PHK Massal, Gagalnya Kapitalisme

PHK Massal, Gagalnya Kapitalisme

Catatan.co – OPINI. PHK Massal, Bukti Gagalnya Kapitalisme. Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) belum akan mereda dalam waktu dekat. Situasi ini terjadi seiring dengan tekanan konflik global, pelemahan nilai tukar rupiah, serta kenaikan biaya produksi yang berpotensi membuat perusahaan kesulitan bertahan maupun bersaing di pasar domestik dan internasional. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, mengungkapkan bahwa ancaman PHK kini membayangi jutaan pekerja di seluruh Indonesia.

Salah satu kasus PHK terbaru terjadi di sebuah perusahaan manufaktur di Depok, Jawa Barat. Perusahaan tersebut menutup operasionalnya sehingga menyebabkan ratusan pekerja kehilangan mata pencaharian. Informasi ini diperoleh langsung dari basis anggota KSPI di pabrik bersangkutan.

(https://www.kompas.id/artikel/ancaman-phk-belum-mereda?utm_source=link&utm_medium=shared&utm_campaign=tpd_-_android_traffic)

Selain itu, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia masih berada pada angka jutaan jiwa. Sementara laju pertumbuhan lapangan kerja tidak mampu mengimbangi pertambahan angkatan kerja baru setiap tahunnya. Kondisi ini bukan sekadar persoalan ekonomi teknis, melainkan merupakan cerminan dari kegagalan sistemis sebuah tatanan bernama kapitalisme.

Kapitalisme Akar Masalah

PHK massal adalah buah logis dari sistem kapitalisme yang menjadikan buruh semata-mata sebagai komoditas. Dalam sistem ini, modal terkonsentrasi pada segelintir pemilik kapital, sehingga ketersediaan lapangan kerja tidak ditentukan oleh kebutuhan masyarakat, melainkan oleh kalkulasi keuntungan para pemilik modal. Lapangan kerja hanya dibuka jika menghasilkan profit. Begitu tidak menguntungkan, ia ditutup tanpa mempertimbangkan nasib ribuan pekerja yang bergantung padanya.

Baca Juga: Tragedi Generasi

Negara dalam sistem kapitalisme tidak berperan sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai penjaga kepentingan para pemilik modal. Kebijakan-kebijakan yang lahir, mulai dari fleksibilitas tenaga kerja, outsourcing, hingga liberalisasi perdagangan, sejatinya lebih berpihak kepada korporasi daripada kepada buruh. Ketika gelombang PHK melanda, respons negara kapitalis paling jauh hanyalah menawarkan jaring pengaman sosial yang bersifat tambal sulam, bukan solusi struktural yang menyeluruh.

Inilah watak asli kapitalisme. Ia menciptakan kemakmuran bagi segelintir orang dengan mengorbankan kesejahteraan mayoritas. Selama sistem ini terus dipertahankan, krisis ketenagakerjaan akan terus berulang. Tidak peduli berapa banyak program penanggulangan pengangguran yang digulirkan pemerintah.

Islam sebagai Jalan Keluar PHK

Islam bukan sekadar agama ritual. Islam adalah sistem kehidupan paripurna (kafah) yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bidang ekonomi dan ketenagakerjaan. Dalam pandangan Islam, pengangguran dan kemiskinan ditanggulangi melalui peran yang sinergis antara individu, masyarakat, dan negara. Semuanya berjalan di atas rel syariat.

Dalam Islam, negara sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi saw. berperan sebagai raa’in (pengurus/penggembala) yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyatnya.

Rasulullah saw. bersabda, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR al-Bukhari)

Negara Islam bukan sekadar regulator, melainkan aktor utama pembangunan ekonomi yang berpihak pada kemaslahatan umum.

Berikut adalah pilar-pilar kebijakan ekonomi Islam yang menjadi solusi konkret atas persoalan PHK.

Pertama, struktur kepemilikan yang adil dan antimonopoli. Islam mengatur tiga jenis kepemilikan, yakni kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Sumber daya alam strategis seperti tambang, hutan, energi, dan air dikelola oleh negara untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan diserahkan kepada korporasi swasta. Hal ini mencegah monopoli, menciptakan distribusi kekayaan yang merata, dan membuka lapangan kerja yang luas bagi masyarakat.

Kedua, pengembangan sektor ekonomi riil. Islam mendorong pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, dan industri yang menghasilkan barang dan jasa nyata serta menyerap banyak tenaga kerja. Berbeda dengan kapitalisme yang membiarkan ekonomi didominasi oleh sektor keuangan spekulatif, Islam menekankan aktivitas ekonomi yang memiliki nilai tambah riil bagi masyarakat.

Ketiga, larangan praktik ekonomi yang merusak. Riba, monopoli, penimbunan (ihtikar), penipuan (gharar), dan berbagai praktik yang menghambat perputaran ekonomi secara tegas dilarang dalam Islam. Larangan ini bukan sekadar norma moral, melainkan kebijakan ekonomi yang melindungi pasar dari distorsi dan memastikan setiap pelaku ekonomi mendapatkan kesempatan yang adil.

Keempat, investasi dalam pendidikan dan pelatihan. Negara Islam berkewajiban menyediakan pendidikan berkualitas dan pelatihan vokasional yang membekali setiap warga dengan kemampuan untuk bekerja atau berusaha secara mandiri. Sumber daya manusia yang terampil dan berkarakter islami merupakan pondasi utama ketahanan ekonomi umat.

Kelima, jaminan kebutuhan dasar rakyat. Negara Islam bertanggung jawab langsung untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok setiap warga, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sistem ini tidak bergantung pada mekanisme pasar yang penuh ketidakpastian, melainkan pada komitmen negara sebagai pelayan dan pelindung rakyat.

Gelombang PHK massal yang terus berulang adalah bukti nyata bahwa sistem kapitalisme telah gagal mewujudkan kesejahteraan yang hakiki. Ia hanya pandai menciptakan kekayaan bagi segelintir orang sambil mengeksploitasi mayoritas tenaga kerja. Solusi tambal sulam yang ditawarkan sistem ini tidak akan pernah mampu menyentuh akar persoalan.

Islam hadir bukan hanya dengan kritik, tetapi dengan sistem yang lengkap dan teruji. Dengan menerapkan Islam kafah—melalui peran individu yang beretos kerja tinggi, masyarakat yang bersolidaritas kuat, dan negara yang menjalankan fungsi riayah (pengasuhan) secara benar— persoalan pengangguran dan PHK massal dapat diatasi secara struktural dan berkesinambungan.

Sudah saatnya kita meninggalkan sistem yang terbukti gagal dan kembali kepada sistem yang Allah swt. jamin kebenarannya. Islam bukan hanya solusi akhirat, Islam adalah solusi nyata untuk persoalan kehidupan hari ini.

Wallahu a’lam bish-shawab.[]

Penulis: Ety R. Faturohim

Aktivis Muslimah