Catatan.co – Pariwisata Bukan Penopang Ekonomi. Pemerintah Kabupaten Berau tengah mendorong peralihan ekonomi dari pertambangan menuju ekowisata dan agroindustri. Rencana ini sudah tertuang dalam RPJMD dan RPJPD. Namun, realisasinya tidak mungkin dijalankan sendiri oleh pemerintah daerah, perlu adanya dukungan banyak pihak terutama DPRD Kabupaten Berau dan para investor.

Ketua DPRD Berau Dedy Okto Nooryanto menilai sektor hilirisasi kelapa sawit disebut paling strategis untuk dioptimalkan. Sementara pariwisata Berau telah lama dikenal dunia berkat keindahan alam bawah lautnya. Akan tetapi, masih sebatas pada wisata selam. Jika ingin maju, sebaiknya pemerintah daerah perlu menata ulang regulasi, termasuk minuman keras yang peredarannya tidak terkendali saat ini.https://berauterkini.co.id/soal-transisi-ekonomi-dprd-berau-kompak-minta-optimalkan-pariwisata-dan-hilirisasi/

Transisi yang Sarat Risiko

Seruan mengurangi ketergantungan pada tambang sudah lama bergema, tetapi praktiknya tetap diwarnai eksploitasi besar-besaran. Kerusakan lingkungan terus terjadi, sedangkan masyarakat hanya kebagian remah-remahnya saja. Sementara, keuntungan besar mengalir ke pemilik modal atau para kapital.

Kini, hilirisasi yang seharusnya menambah nilai, justru berpotensi menjadi pintu baru kapitalisasi. Tanpa pengelolaan mandiri, keuntungan tetap jatuh ke tangan investor besar bukan kepada rakyat.

Lebih jauh, pengembangan pariwisata dan UMKM sering dikaitkan dengan pemberdayaan perempuan dan generasi muda. Artinya, kehadiran pariwisata akan dapat menyerap tenaga kerja dan membuka lapangan kerja. Akan tetapi, realitas di banyak daerah justru keberadaan wisata menunjukkan dampak negatif yang beragam.

Dampak Negatif

Pariwisata selain membawa manfaat, tak dimungkiri juga banyak menimbulkan bahaya besar yang patut jadi perhatian. Di antaranya, interaksi intens antara wisatawan dengan masyarakat lokal sering kali mengubah gaya hidup penduduk setempat. Sadar atau tidak disadari, wisatawan asing akan membawa budaya dan kebiasaan dari negara asalnya.

Dampaknya, tak jarang hal ini mendorong masyarakat menuju pola hidup lebih konsumtif, hedonis, pergaulan bebas, bahaya HIV/ AIDS, sikap individualis, dan seterusnya.

Selain memunculkan kesenjangan sosial, kerusakan lingkungan, rusaknya moral, termasuk meningkatnya kejahatan, tak kalah memedihkan juga maraknya prostitusi, pelecehan seksual, dan beredarnya minuman keras hingga narkoba. Sektor yang digadang-gadang bisa menyejahterakan justru menjerumuskan menjadi korban kerusakan sosial.

Jika demikian besar dampak yang terjadi, lalu masyarakat mana yang akan diuntungkan dengan program pariwisata tersebut?

Pariwisata Bukan Tulang Punggung Negara

Dalam pemerintahan Islam, pendapatan negara tidak bergantung pada pariwisata atau hilirisasi. Pariwisata hanya sekadar sarana syiar, bukan sumber utama kas negara. Sumber pendapatan negara telah jelas yakni melalui fai, ganimah, kharaj, jizyah, zakat, dan pengelolaan kepemilikan umum seperti air, energi, tambang, hutan dan seterusnya.

Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, menegaskan dalam kitab Nizhamul Iqtishadi fil Islam (Sistem Ekonomi Islam):

“Kepemilikan umum seperti air, hutan, minyak, listrik, gas, dan tambang adalah milik umat. Negara akan mengelolanya untuk kepentingan seluruh rakyat. Selain, hukumnya haram menyerahkan kepada swasta, investor, atau asing.”

Pedoman ini akan menghilangkan peluang terjadinya kapitalisasi dan privatisasi yang merugikan serta menyingkirkan rakyat sebagai pemilik sah. Harta kepemilikan umum akan dikelola oleh negara secara langsung untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana sabda Rasulullah saw., “Kaum muslim berserikat dalam tiga hal: padang rumput, air, dan api.” (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah)

Sungguh luar biasa perhatian negara Islam terhadap sumber kesejahteraan. Pengelolaan yang halal dan berkeadilan, bukan dari pariwisata dan industri yang berpotensi menimbulkan kerusakan moral, kejahatan, dan kemaksiatan lainnya.

Dalam hal ini, perempuan dan generasi muda sebagai kelompok yang paling rentan aksi kejahatan, akan tetap terjaga kehormatannya, akan jauh dari eksploitasi, prostitusi, pelecehan seksual, miras, maupun narkoba.

Pariwisata dalam Pandangan Islam

Sistem Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam memandang pariwisata. Risalah yang dibawa Rasulullah saw. menegaskan bahwa wisata bagi kaum muslim adalah sarana untuk menumbuhkan ketakwaan kepada Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda:

“Sesungguhnya wisatanya umatku adalah berjihad di jalan Allah.” (HR. Abu Daud No. 2486, hasan oleh Al-Albany dan dikuatkan sanadnya oleh Al-Iraqi dalam Takhrij Ihya’ Ulumuddin No. 2641)

Artinya, tujuan utama wisata dalam Islam bukanlah kesenangan duniawi, melainkan sarana untuk semakin dekat kepada Sang Pencipta, mengagumi keagungan ciptaan-Nya, dan memperteguh keimanan. Islam tidak menempatkan wisata sebagai komoditas ekonomi utama negara, apalagi hanya demi melestarikan budaya yang bertentangan dengan syariat.

Baca Juga: Fenomena Job Hugging

Dalam pandangan Islam, kekayaan alam dan potensi wisata adalah amanah yang harus dikelola sesuai aturan syarak. Melalui sistem pemerintahan Islam, seluruh sumber daya alam yang dikuasai asing atau swasta seperti hari ini akan diambil alih oleh negara untuk kepentingan umat. Hasil dari pengelolaannya akan dikembalikan kepada rakyat berupa layanan publik. Seperti pembangunan jalan, rumah sakit, sekolah, listrik, perumahan, hingga jaminan kebutuhan dasar setiap individu.

Tidak hanya itu, pemerintahan Islam sangat tegas dan berdaulat. Negara akan memutuskan hubungan dengan pihak mana pun yang memusuhi Islam sehingga kedaulatan umat tetap terjaga. Maka, pertumbuhan ekonomi tidak akan bergantung pada pariwisata, melainkan pada pengelolaan kekayaan alam yang halal dan sesuai syariat.

Oleh karena itu, sangat tidak layak menjadikan pariwisata sebagai lokomotif pembangunan. Sesungguhnya, hanya dengan tegaknya sistem Islam, pengelolaan wisata dan sumber daya alam akan benar-benar menyejahterakan rakyat, menjaga iman, serta mengukuhkan kedaulatan negeri.

Khatimah

Transisi ekonomi memang perlu, tetapi bila hanya berlandaskan pada logika kapitalisme, maka akan menjadi ancaman baru bagi lingkungan, perempuan, dan generasi. Sebab dalam paradigma kapitalisme yang menjadi tujuan adalah profit.

Jadi, satu-satunya jalan selamat adalah kembali kepada aturan Allah Yang Maha Adil dalam pengelolaan sumber daya alam sebagai milik umat. Negara sebagai pengelola kepemilikan umum akan melaksanakan amanah sebaik-baiknya dan menjamin kesejahteraan rakyat seutuhnya. Bisa dipastikan keadilan dan kemakmuran sejati dapat terwujud tanpa harus mengorbankan perempuan dan generasi penerus.

Wallahualam bishawwab. []

Penulis: Mimy Muthmainnah

Pagiat Literasi