CATATAN.CO, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) memastikan pencairan tahap kedua Beasiswa Kukar Idaman Tahun 2025 akan segera direalisasikan. Anggaran sebesar Rp16 miliar telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2025, khusus untuk menuntaskan sisa pembayaran kepada ribuan pelajar dan mahasiswa penerima manfaat.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar, Dendy Irwan Fahriza, mengatakan dana tersebut disiapkan untuk menutup selisih pembayaran dari tahap pertama. Hal ini terjadi karena jumlah penerima beasiswa membeludak hingga mencapai 4.015 orang.
“Jadi ketika APBD-P sudah disahkan dan Perda sudah keluar, kita akan memproses administrasinya. Setelah penandatanganan DPA, baru kita lanjutkan ke proses pencairan,” jelas Dendy usai audiensi bersama mahasiswa di DPRD Kukar, Selasa (23/9/2025).
Dendy menuturkan, saat ini program beasiswa sudah masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan SK Bupati Kukar tengah dalam proses penandatanganan. Ia optimistis, apabila APBD-P disahkan dalam waktu dekat, pencairan bisa dilakukan paling lambat bulan Oktober 2025 melalui Bankaltimtara.
“Kalau bulan ini APBD-P disahkan, maka paling lambat Oktober sudah bisa direalisasikan,” ujarnya.
Dana Rp16 miliar tersebut akan dialokasikan untuk beasiswa stimulan dan kerja sama. Salah satu contohnya, beasiswa stimulan S1/D4 yang sebelumnya baru diterima sebesar Rp1,6 juta, akan dilengkapi menjadi Rp3,4 juta agar sesuai dengan nominal standar.
“Jumlahnya bervariasi per jenjang, ada S2, S3, SMA, hingga santri pondok pesantren,” tambahnya.
Pada tahap kedua ini, Pemkab Kukar tidak lagi melakukan verifikasi maupun validasi ulang. Seluruh penerima tetap mengacu pada daftar sebelumnya, yakni 4.015 orang.
Selain memastikan pencairan, Dendy menyebut tahun depan Pemkab Kukar akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme Beasiswa Kukar Idaman. Evaluasi tersebut akan disesuaikan dengan arah kebijakan baru dalam RPJMD 2025–2029.
“Nanti kita bahas kembali mulai dari besarannya, kebijakannya, sampai bentuk pengelolaannya untuk tahun 2026,” tutupnya. (adv)
