Catatan.co – Lebaran di Tengah Jeratan Utang dan Mahalnya Kebutuhan. Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat (ANH), menyebut adanya ‘ritual’ menjelang Lebaran membuat rakyat justru diimpit masalah hidup seperti harga barang makin mahal. Padahal, pemerintah berkali-kali menerapkan program diskon, bansos (bantuan sosial), dan pasar murah yang anggarannya cukup besar alias jumbo. “Fenomena tahunan itu menunjukkan rapuhnya daya tahan ekonomi rumah tangga Indonesia, ketika bertemu dengan kenaikan harga, ongkos mobilitas, tekanan kurs, dan jaring pengaman sosial yang belum sepenuhnya tepat sasaran,” kata Achmad Nur di Jakarta, Sabtu (14/3/2026).
Lebaran Menambah Beban
Lebaran sejatinya merupakan momen penuh kebahagiaan. Hari kemenangan yang dinanti setelah sebulan beribadah. Saat keluarga berkumpul dan kebutuhan hidup terasa ringan untuk dipenuhi. Namun, realitas yang dihadapi banyak masyarakat hari ini justru berbanding terbalik.
Harga kebutuhan pokok terus merangkak naik. Dari bahan makanan, pakaian, hingga ongkos transportasi, semuanya terasa makin mahal. Kenaikan ini tidak hanya bersifat musiman, tetapi seolah menjadi pola yang berulang setiap tahun menjelang Lebaran. Dalam kondisi ekonomi yang serba sulit, masyarakat dipaksa “putar otak” agar tetap bisa memenuhi kebutuhan rutin maupun semi-rutin.
Tidak sedikit yang akhirnya menempuh jalan terpaksa menggadaikan barang berharga. Perhiasan, kendaraan, bahkan barang elektronik menjadi “penyelamat sementara” agar dapur tetap mengepul dan tradisi Lebaran tetap terlaksana. Fenomena ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat kian melemah, sementara tekanan kebutuhan justru meningkat. Lebaran yang seharusnya membawa ketenangan, justru berubah menjadi beban finansial yang nyata.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pembiayaan yang disalurkan oleh industri Intech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol) pada Januari 2026 mencapai Rp98,54 triliun. Angka kredit macet atau Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) industri pinjaman daring atau pindar menjelang Ramadhan melonjak. (https://www.tempo.co/ekonomi/pembiayaan-pinjol-tembus-rp-98-triliun-kredit-macet-naik-2119501)
Masyarakat Terjerat Riba
Di sisi lain, sistem ekonomi saat ini menawarkan kemudahan semu melalui digitalisasi. Berbagai layanan “beli sekarang, bayar nanti” menjadi solusi instan yang tampak membantu. Namun di balik kemudahan itu, tersembunyi jeratan utang berbasis riba yang justru makin memberatkan masyarakat di kemudian hari. Akhirnya, banyak masyarakat merayakan Lebaran dengan kegembiraan yang dibayangi kecemasan, karena beban cicilan menumpuk. Padahal, dalam Islam jelas telah melarang riba.
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..” (TQS. Al-Baqarah: 275)
Dalam surat lain Allah juga berfirman, “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda...” (TQS. Ali Imran: 130)
Negara Tidak Hadir
Ironisnya, di tengah kondisi tersebut, bantuan dari pemerintah belum sepenuhnya mampu menjadi solusi. Berbagai program bantuan sosial memang ada, tetapi sering kali tidak tepat sasaran atau tidak mencukupi untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat. Ada yang seharusnya menerima justru terlewat, sementara yang relatif mampu malah mendapatkan bantuan. Ketidaktepatan distribusi ini makin memperlebar jurang kesulitan yang dirasakan oleh masyarakat kecil.
Baca juga: IKN Mandiri
Lebih jauh, momen Lebaran kini juga tak luput dari kapitalisasi. Permintaan yang meningkat dimanfaatkan oleh pelaku pasar untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Harga kebutuhan pokok melonjak, diskon dan promo digencarkan untuk mendorong konsumsi, sementara masyarakat terus didorong untuk berbelanja lebih dari kemampuan. Alih-alih menjadi momen ibadah dan kebersamaan, Lebaran perlahan bergeser menjadi ajang konsumsi massal yang sarat tekanan ekonomi. Padahal, kebutuhan dasar seharusnya mudah dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
Semestinya negara hadir tidak sekadar sebagai regulator, tetapi benar-benar berperan sebagai pengurus dan pelayan rakyat. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan ketersediaan barang, menjaga stabilitas harga, serta melindungi masyarakat dari praktik ekonomi yang merugikan.
Pemimpin dalam Islam
Dalam pandangan Islam, pemimpin adalah raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya. Sistem ini menempatkan negara sebagai pihak yang memastikan distribusi kebutuhan berjalan adil, harga tetap terjangkau, serta menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang menzalimi, termasuk riba dan eksploitasi pasar.
Lebaran seharusnya menjadi momen kebahagiaan hakiki, bukan tekanan finansial tahunan yang terus berulang. Sudah saatnya kita merenungkan kembali sistem yang ada hari ini, apakah benar-benar menyejahterakan, atau justru menjerat dalam lingkaran kesulitan?
Masyarakat tidak membutuhkan sekadar kemudahan semu atau bantuan sesaat, tetapi solusi nyata yang mampu menghadirkan ketenangan, keadilan, dan keberkahan dalam kehidupan. Tanpa itu, Lebaran hanya akan menjadi perayaan yang indah di permukaan, tapi menyisakan beban panjang setelahnya.
Wallahu a’lam bishawab.[]
Penulis: Iin Haeriyah
(Aktivis Muslimah Bogor)
