catatan.co – Sejak tarif naik beberapa bulan terakhir, masyarakat sudah mengeluhkan naiknya PPN menjadi 12%. Belum selesai permasalahan tersebut, kini masyarakat dikejutkan dengan tagihan air yang melonjak drastis di awal tahun 2025.
Dilansir oleh BerauTerkini.co, warga Tanjung Redeb terkejut setelah menerima tagihan air yang melonjak drastis di awal tahun 2025. Kenaikan tarif air Perumda Air Minum Batiwakkal yang tidak terduga ini membuat beberapa pelanggan harus membayar tagihan hingga Rp1,7 juta, padahal biasanya hanya Rp300 ribu. Tidak sedikit pelanggan Perumda di berbagai wilayah di empat kecamatan kota mengeluh, lantaran tagihannya melonjak hingga berkali-kali lipat. Hal ini mengundang respons pelanggan dengan mendatangi kantor Perumda Air Minum di Jalan Raja Alam, Tanjung Redeb, pada Jumat (3/1/2025). (https://berauterkini.co.id/biasa-bayar-rp300-ribu-habis-tahun-baru-warga-ditagih-rp17-juta-oleh-perumda-air-batiwakkal/).
Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman, menyampaikan permintaan maaf atas kenaikan tarif air minum yang membuat banyak pelanggan terkejut. Dikatakannya bahwa langkah ini diambil untuk menghindari kerugian yang mengancam operasional perusahaan. (https://kaltim.tribunnews.com/2025/01/03/penyesuaian-tarif-air-bikin-warga-berau-terkejut-begini-tanggapan-direktur-perumda-batiwakkal#goog_rewarded).
Tarif Air dalam Kapitalisme
Seperti yang kita ketahui, air merupakan kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan bagi setiap kalangan. Seharusnya negara mampu memenuhi kebutuhan air dengan biaya yang terjangkau bahkan gratis, tetapi nyatanya tagihannya mengalami pelonjakan hingga berkali-kali lipat. Alasannya, PDAM melakukan penyesuaian harga karena dinilai mengalami kerugian.
Dari sini, tampak sekali bahwa tertanam konsep untung-rugi dalam menyediakan kebutuhan rakyat, sehingga penyediaan air selalu dilihat hanya dari sudut pandang ekonomi dan regulasi. Lebih mirisnya lagi, pemerintah seakan tidak tahu atau lepas tangan terkait penyebab PDAM bisa melonjak. Seharusnya PDAM dengan segala biaya operasionalnya menjadi tanggung jawab negara. Kalau seperti ini, beban rakyat malah makin bertambah. Akhirnya, rakyat makin jauh dari sejahtera.
Inilah bukti bahwa air dikapitalisasi. Dengan alasan untuk menutupi kerugian PDAM, pemerintah dengan mudahnya menaikkan tagihan air ke masyarakat. Sebuah alasan klise yang selalu jadi jurus jitu untuk meredam kemarahan publik, tatkala kebijakan yang merugikan rakyat digulirkan.
Jika dicermati, settingan perusahaan negeri selalu saja mengalami kerugian. Seolah menjadi pertanda bahwa tak lama lagi perusahaan pelat merah tersebut akan beralih ke swasta. Inilah realitas yang terjadi dalam sistem kapitalisme. Kebijakan yang diambil tidak pernah menjadikan kemaslahatan rakyat sebagai tujuan utama. Tak heran, sebab peran negara dalam sistem ini hanya menjalankan regulator sesuai kepentingan pemilik modal/swasta.
Solusi Islam
Berbeda dengan sistem Islam, di mana dalam sistem yang berasal dari Sang Pencipta ini justru menjamin ketersediaan air secara cuma-cuma kepada siapa pun tanpa terkecuali. Negara dalam Islam memposisikan dirinya sebagai raa’in (pengurus dan penanggung jawab). Sebagimana sabda Rasulullah saw., “Imam (kepala negara) adalah pengurus rakyat. Dia bertanggung jawab atas urusan rakyatnya.” (HR. Al-Bukhari)
Dalam Islam, negara adalah pelindung umat yang menjamin pemenuhan kebutuhan rakyat, seperti air, padang rumput, api dan fasilitas umum lainnya. Sebagaimana hadis Rasulullah saw. yang berbunyi, “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara yaitu padang rumput, air dan api.” (HR Abu Dawud dan Ahmad)
Penyediaan air bersih merupakan kewajiban negara dan hak komunal rakyat. Negara akan menyiapkan kebijakan-kebijakan demi mencukupi kebutuhan air rakyat. Misalnya, membuat danau, bendungan, dan penampungan air untuk menjaga stabilitas air untuk rakyat. Tak hanya itu, negara pun akan menjaga ekosistem hutan dan lingkungan demi terjaganya kontinuitas ketersediaan air tanah. Semua kebijakan yang ada, semata-mata untuk memenuhi kepentingan rakyat.
Layanan air bersih bisa optimal karena negara memiliki sumber pendapatan sesuai tata kelola Islam. Negara bersistemkan Islam akan melakukan berbagai cara yang efektif demi menyediakan air bersih dan layak dikonsumsi bagi rakyat. Inilah yang harus diwujudkan oleh negara, sebagai wujud riayah pada rakyatnya.
Wallahu a’lam bishawab. []
