Catatan.co – Rakyat Sejahtera: Islam Solusi, Bukan Ilusi. Badan Pusat Statistik (BPS) Berau resmi merilis perkembangan indeks harga konsumen periode Maret 2026. Menurut data terbaru, angka inflasi tahunan tercatat sekitar 2,38 persen sementara inflasi bulanan 0.76 persen. Lonjakan inflasi Maret sangat dipengaruhi dinamika harga makanan, minuman, dan tembakau. Kelompok ini mengalami inflasi 1,49 persen dan memberikan andil signifikan terhadap kenaikan harga secara keseluruhan di Bumi Batiwakkal.

Selain urusan dapur, transportasi juga menyumbang angka inflasi cukup besar. Tarif ke sejumlah kota besar seperti Jakarta dan Surabaya mengalami kenaikan sejak awal Maret. Bahkan tarif Berau Balikpapan dan Samarinda juga mengalami lonjakan apalagi jelang Idulfitri.

(https://berauterkini.co.id/tiket-pesawat-dan-cabai-rawit-melambung-bps-berau-catat-inflasi-maret-tembus-238-persen/)

Secara umum, perkembangan harga berbagai komoditas di Kalimantan Timur pada Maret 2026 menunjukkan tren kenaikan. Hasil pantauan BPS menunjukkan angka 3.31 persen di empat kabupaten/kota yang ditandai dengan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 107,73 menjadi 111,30 pada Maret 2026. Inflasi tertinggi terjadi di Samarinda 3,92 persen, disusul Penajam Paser Utara 3.02 persen, Balikpapan 2,95 persen, dan Berau 2,38 persen yang dipicu kenaikan harga, tampak dari meningkatnya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran.

(https://katakaltim.com/harga-komoditas-naik-inflasi-kaltim-tembus-331-persen)

Kenaikan berbagai komoditas sangat terasa di masyarakat. Tidak hanya konsumen, tapi juga pelaku usaha. Plastik misalnya, mengalami kenaikan 100 persen pasca Lebaran. Di Balikpapan, harga plastik naik berkisar 80 hingga 100 persen akibat melemahnya nilai tukar tukar rupiah terhadap dolar dan terbatasnya pasokan bahan baku impor. Kenaikan ini menjadi tekanan berat bagi pelaku usaha. Sejumlah plastik yang awalnya 20 ribu naik menjadi 35 ribu hanya dalam beberapa hari. Kondisi diperparah dengan menurunnya daya beli konsumen, sehingga berdampak pada penurunan omzet para pelaku usaha.

(https://mediakaltim.com/harga-plastik-naik-drastis-umkm-di-balikpapan-kian-tertekan/)

Lemahnya Ketahanan Dalam Negeri

Kenaikan harga bahan baku plastik dan berbagai komoditas lainnya adalah imbas melambungnya harga minyak dunia akibat perang AS-Zionis melawan Iran pada April 2026. Tak hanya plastik, pupuk pun mengalami kenaikan signifikan yang diperkirakan berdampak panjang pada produksi pangan lokal. Harga pangan seperti beras putih Thailand pun sudah mengalami kenaikan. Minyak goreng, obat, kosmetik, dan barang lain pun naik karena kenaikan harga bahan baku, kemasan, dan biaya logistik.

Baca Juga: Demontrasi Ricuh

Kenaikan harga barang jelas pukulan telak bagi rakyat. Pelaku usaha kecil bingung, tak mungkin menaikkan harga, sebab daya beli masyarakat sudah turun. Pada akhirnya margin tipis pun direlakan demi bisa bertahan di situasi ekonomi yang kian terpuruk. Masyarakat sebagai konsumen mulai mengencangkan ikat pinggang. Mau tidak mau harus berhemat demi tercukupinya kebutuhan pokok yang lebih urgen.

Parahnya, dampak peperangan bagi perekonomian menunjukkan besarnya ketergantungan negeri ini pada impor. Dampak peperangan memang dirasakan oleh banyak negara sebab terganggunya rantai pasokan global. Hanya saja dampaknya tentu akan berkurang jika negara tak terlalu bergantung pada komoditas impor sebagaimana saat ini.

Untuk Indonesia impor komoditas pertanian pangan, awalnya tahun 2008 hanya 8,3 juta ton, lalu melonjak 2024 menjadi 34,4 juta ton. Tahun 2025, Indonesia mengimpor gandum sebesar 11,76 juta ton, kedelai 8,61 juta ton, gula tebu 3,93 juta ton, jagung 982 ribu ton, bawang putih 542 ribu ton, beras 454 ribu ton, susu 349 ribu ton, kacang tanah 306 ribu ton, daging sapi 234 ribu ton, dan lain-lain.

(https://www.mkri.id/berita/ahli-pemohon:-dampak-impor-pangan-berimbas-ke-petani-kecil-24820)

Impor bensin pun masih cukup besar. Sekitar 64,23% impor berasal dari Singapura sepanjang 1 Januari hingga 1 April 2026, lalu Malaysia 27,18%, Oman 5,55%, dan Arab 3,03% dari total impor Indonesia. Pada periode Januari-Februari 2026 total kebutuhan dalam negeri 5,68 juta kiloliter. Dari jumlah itu, 59% dipenuhi dengan impor, sisanya sisanya dari produksi domestik.

(https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/105491/sumber-impor-bensin-ri-hingga-awal-april-64-23-dari-singapura)

Untuk mengatasi krisis, pemerintah mengambil langkah mengalihkan impor minyak dan LPG dari AS dan Rusia untuk mengamankan stok. Akan tetapi, pengalihan tersebut tetap berisiko, sebab harga minyak AS lebih mahal. Sedangkan biaya dan asuransi pengiriman dari Rusia cukup tinggi karena jarak yang jauh.

Kondisi berat ini tentu akan menambah beban APBN. Negara memiliki dua opsi, efisiensi atau menaikkan target pajak. Efisiensi akan berdampak fatal bagi sektor seperti kesehatan dan pendidikan. Ada nyawa dan keselamatan serta masa depan generasi yang dipertaruhkan. Menaikkan pajak pun sama, akan makin mengimpit masyarakat di tengah kenaikan harga barang.

Melimpahnya sumber daya alam dan energi (SDAE) nyatanya tak mampu menyejahterakan rakyat. Rakyat dipaksa berjuang sendiri di tengah gagalnya perlindungan negara menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Sejak awal, kemandirian ekonomi tak dibangun kokoh. Impor selalu menjadi opsi utama karena lebih menguntungkan kalangan elite kapitalis. Padahal, negeri ini memiliki SDAE yang melimpah ruah, sayang pengelolaannya justru diserahkan pada asing.

Dominasi negara-negara besar tak terbantahkan. Mereka menanamkan ketergantungan negeri ini pada modal, teknologi, dan komoditas-komoditas vital lainnya yang pada akhirnya membatasi kemajuan negeri ini. Yang terbaru lagi adalah ditandatanganinya _Agreement of Reciprocal Trade_(ART) Indonesia-AS yang menuai pro kontra sebab banyak poin yang justru merugikan Indonesia. Di antaranya Indonesia harus tunduk pada AS dalam hal kebijakan ekonomi terhadap negara lain yang diboikot AS. Hal ini menunjukkan betapa dominan negara besar mampu mencengkeram dan menundukkan negara-negara yang dipandang lemah.

Kemandirian dan Kedaulatan Ekonomi

Negeri-negeri Muslim sejatinya adalah negara yang kaya SDAE. Arab Saudi, UEA, Irak, Iran, Qatar, Aljazair, Malaysia, Maroko, Oman, Somalia, dan lain-lain. Hanya saja, negeri-negeri Muslim ini terpecah belah, tak memiliki satu kekuatan utuh yang mempersatukan mereka.

Dalam Islam, suatu negara harus memiliki kekuatan dan ketahanan untuk tidak tunduk pada dominasi asing. Negara harus membangun kedaulatan ekonomi tanpa bergantung pada negara lain. Ketahanan pangan dibentuk melalui level petani, peternak, pemilik industri, hingga pengusaha yang dibina penuh untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi.

Kesejahteraan Rakyat, Prioritas Utama

Pemasukan negara dikelola oleh baitulmal dengan sumber yang beragam. Mulai pengelolaan SDAE, ganimah, fai, kharaj, jizyah, usyur, rikaz, serta zakat. Besarnya pemasukan memungkinkan negara maksimal mengurus rakyat, membangun infrastruktur strategis tanpa mengesampingkan kebutuhan pokok rakyat. Sandang, pangan, papan harus tuntas terpenuhi agar pondasi ekonomi rakyat kuat. Rasulullah saw. bersabda,

كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Setiap kalian adalah pemimpin (raa’in) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (penguasa/pemimpin) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya…”

(HR. Bukhari no. 7138 dan Muslim no. 1829)

Artinya, rakyat harus menjadi prioritas dalam kebijakan negara. Kalaupun terjadi krisis ekonomi, rakyat tak menjadi tumbal efisiensi maupun pajak. Memang benar, diperbolehkan mengambil pajak dalam kondisi darurat negara. Hanya saja, menurut aturan Islam, yang dikenakan pajak hanya orang-orang kaya, tidak dipukul rata untuk semua lapisan masyarakat sebagaimana saat ini.

Islam Mengatur Hubungan Antarnegara

Dalam upaya membangun kemandirian dan kedaulatan ekonomi, negara harus punya langkah strategis baik di dalam maupun luar negeri. Terkait kerjasama dengan negara lain, Islam mengatur hubungan dengan negara di luar Islam terbagi dua, yakni hubungan dengan negara kafir harbi fi’lan dan hubungan dengan negara kafir harbi hukman.

Negara kafir harbi fi’lan adalah negara yang jelas dan nyata memerangi Islam dan kaum muslimin, seperti Amerika Serikat dan Israel. Maka tidak boleh menjalin kerjasama apa pun dengan negara-negara ini. Satu-satunya hubungan adalah peperangan. Jadi tidak boleh menjalin kerjasama apalagi hanya dengan alasan manfaat keduniaan.

Adapun negara kafir harbi hukman adalah negara yang berpotensi memerangi Islam, tapi bisa jadi sedang terikat kerja sama atau perjanjian dengan negara Islam, yaitu negara selain AS dan Israel. Maka negara diperbolehkan menjalin kerja sama pada komoditas tertentu yang sesuai kesepakatan. Misalnya pakaian, budaya, makanan, dan lainnya selama kebutuhan dalam negeri masih tercukupi. Adapun senjata, teknologi, alat komunikasi, atau segala sesuatu yang berpotensi berbahaya bagi pertahanan dan keamanan, tidak boleh diekspor maupun diimpor sama sekali.

Negeri-negeri Muslim sebenarnya memiliki kekuatan besar lain yaitu letaknya yang strategis secara geopolitik. Misalnya Selat Hormuz, Selat Malaka, Terusan Suez, dan lain-lain yang menjadi pusat jalur perdagangan dunia. Jika semua negeri ini bersatu di bawah satu kepemimpinan, alangkah besar kekuatan Islam di mata dunia, gagah berdiri, mandiri dan berdaulat ekonomi.

Wallahu a’lam bishawab.[]

Penulis: Zakiyatul Fakhirah, S.Pd (Pendidik)