Korupsi Dana Bencana, Rakyat Makin Menderita

Korupsi Dana Bencana, Rakyat Makin Menderita

Catatan.co – OPINI. Korupsi Dana Bencana, Rakyat Makin Menderita. Bencana saja sudah cukup membuat rakyat menderita. Rumah rusak, harta benda hilang, mata pencaharian terganggu. Dalam kondisi seperti itu, satu-satunya yang mereka harapkan adalah pertolongan cepat dari negara. Namun, bagaimana jika dana yang semestinya menjadi penolong justru diduga dikorupsi?

Itulah yang kini terjadi. Pada 13 Oktober 2026, KPK melakukan operasi tangkap tangan di lingkungan BNPB dan menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi dana siap pakai kebencanaan. Kelima tersangka itu adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB Bima Setiawan, Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan BNPB Gabriel Purwaka Sigit, Tenaga Ahli Kepala BNPB Richard Erlangga, serta Syifa Nrika Ghifarin dan Gery Prasetiawan selaku pihak swasta. Sosok Bima diyakini merupakan adik kandung dari Kepala BNPB saat ini, Letjen TNI Suharyanto.

(https://www.metrotvnews.com/play/KdZCP652-kpk-tetapkan-5-tersangka-korupsi-dana-bencana-adik-kepala-bnpb-terseret)

Lebih menyesakkan lagi, KPK menduga praktik ini sudah berlangsung sejak 2022. Selama itu pula, banjir, longsor, dan kebakaran hutan dan lahan terus menghantam rakyat. Di saat warga bertahan di pengungsian, dana yang diperuntukkan bagi mereka diduga justru dikondisikan untuk kepentingan segelintir orang.

Akar Masalah

Korupsi ini bukan kejahatan biasa. Ia terjadi saat rakyat berada dalam kondisi darurat, dan dana itu dijarah oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Dana bencana bukan ladang bisnis, melainkan amanah untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan rakyat. Ketika ia diselewengkan, yang dirampas bukan sekadar angka dalam laporan keuangan, melainkan hak korban untuk mendapat pertolongan.

Mengapa ini terus berulang? Karena akar masalahnya tidak berhenti pada oknum.

Pertama, tidak ada benteng keimanan dalam diri pejabat, sehingga mereka tidak takut berbuat maksiat seperti korupsi. Sekularisme, yang memisahkan agama dari kehidupan, melemahkan kesadaran bahwa setiap jabatan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Orang pun tega melakukan apa saja demi keuntungan pribadi, dan bermunculanlah pejabat yang mengalami krisis integritas.

Kedua, kapitalisme membuka celah korupsi, mulai dari jual beli jabatan, politik balas budi, hingga penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Lemahnya pengawasan pemimpin negara terhadap pejabatnya membuat korupsi kian merajalela. Dalam sistem seperti ini, korupsi bukan anomali, melainkan penyakit bawaan.

Ketiga, sanksi bagi pelaku kejahatan tidak tegas dan tidak menjerakan. Tanpa efek jera, jabatan terus menjadi peluang, dan penderitaan rakyat terus menjadi kesempatan.

Solusi Islam

Islam memandang persoalan ini secara berbeda. Dalam Islam, negara wajib hadir paling depan bagi rakyat, apalagi dalam kondisi darurat. Pemimpin menjadikan jabatan sebagai amanah dan menjalankan perannya sebagai raa’in (pengurus rakyat) dan junnah (perisai), sebagaimana sabda Rasulullah saw. bahwa imam adalah pengurus rakyat dan bertanggung jawab atas yang diurusnya. Dana bencana bagi pemimpin semacam ini adalah titipan yang harus sampai kepada korban, bukan peluang untuk memperkaya diri.

Baca Juga: Kecanggihan AI

Pencegahan dimulai dari benteng pertama, yaitu keimanan pada diri setiap orang. Rasa takut kepada Allah mencegah seseorang, termasuk pejabat, dari maksiat meski tidak ada yang mengawasi. Inilah yang tidak bisa dihasilkan oleh sekadar aturan administratif.

Dari hulu, sistem Islam menutup celah korupsi lewat sistem pendidikan berbasis akidah yang melahirkan orang-orang berkepribadian Islam. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Mukminun: 8 mengenai karakter orang beriman, “Dan (sungguh beruntung) orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya.”

Di samping itu ada mekanisme perhitungan terbalik terhadap harta pejabat. Pejabat yang hartanya tidak wajar dimintai pertanggungjawaban atas asal-usul kekayaannya. Pengadaan diawasi, aliran dana ditelusuri, dan pengelolaan anggaran transparan serta dapat diaudit.

Buktinya, terdapat dalam hadis bahwa Rasulullah saw. pernah mengutus seorang pria bernama Ibnu al-Lutbiyyah untuk memungut zakat. Ketika kembali, ia membawa harta dan berkata, “Ini untukmu (zakat) dan ini hadiah yang diberikan orang kepadaku.”

Mendengar itu, Rasulullah saw. naik ke atas mimbar dan bersabda dengan tegas, “Mengapa seorang utusan yang kami utus berkata, ‘Ini untukmu dan ini dihadiahkan kepadaku?’ Cobalah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya, lalu ia lihat apakah ia diberi hadiah atau tidak? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu dari harta zakat itu (secara tidak sah), melainkan ia akan memikulnya pada hari kiamat di atas lehernya…”

Di hilir, negara Islam menerapkan sanksi tegas (uqubat) yang bersifat zawajir (mencegah) dan jawabir (menebus dosa pelaku). Pelaku korupsi dikenai sanksi takzir, dan siapa pun, pejabat tinggi maupun rakyat biasa, diproses tanpa pandang bulu. Hukum yang tegas dan adil membuat orang berpikir seribu kali sebelum menyentuh harta rakyat.

Menurut Syekh Taqiyuddin an-Nabhani dalam Nizham al-Hukm fi al-Islam dan An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam, pengaturan kehidupan tidak cukup bertumpu pada moral individu, tetapi harus ditopang sistem yang menerapkan hukum Islam secara menyeluruh. Karena itu, penerapan syariat kaffah dalam institusi Islam kaffah menjadi bagian dari solusi yang diperjuangkan. Rakyat yang tertimpa bencana tidak boleh menjadi korban dua kali: pertama oleh musibah, kedua oleh pengkhianatan amanah.

Selama sistem yang melahirkan pengkhianatan itu dibiarkan, kezaliman akan terus berulang dan rakyat terus terzalimi. Sudah saatnya kita beralih pada sistem yang menjadikan jabatan amanah, harta negara tanggung jawab, dan penderitaan rakyat sebagai alasan untuk melayani, bukan memperkaya diri.

Wallahu a’lam bishawab.[]

Penulis: Ety R. Faturohim

Aktivis Muslimah