Catatan.co, Samarinda – Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Gubernur Rudy Mas’ud bersama Wakil Gubernur Seno Aji, dinamika demokrasi di Kalimantan Timur kembali terlihat melalui aksi ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (ALIANSI GERAM) di depan Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Senin (23/2/2026). Aksi tersebut menjadi ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan pemerintah provinsi, khususnya terkait evaluasi serta penguatan program pendidikan.
Menariknya, Gubernur Rudy Mas’ud menerima langsung perwakilan mahasiswa dengan suasana yang cair dan terbuka. Duduk bersila bersama mahasiswa, ia mengajak berdiskusi secara langsung mengenai data dan pengalaman penerima manfaat beasiswa. Pendekatan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun komunikasi dua arah yang konstruktif.
“Adik-adik semua, ada yang punya data tentang berapa jumlah mahasiswa yang sudah mendapatkan manfaat Beasiswa Kaltim atau program GratisPol?,” tanyanya.
Sejumlah mahasiswa menyampaikan bahwa banyak yang menerima bantuan GratisPol, dan mereka meminta transparansi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Karena beberapa kasus ditemukan mahasiswa yang dikabarkan tidak lolos seleksi meski memenuhi syarat administrasi.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur memaparkan secara rinci capaian program GratisPol tahun 2025 dan membandingkannya dengan program Beasiswa Kaltim Tuntas (BKT) pada era kepemimpinan Isran Noor dan Hadi Mulyadi. Ia menekankan bahwa meski baru berjalan di pertengahan tahun anggaran, program GratisPol telah menjangkau 24.890 mahasiswa.
“Beasiswa Kaltim Tuntas tahun kedua (2020), tidak lebih dari 5.000 penerima. Sedangkan program GratisPol 2025, meski baru berjalan pertengahan tahun anggaran, menjangkau 24.890 mahasiswa,” bebernya.
Berdasarkan data Pemprov Kaltim, program Beasiswa Kaltim Tuntas dan Stimulan pada periode 2019–2023 telah menyalurkan total Rp1,01 triliun kepada 69.631 mahasiswa. Rinciannya, BKT Tuntas sebesar Rp743,6 miliar untuk 25.358 penerima dan BKT Stimulan Rp268,6 miliar untuk 44.273 penerima. Sementara itu, GratisPol 2026 ditargetkan menjangkau 158.981 mahasiswa dengan total anggaran Rp1,38 triliun, mencakup jenjang S1 hingga S3, termasuk mahasiswa luar daerah dan luar negeri.
“Semua mahasiswa Kaltim yang memiliki KTP dan berdomisili minimal tiga tahun berhak mendapatkan bantuan ini,” bebernya.
Rincian kebutuhan anggaran GratisPol 2026 mencakup mahasiswa S1 sebesar Rp1,18 triliun (149.307 penerima), S2–S3 Rp133,6 miliar (7.449 mahasiswa), mahasiswa luar Kaltim Rp12,87 miliar (892 mahasiswa), luar negeri Rp14,84 miliar (133 penerima), serta GratisPol Khusus Rp34,5 miliar (1.200 penerima). Meski APBD Kaltim mengalami penurunan dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, pemerintah tetap memprioritaskan sektor pendidikan sebagai investasi jangka panjang pembangunan daerah.
“Itulah kami, dengan hari ini APBD kita yang turun Rp7 triliun. Dari Rp21 triliun menjadi Rp14,25 triliun, kami tetap prioritaskan untuk pendidikan adik-adik ini semuanya. Kita bayar langsung ke 52 kampus baik swasta maupun negeri. Kampus yang memberikan verifikasi. Jika tidak memenuhi persyaratan, maka tidak dihitung. Karena tentu kita juga ada syarat-syaratnya,” tegasnya.
Ia juga menegaskan bahwa proses penetapan penerima dilakukan sepenuhnya oleh pihak kampus melalui mekanisme verifikasi resmi.
“Kaltim ini menjadi etalase Indonesia, ibukota Nusantara. Maka, pendidikanlah yang paling utama. Sebab yang mampu memutuskan rantai kemiskinan dan kemunduran, cuma pendidikan. Lebih dari itu enggak ada,” tutupnya.
Dengan dialog terbuka tersebut, satu tahun kepemimpinan Rudy–Seno tidak hanya diwarnai evaluasi, tetapi juga penguatan komitmen bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam membangun sumber daya manusia Kalimantan Timur menuju masa depan yang lebih maju dan berdaya saing.
