidak sedikit pelaku usaha kecil yang khawatir usahanya tidak mampu bertahan jika kondisi ini terus berlangsung.
Persoalan ini semakin mengkhawatirkan karena Indonesia masih sangat bergantung pada impor kedelai. Nilai impor kedelai bahkan mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya. Ketergantungan tersebut membuat sektor pangan nasional sangat rentan terhadap gejolak pasar global maupun fluktuasi nilai tukar mata uang. Dikutip dari Kumparanhttps://kumparan.com/kumparanbisnis/siasat-pedagang-tekan-harga-tempe-meski-harga-kedelai-naik-ukuran-dikurangi-5-27SFvs3RzDD
Kapitalisme Melahirkan Ketergantungan
Kondisi yang dialami para perajin tempe hari ini bukan sekadar persoalan kenaikan harga bahan baku. Masalah ini menunjukkan rapuhnya fondasi ekonomi yang dibangun di atas sistem kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, orientasi utama ekonomi adalah keuntungan. Negara cenderung berperan sebagai regulator yang memberi ruang luas bagi mekanisme pasar untuk menentukan arah produksi dan distribusi. Akibatnya, sektor-sektor strategis yang menyangkut kebutuhan pokok rakyat sering kali tidak mendapatkan perhatian optimal.
Baca Juga: Nasib IKN di Ujung Tanduk
Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai merupakan salah satu bukti lemahnya kemandirian pangan. Padahal negeri ini memiliki lahan luas, iklim yang mendukung, dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun karena kebijakan ekonomi lebih banyak mengandalkan pasar global, kebutuhan pangan penting justru dipenuhi dari luar negeri.
Ketika nilai tukar rupiah melemah, rakyat kecil menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Harga bahan baku naik, biaya produksi meningkat, dan harga pangan ikut terdorong naik. Pada akhirnya, perajin kecil terjepit sementara daya beli masyarakat terus menurun.
Kenaikan harga plastik kemasan juga menunjukkan bagaimana berbagai sektor ekonomi saling terhubung dalam satu rantai biaya yang panjang. Ketika satu komponen mengalami kenaikan harga, beban tersebut akan mengalir hingga ke tingkat konsumen. Dalam kondisi seperti ini, negara sering kali hadir hanya sebagai penonton yang sibuk mencari solusi jangka pendek tanpa menyelesaikan akar persoalan.
Solusi Islam: Mewujudkan Kemandirian dan Keadilan Ekonomi
“Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat, dan ia akan diminta pertanggungjawaban terhadap urusan rakyatnya” (HR. Bukhari dan Muslim)
“Sesungguhnya Al imam itu adalah perisai orang-orang yang akan berperang di belakangnya, mendukung dan berlindung dari musuh dengan kekuasaannya” (HR. Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud)
Kedua hadis diatas menyadarkan kita bahwa standar kepemimpinan harus disandarkan kepada Islam. Sosok pemimpin dalam Islam adalah pengurus yang bertanggung jawab atas rakyatnya. Pemimpin wajib menerapkan hukum-hukum Allah dalam kehidupan sehari-hari tidak terkecuali masalah ekonomi. Ekonomi adalah hal yang urgen bagi rakyat, karena menyangkut kebutuhan pokok sehari-hari. Rakyat tidak bisa melaksanakan kemandirian ekonomi jika tidak ada pemimpin yang mengurusnya.
Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan pokok rakyat merupakan tanggung jawab negara. Karena itu, negara tidak boleh menyerahkan sepenuhnya urusan pangan kepada mekanisme pasar. Dalam sistem ekonomi Islam, negara akan berupaya mewujudkan kemandirian pangan melalui pengelolaan sumber daya secara optimal. Lahan-lahan yang terbengkalai akan dihidupkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi pertanian. Negara juga memberikan dukungan kepada petani melalui penyediaan sarana produksi, teknologi, serta kebijakan yang mendorong peningkatan hasil panen.
Ketergantungan terhadap impor tidak akan dijadikan solusi utama. Sebaliknya, negara akan berusaha memenuhi kebutuhan rakyat dari produksi dalam negeri terlebih dahulu sehingga ketahanan pangan dapat terjaga.
Di bidang moneter, Islam mengenal penggunaan mata uang berbasis emas dan perak (dinar dan dirham). Sistem ini memiliki nilai intrinsik sehingga lebih stabil dan tidak mudah tergerus inflasi ataupun spekulasi mata uang. Dengan stabilitas nilai tukar tersebut, gejolak harga akibat pelemahan mata uang dapat diminimalkan.
Selain itu, politik ekonomi Islam berorientasi pada terpenuhinya kebutuhan pokok setiap individu. Negara berkewajiban memastikan rakyat dapat memperoleh pangan dengan mudah dan terjangkau. Para perajin kecil juga mendapatkan perlindungan sehingga tidak menjadi korban dari gejolak ekonomi yang diciptakan pasar.
Karena itu, persoalan tempe yang dihadapi oleh rakyat saat ini akibat mahalnya kedelai sebenarnya merupakan cerminan masalah yang jauh lebih besar, yakni rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme bergantung pada impor dan mekanisme pasar global. Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, Islam menawarkan solusi yang tidak hanya menyelesaikan gejala, tetapi juga menyentuh akar persoalan. Solusinya adalah kemandirian pangan, stabilitas mata uang, dan tanggung jawab negara dalam mengurus kebutuhan rakyat.
Sudah saatnya persoalan pangan tidak dipandang sekadar urusan bisnis. Pangan adalah kebutuhan mendasar masyarakat yang harus dijaga ketersediaannya. Ketika negara menjalankan perannya dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam, kesejahteraan rakyat bukan lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Wallahualam. []
Penulis: Eka Sulistya
Aktivis Muslimah
