Catatan.co – OPINI. Asap Tak Kunjung Padam, Amanah Pemimpin Makin Meredam. Langit di berbagai wilayah negeri ini kembali berubah warna menjadi kuning pekat. Kabut asap pekat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali merenggut ruang bernapas jutaan rakyat. Ironisnya, di tengah bencana ekologis yang terus berulang setiap tahun, negara seolah berjalan di tempat, lambat bertindak, dan gagal memberikan perlindungan nyata bagi keselamatan warganya.

Berdasarkan data SiPongi, tercatat seluas 202.004 hektare lahan telah hangus terbakar sepanjang Januari hingga Juli 2026. Alih-alih menetapkannya sebagai darurat nasional guna mengerahkan seluruh sumber daya negara secara maksimal, pemerintah justru bersikeras menyatakan bahwa situasi masih “sanggup” ditangani. Sikap ini dipertahankan meski protes dari negara tetangga akibat polusi lintas negara _(transboundary haze)_ terus berdatangan.

(https://news.detik.com/berita/d-8713943/masih-sanggup-tangani-pemerintah-belum-tetapkan-karhutla-bencana-nasional)

Dampak dari kelambanan ini langsung dirasakan oleh tubuh rentan rakyat. Data Kementerian Kesehatan per 11 Oktober 2026 mencatat kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap telah melonjak hingga 277.075 kasus. Angka ini mencakup 64.913 balita yang harus menghirup udara beracun di masa pertumbuhan mereka. Lebih menyayat hati, 4 jiwa telah melayang, menjadi korban nyawa dari bencana yang semestinya bisa dicegah.

(https://rm.id/baca-berita/nasional/330508/64-ribu-balita-kena-ispa-karhutla-renggut-4-nyawa)

Buah Kerusakan Sistemis

Bencana karhutla yang berulang setiap tahun bukanlah sekadar musiman atau faktor cuaca semata, melainkan buah dari kerusakan sistemis yang berakar pada tiga hal utama:

Pertama, pengabaian nyawa rakyat oleh pemimpin. Pemimpin hari ini menunjukkan sikap abai terhadap penderitaan rakyat. Ketika ribuan hektare lahan terbakar, anak-anak balita tersengal-sengal menahan batuk, dan nyawa melayang, negara tetap berlindung di balik klaim “terkendali” dan “sanggup menangani”. Keselamatan rakyat dikorbankan demi dalih administratif dan citra politik. Sikap seperti ini adalah pengabaian nyawa rakyat. Menganggap sepele masalah karhutla.

Kedua, cengkeraman sekularisme yang merusak. Tanggung jawab penerapan asas sekularisme, yakni memisahkan agama dari pengaturan kehidupan membuat para pemimpin kehilangan pemahaman hakiki tentang makna kepemimpinan. Jabatan dipandang sebagai panggung kekuasaan atau materi, bukan sebagai amanah besar. Akibatnya, rasa takut kepada Allah Swt. dalam menjalankan tanggung jawab terhadap rakyat sama sekali tidak tampak.

Ketiga, dominasi ekonomi kapitalisme yang melanggengkan eksploitasi hutan. Sistem ekonomi kapitalisme yang berlaku saat ini menyerahkan kendali kekuasaan dan sumber daya alam ke tangan para pemodal (korporasi). Dalam sistem ini, siapa saja yang memiliki modal bebas menguasai apa saja. Hutan dan lahan luas berubah fungsi menjadi komoditas eksploitasi demi meraup keuntungan segelintir oligarki, sementara rakyat dan lingkungan menanggung kerugian abadi.

Inilah kondisi kebakaran hutan saat ini. Asap tak kunjung padam, ini menandakan bawah amanah pemimpin hari ini makin meredam. Mereka masih santai menghadapi karhutla, sedangkan rakyat berjuang sampai mengorbankan nyawa.

Solusi parsial seperti pemadaman darurat dalam menghadapi karhutla yang tak kunjung padam dan penderitaan rakyat yang terus berulang, tidak akan pernah cukup. Dibutuhkan perubahan mendasar secara total melalui penerapan sistem Islam secara kafah.

Pandangan Islam

Pemimpin sebagai raa’in dan junnah. Dalam Islam, pemimpin diposisikan sebagai raa’in (pengurus) dan junnah (perisai) yang menjadikan keselamatan serta kesejahteraan nyawa rakyat sebagai prioritas utama. Seorang pemimpin Islam memiliki tiga watak luhur, yakni al-quwwah (ketegasan dan kekuatan dalam menegakkan aturan), at-taqwa (ketakwaan yang mendasari setiap kebijakan), dan ar-rifq bi ar-ra’iyyah (kelembutan serta kepedulian mendalam kepada rakyatnya).

Baca Juga: Korupsi di Tengah Bencana

Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah saw yang artinya, “Setiap kalian adalah pemimpin (pengurus) dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin) adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya…” (HR. Bukhari dan Muslim)

“Sesungguhnya seorang imam (pemimpin) itu adalah perisai, di mana orang-orang akan berperang di belakangnya (mendukungnya) dan berlindung di bawah kekuasaannya…”(HR. Bukhari dan Muslim)

Untuk membentuk pemimpin yang amanah diperlukan sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam membentuk kepribadian Islam (syakhsiyah islamiah) bagi setiap individu, termasuk para calon pemimpin. Pendidikan ini menanamkan kesadaran bahwa kekuasaan adalah amanah yang kelak akan dihisab secara ketat di hadapan Allah Swt. Dengan akidah yang kokoh, seorang pemimpin akan memiliki rasa tanggung jawab penuh tanpa perlu menunggu desakan publik.

Pemimpin yang amanah juga memerlukan sistem ekonomi Islam yang melindungi kepemilikan umum. Sistem ekonomi Islam membagi kepemilikan secara adil menjadi tiga: kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Hutan, air, dan lahan luas dikategorikan sebagai kepemilikan umum yang haram dikuasai, diserahkan, atau dieksploitasi oleh korporasi swasta. Dengan aturan ini, pintu eksploitasi besar-besaran tertutup rapat. Kekuasaan berada di tangan negara yang menerapkan hukum syariat untuk kemaslahatan umat, bukan melayani para pemodal, sehingga karhutla dapat diselesaikan sampai ke akar-akarnya.

Wallahu a’lam bishawab. []

Penulis: Reti Ummu Yusuf

Aktivis Muslimah