Catatan.co, TENGGARONG – Aulia Rahman Basri dan Rendi Solihin resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) masa jabatan 2025–2030 oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, di Pendopo Odah Etam, Samarinda, Senin (23/6/2025).
Dalam pelantikan tersebut, turut dikukuhkan Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua TP Posyandu, Ketua Dekranasda, dan Bunda PAUD Kukar.
Pasangan Aulia–Rendi merupakan pemenang Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Kukar, setelah unggul dari dua pasangan calon lainnya.
Hadir dalam pelantikan itu Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, jajaran Forkopimda Kaltim dan Kukar, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, Sekda Kukar Sunggono, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, tokoh masyarakat, serta undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Gubernur Rudy Mas’ud berharap Aulia–Rendi menjalankan amanah dengan komitmen, dedikasi, dan integritas tinggi demi kemajuan Kukar.
“Saya minta agar prioritas diberikan pada perbaikan infrastruktur, khususnya jalan-jalan yang rusak, serta peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan,” ujar Rudy.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara Pemkab Kukar dan Pemprov Kaltim, mengingat posisi strategis Kukar baik dari sisi geografis maupun sejarah sebagai kerajaan tertua yang kaya sumber daya alam.
“Kembangkan program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Jaga kepemimpinan yang bersih dan akuntabel, jauh dari praktik KKN,” tegasnya.
Gubernur juga berharap Tim Penggerak PKK Kukar menjalankan 10 program pokok secara aktif dan konkret, termasuk Dekranasda dan Bunda PAUD agar berkontribusi dalam peningkatan ekonomi dan kualitas pendidikan anak usia dini.
Usai pelantikan, Bupati Kukar Aulia Rahman menegaskan pihaknya langsung tancap gas menjalankan visi-misi “Kukar Idaman Terbaik” sebagai penyempurnaan dari program sebelumnya, “Kukar Idaman.”
“Tidak ada transisi. Kukar Idaman Terbaik bukan perubahan arah, tapi penyempurnaan. Sebelum 100 hari kerja, masyarakat akan mulai merasakan dampaknya,” ujar Aulia.
Ia mencontohkan eskalasi program bantuan nelayan produktif, yang awalnya menyasar 25 ribu nelayan, kini ditingkatkan menjadi 100 ribu nelayan.
“Program-program lanjutan akan langsung kami realisasikan. Karena itu, kami tidak menggunakan istilah program 100 hari kerja,” jelasnya.
Terkait arahan Gubernur soal infrastruktur, Aulia menyebut pemetaan status jalan di Kukar sudah jelas, namun tantangan utama adalah luasnya wilayah. Oleh karena itu, pihaknya akan menetapkan skala prioritas.
“Kami berkomitmen menyelesaikan persoalan ini. Amanah yang diberikan akan kami jalankan sebaik mungkin, bersinergi penuh dengan Pemprov,” pungkasnya. (adv)
