Catatan.co – Gaya Hidup Pemimpin Nirempati. Beberapa waktu lalu, publik sempat dibuat ramai dengan rencana pengadaan mobil dinas mewah untuk pejabat di Kalimantan Timur. Wacana ini akhirnya dibatalkan setelah menuai banyak kritik. Hal ini menggambarkan satu hal, yakni jarak yang makin terasa antara gaya hidup penguasa dan kondisi rakyatnya.
(https://www.detik.com/kalimantan/berita/d-8383307/pengadaan-mobil-dinas-gubernur-kaltim-rp-8-5-m-batal-kpk-ada-peran-warga)
Di saat sebagian masyarakat masih berjuang memenuhi kebutuhan pokok dengan harga yang naik, jalan rusak di mana-mana, justru muncul rencana pengadaan fasilitas mewah dengan alasan “menjaga muruah jabatan”. Pertanyaannya, muruah itu sebenarnya diukur dari apa? Kemewahan ataukah kepedulian?
Akibat Sistem Sekularisme
Fenomena ini bukan cuma soal satu kebijakan. Kita juga sering melihat rumah dinas mewah, fasilitas berlebihan, hingga gaya hidup pejabat yang jauh dari kata sederhana. Padahal, jabatan itu amanah, bukan privilege untuk hidup lebih tinggi dari rakyat.
Baca Juga: Lebaran di Tengah Jeratan Utang
Kalau hari ini kita merasa ada yang “kurang pas” dari perilaku sebagian pemimpin, sebenarnya itu bukan hal aneh. Dalam sistem yang berjalan sekarang, standar keberhasilan sering diukur dari citra, kekuasaan, dan kenyamanan, bukan dari seberapa besar keberpihakan mereka pada urusan rakyat.
Sistem sekularisme kapitalisme (yang ada saat ini) memang memisahkan nilai agama dari kehidupan, termasuk dalam kepemimpinan. Akibatnya, jabatan hanya sekadar alat dalam meraih keuntungan, bukan sebagai amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di hari pembalasan kelak.
Solusi Islam
Dalam Islam, kepemimpinan memiliki standar yang sangat jelas. Allah Swt. berfirman dalam QS. Al-Anfal ayat 27 yang artinya, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”
Ayat ini menegaskan bahwa kekuasaan adalah amanah yang harus dijaga, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Menggunakan fasilitas publik secara berlebihan, apalagi di tengah kondisi rakyat yang sulit, jelas bertentangan dengan menjaga amanah tersebut.
Rasulullah saw. juga bersabda, “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini mempertegas bahwa jabatan bukanlah kehormatan semata, melainkan beban yang kelak akan dimintai hisab di hadapan Allah.
Potret Pemimpin dalam Islam
Kalau kita menengok sejarah Islam, kita akan temukan teladan yang luar biasa pada sosok seperti Umar bin Khattab. Sebagai kepala negara, beliau hidup sangat sederhana. Bahkan, pernah diceritakan kisah Khalifah Umar yang cukup terkenal. Beliau sengaja mematikan lampu rumah saat berbicara urusan pribadi dengan keluarganya, karena merasa tidak pantas dan takut menggunakan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi. Belum lagi, kisah fenomenal ketika Umar rela “berkeliling” pada malam hari untuk memastikan kondisi rakyatnya secara langsung, terutama pada saat krisis.
Ini bukan sekadar cerita inspiratif, tapi gambaran nyata bagaimana pemimpin harus bersikap hati-hati. Seharusnya pemimpin hadir memahami kondisi masyarakat, dekat, sederhana, dan penuh tanggung jawab.
Dalam Islam, pemimpin itu bukan “penguasa” dalam arti bebas bertindak, tapi pemimpin adalah pelayan rakyat. Rasulullah bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang diurusnya. Artinya, menjadi pemimpin itu berat, bukan soal fasilitas, tapi soal amanah. Wajar, dulu para sahabat takut menjadi pemimpin, berbanding terbalik dengan kondisi sekarang, justru berlomba-lomba mengejarnya.
Pemikiran ini juga ditegaskan oleh Syekh Taqiyuddin an-Nabhani, yang menjelaskan bahwa sistem pemerintahan dalam Islam dibangun di atas akidah. Sehingga setiap pemimpin terikat dengan hukum syariat dalam seluruh kebijakannya. Kekuasaan bukan milik pribadi, melainkan amanah untuk mengurus urusan umat sesuai dengan hukum Allah. Dalam sistem Islam, fasilitas pejabat diberikan sesuai kebutuhan tugas, bukan untuk kemewahan. Setiap tingkah lakunya diawasi oleh syariat dan masyarakat, sehingga standar kepemimpinannya adalah pelayanan, bukan pencitraan.
Khatimah
Karena hal seperti ini sering berulang, maka solusi hakiki bukan sekadar mengganti kebijakan atau figur pemimpin. Akan tetapi, mengganti sistem yang melahirkan pola kepemimpinan tersebut. Hanya dengan kembali kepada sistem Islam secara kaffah, akan lahir pemimpin yang sederhana dan amanah.
Kita butuh kembali pada cara pandang Islam dalam melihat kekuasaan. Pemimpin harus menjadikan Rasulullah dan para khalifah sebagai teladan. Negara juga harus mengatur agar tidak ada celah bagi pejabat hidup berlebihan apalagi menggunakan harta publik. Karena pada akhirnya, yang membuat pemimpin dihormati bukanlah mobil yang ia kendarai, tapi keadilan yang ia tegakkan. Bukan rumah megah yang ia tempati, tapi keberpihakannya pada rakyat.
Wallahu ‘alam bishawab.[]
Penulis: Wardatil Hayati
(Pemerhati Ibu & Generasi)
