Catatan.co – Pancake Collapse, Potret Buram Pendidikan Kapitalis. Senin, 29 September 2025 dunia pendidikan kembali berduka. Musibah runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo mengguncang perhatian publik. Gedung yang difungsikan sebagai musala itu tiba-tiba ambruk ketika ratusan santri sedang khusyuk menunaikan salat Ashar di dalamnya. Tak terelakkan, ratusan santri menjadi korbannya. Puluhan orang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya mengalami luka-luka.
Sungguh miris, bangunan yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk belajar, justru menjelma jadi petaka bagi para penuntut ilmu. Kejadian ini bukan sekadar peristiwa tragis, melainkan peringatan keras bagi semua pihak, terutama pemerintah untuk lebih memperhatikan aspek keselamatan dalam pembangunan fasilitas pendidikan.
Melayangnya nyawa puluhan santri akibat ambruknya gedung ponpes adalah kehilangan yang besar. Islam memandang satu nyawa manusia lebih berharga daripada dunia dan seisinya. Musibah ini seharusnya bisa diantisipasi sejak dini dengan cara menihilkan penyebabnya. Hasil analisis Basarnas menyebutkan, penyebab ambruknya gedung musala Ponpes Al-Khoziny dipicu oleh kegagalan struktur bangunan.
Emi Freezer selaku Kasubdit Pengarahan dan Pengendalian Operasi Bencana dan Kondisi Membahayakan Manusia (KMM) Basarnas menyatakan bahwa berdasarkan asesmen dari para ahli, bangunan yang ambruk itu terdiri atas 4 lantai. Gedung yang ambruk secara tiba-tiba tersebut membentuk tumpukan yang dikenal dengan sebutan “pancake collapse”. Freezer menyebutkan bahwa penyebab ambruknya bangunan tersebut adalah akibat kegagalan konstruksi, kemudian berubah menjadi tumpukan atau istilah internasional pancake model. Sebagaimana dilansir Detikjatim.com, Rabu (01-10-2025).
Kegagalan konstruksi yang memicu fenomena pancake collapse sejatinya adalah imbas penerapan sistem pendidikan kapitalis. Dalam sistem pendidikan kapitalis, pembangunan infrastruktur sering kali berprioritas pada profit. Sehingga pengelolaan infrastruktur lebih fokus pada potensi keuntungan bagi perusahaan swasta daripada kepentingan masyarakat luas.
Selain itu, kurangnya kontrol dan pengawasan oleh negara juga menyebabkan pengelolaan infrastruktur tidak berjalan efektif dan efisien. Abainya negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pembangunan infrastruktur pendidikan inilah yang pada akhirnya memaksa lembaga pendidikan, khususnya ponpes membiayai pembangunannya secara mandiri.
Di sisi lain, keterbatasan dana menyebabkan pihak ponpes membangun kebutuhan infrastruktur pendidikannya secara bertahap. Akibatnya, kehadiran ahli konstruksi bangunan kurang dilibatkan karena terkendala biaya yang besar. Alhasil, konstruksi dibangun hanya mengandalkan kemampuan ponpes yang terbatas, dan belum memenuhi standar keamanan. Dan terjadilah pancake collapse yang tak diinginkan.
Meskipun negara telah mengalokasikan 20% atau sebesar Rp724,3 triliun dari APBN 2025 untuk dana pendidikan, tetapi nyatanya dana sebesar itu belum mampu memenuhi kebutuhan infrastruktur pendidikan di Indonesia. Belum lagi, laporan hasil pemantauan Tren Korupsi oleh ICW pada Mei 2024 menyebutkan bahwa kerugian negara akibat kebocoran dana di sektor pendidikan mencapai Rp132 miliar sepanjang 2023.
Inilah potret buram pendidikan kapitalis yang berperan melahirkan penguasa korup dan abai terhadap kepentingan rakyat. Sudah menjadi rahasia umum jika mereka kerap mencari keuntungan dalam setiap proyek yang diamanahkan rakyat di pundak mereka.
Berbeda halnya dengan sistem Islam, di mana negara berperan sebagai pengurus rakyat. Negara memiliki kewajiban dalam menyediakan layanan dan fasilitas pendidikan yang dibutuhkan rakyat. Selain itu, negara juga bertanggung jawab penuh dalam mengontrol pembangunan infrastruktur pendidikan, baik statusnya sekolah negeri maupun swasta.
Dalam Islam, pembangunan infrastruktur pendidikan akan melibatkan ahli dan pakar yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidangnya. Sehingga meminimalisasi terjadinya musibah akibat kelalaian dalam perencanaan pembangunan. Karena sejatinya, pendidikan adalah salah satu pilar penting dalam membangun peradaban yang gemilang.
Politik pendidikan Islam adalah sekumpulan hukum syariat dan berbagai peraturan administrasi yang berkaitan erat dengan pendidikan formal yang tak lain adalah bagian integral dari pelaksanaan seluruh sistem kehidupan Islam. Kehadiran penguasa yang berperan sebagai pelaksana syariat Islam menjadikan pemimpin tampil berkarakter penuh kepedulian dan tanggung jawab. Karakter ini terlihat jelas dari visi pengurusan hajat hidup setiap rakyat yang begitu kuat.
Baca Juga: Pendidikan Islam
Posisi penguasa sebagai pengurus rakyat akan menjadikannya mampu memenuhi segala kebutuhan rakyat sesuai tuntunan Islam. Dukungan sistem ekonomi Islam berupa pengelolaan sumber daya alam yang berlimpah, yang dijalankan sesuai syariat Islam akan menjadikan negara memiliki kemampuan finansial untuk menyediakan infrastruktur pendidikan yang terbaik.
Hadirnya infrastruktur pendidikan yang berkualitas, lengkap, dan kokoh bukanlah utopis. Melainkan sejarah gemilang yang pernah mewujud nyata pada masa kejayaan Islam. Sebagaimana pernah terjadi pada masa kekhalifahan Abbasiyah, yang merupakan periode emas dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masa itu, berbagai lembaga pendidikan didirikan dan dilengkapi infrastruktur yang memadai serta berbagai fasilitas terbaik untuk menunjang kegiatan belajar-mengajar.
Salah satu sekolah yang paling masyhur pada masa itu adalah Madrasah Nizhamiyah. Madrasah ini didirikan oleh Nizham al-Mulk pada masa pemerintahan Dinasti Seljuk. Madrasah Nizhamiyah tidak hanya terkenal di Baghdad, tetapi juga menjadi role model bagi berdirinya madrasah-madrasah lain di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Demikianlah era keemasan kekhalifahan Islam, infrastruktur pendidikan maju pesat dan kukuh untuk mewujudkan kejayaan dan kesejahteraan rakyat.
Wallahualam bishawwab. []
Penulis: Amnina el Humaira
Pengajar SAT Wildan Majene
