Catatan.co – OPINI. Krisis Air Melanda, Rakyat Makin Sengsara. Air merupakan sumber kehidupan yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas manusia. Setiap hari, manusia membutuhkannya untuk minum, memasak, mandi, mencuci, menjaga kebersihan, hingga memenuhi kebutuhan pertanian dan peternakan. Karena itu, ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan mendasar yang seharusnya dapat dinikmati seluruh masyarakat tanpa terkecuali.
Namun, kebutuhan mendasar ini justru masih menjadi persoalan bagi sebagian masyarakat. Di tengah kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, masih ada warga yang harus berjuang keras hanya untuk mendapatkan air bersih.
Sebagaimana dialami warga Muang Dalam, Kelurahan Lempake, Kecamatan Samarinda Utara. Mereka menyambut antusias bantuan air bersih yang disalurkan pemerintah pada Rabu (28/10/2026). Setelah lebih dari tiga bulan mengalami kesulitan air akibat kemarau panjang, warga berbondong-bondong membawa galon dan jeriken untuk menampung air bantuan.
Kondisi yang dialami warga sungguh memprihatinkan. Menurut pemberitaan Sapos, warga terpaksa menggali bekas aliran sungai untuk dijadikan sumur-sumur kecil. Airnya digunakan untuk mandi dan mencuci dengan jumlah terbatas. Sementara kebutuhan minum dan memasak harus dipenuhi dengan membeli air dari tandon.
Persoalan semakin berat karena jaringan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) belum menjangkau permukiman tersebut. Bahkan, bantuan air bersih yang diterima warga tidak memiliki jadwal tetap. Mereka terkadang harus menunggu tiga hari hingga satu minggu untuk kembali memperoleh bantuan.
Warga pun berharap pemerintah terus menyalurkan air bersih dan segera memperluas jaringan Perumdam agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau. (Sapos, 28/10/2026).
https://www.sapos.co.id/metropolis/2457619463/tiga-bulan-krisis-air-warga-muang-dalam-berebut-bantuan
Fakta ini memperlihatkan bahwa krisis air bukan sekadar persoalan alam, melainkan juga berkaitan erat dengan tanggung jawab negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat.
Krisis Air: Potret Buram Pelayanan Publik dalam Sistem Kapitalisme
Persoalan kekurangan air bersih bukanlah perkara sederhana. Ketika masyarakat kesulitan memperoleh air, sesungguhnya mereka sedang menghadapi persoalan serius dalam pemenuhan kebutuhan hidup. Bagaimana mungkin masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan baik jika kebutuhan air saja tidak terpenuhi?
Kondisi ini juga memperlihatkan belum meratanya pelayanan publik. Masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan mungkin lebih mudah menikmati jaringan air perpipaan, sedangkan warga di wilayah pinggiran dan pedalaman harus mencari sumber air alternatif. Bahkan, ada permukiman yang belum terjangkau jaringan PDAM atau Perumdam.
Ketimpangan pelayanan seperti ini semestinya menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, hak masyarakat untuk mendapatkan air bersih tidak boleh ditentukan oleh lokasi tempat tinggal maupun kemampuan ekonomi.
Pertama, negara cenderung hadir melalui bantuan sesaat, bukan penyelesaian persoalan secara menyeluruh.
Bantuan air bersih tentu patut diapresiasi karena dapat meringankan kesulitan masyarakat. Namun, bantuan tersebut tidak boleh berhenti sebagai solusi sementara. Apalagi ketika warga sudah mengalami krisis selama berbulan-bulan.
Bayangkan, bagaimana masyarakat harus memenuhi kebutuhan sehari-hari ketika air tidak tersedia? Mereka harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air minum dan memasak. Sementara itu, air untuk mandi dan mencuci pun harus dicari dengan menggali bekas aliran sungai.
Kondisi ini tentu menambah beban ekonomi rumah tangga. Keluarga yang seharusnya dapat menggunakan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhan lain justru harus mengalokasikan biaya tambahan demi mendapatkan air.
Di sinilah pentingnya negara hadir dengan kebijakan yang menyelesaikan akar persoalan. Bukan sekadar mendistribusikan bantuan ketika masyarakat sudah terdesak, melainkan memastikan ketersediaan air bersih secara berkelanjutan.
Kedua, kerusakan lingkungan dan buruknya tata kelola sumber daya alam memperbesar ancaman krisis air.
Kekeringan memang merupakan fenomena alam yang dapat terjadi akibat perubahan cuaca dan curah hujan. Akan tetapi, dampaknya dapat semakin parah ketika lingkungan mengalami kerusakan.
Berkurangnya tutupan hutan, alih fungsi lahan, aktivitas pertambangan, pembangunan kawasan industri, serta perluasan permukiman yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem air.
Hutan memiliki fungsi penting dalam menjaga siklus hidrologi. Vegetasi membantu meningkatkan resapan air hujan, menjaga kelembapan tanah, dan mengurangi aliran permukaan. Ketika kawasan hutan mengalami kerusakan, kemampuan lingkungan dalam menyimpan dan mengatur ketersediaan air pun dapat terganggu.
Daerah resapan yang semakin berkurang membuat air hujan lebih banyak mengalir di permukaan daripada tersimpan di dalam tanah. Akibatnya, ketika musim kemarau tiba, sumber-sumber air lebih rentan mengalami penurunan debit.
Persoalannya, pembangunan dalam sistem kapitalisme cenderung menjadikan keuntungan ekonomi sebagai orientasi utama. Sumber daya alam sering kali dipandang sebagai komoditas yang dapat dieksploitasi demi kepentingan investasi dan pertumbuhan ekonomi.
Akibatnya, kepentingan lingkungan dan kebutuhan masyarakat berisiko dikalahkan oleh kepentingan bisnis. Pengelolaan sumber daya alam pun tidak selalu berorientasi pada kemaslahatan rakyat.
Ketiga, paradigma kapitalisme menjadikan negara lebih berorientasi sebagai regulator daripada pengurus kebutuhan rakyat.
Dalam sistem kapitalisme, negara kerap memberikan ruang luas kepada swasta untuk terlibat dalam pengelolaan berbagai sektor strategis, termasuk sumber daya alam dan pelayanan publik.
Ketika paradigma keuntungan menjadi dominan, pelayanan publik berpotensi dipandang sebagai kegiatan ekonomi yang harus menghasilkan keuntungan. Padahal, air merupakan kebutuhan pokok yang menyangkut keberlangsungan hidup manusia.
Akibatnya, masyarakat dapat menghadapi beban ganda. Di satu sisi, mereka kesulitan mendapatkan air karena keterbatasan infrastruktur dan pasokan. Di sisi lain, mereka harus mengeluarkan biaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Inilah persoalan mendasar yang harus dikritisi. Negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat kepada mekanisme pasar.
Krisis air di Muang Dalam semestinya menjadi peringatan bagi pemerintah. Jangan sampai masyarakat baru mendapatkan perhatian ketika kesulitan mereka mencuat ke ruang publik. Negara harus memiliki perencanaan jangka panjang untuk mengantisipasi kekeringan, memperbaiki tata kelola lingkungan, dan memastikan distribusi air menjangkau seluruh wilayah.
Islam Menjamin Air sebagai Hak Dasar Masyarakat
Islam memiliki pandangan yang berbeda secara mendasar dalam mengatur sumber daya alam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam Islam, negara bukan sekadar regulator, melainkan raa’in (pengurus) yang bertanggung jawab atas seluruh urusan rakyat.
Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. Seorang pemimpin tidak boleh membiarkan rakyatnya menghadapi kesulitan tanpa upaya penyelesaian.
Baca Juga: Polemik Desil
Dalam konteks krisis air, negara wajib memastikan setiap warga memperoleh akses air bersih. Tidak boleh ada masyarakat yang dibiarkan berbulan-bulan kesulitan air, sementara negara tidak melakukan upaya serius untuk mengatasinya.
1. Air merupakan kepemilikan umum yang wajib dikelola negara untuk kemaslahatan rakyat.
Islam menetapkan bahwa sumber daya alam tertentu merupakan kepemilikan umum yang tidak boleh dimonopoli individu atau korporasi.
Rasulullah saw. bersabda:
الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ الْمَاءِ وَالْكَلَإِ وَالنَّارِ
“Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api.” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).
Hadis ini menjadi salah satu landasan bahwa air termasuk kepemilikan umum. Artinya, sumber air yang termasuk kategori kepemilikan umum tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu atau korporasi untuk kepentingan bisnisnya.
Negara bertindak sebagai pengelola yang memastikan sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat secara adil dan merata.
Pengelolaan ini mencakup perlindungan sumber air, pembangunan bendungan, waduk, jaringan perpipaan, instalasi pengolahan air, hingga distribusi air bersih ke wilayah yang belum terjangkau pelayanan.
Dengan demikian, masyarakat tidak dibiarkan berjuang sendiri untuk memperoleh kebutuhan pokoknya.
2. Negara wajib melakukan pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bertanggung jawab.
Islam tidak hanya mengatur distribusi air, tetapi juga menjaga keberlangsungan sumber daya alam yang menjadi penopang kehidupan.
Allah Swt. berfirman:
وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا
“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik.” (QS. Al-A’raf: 56).
Ayat ini memberikan tuntunan agar manusia tidak melakukan kerusakan di muka bumi.
Dalam penerapannya, negara wajib membuat kebijakan yang menjaga keseimbangan ekosistem. Hutan harus dilindungi sebagai kawasan penyangga kehidupan. Daerah resapan air harus dijaga. Aktivitas pertambangan dan industri wajib diatur agar tidak merusak lingkungan serta mengancam sumber air masyarakat.
Negara juga harus melakukan rehabilitasi kawasan hutan, memperbaiki daerah aliran sungai, membangun waduk dan embung, serta mengembangkan sistem penyimpanan air hujan.
Dengan pengelolaan lingkungan yang baik, risiko kekeringan dapat dikurangi dan ketersediaan air lebih terjaga.
3. Negara wajib mengantisipasi kekeringan dan menyediakan infrastruktur air secara merata.
Islam tidak mengajarkan penguasa hanya bertindak setelah rakyat mengalami kesulitan. Sebaliknya, negara harus memiliki perencanaan dan langkah antisipatif.
Pada musim penghujan, negara dapat mengoptimalkan penampungan air melalui waduk, bendungan, embung, dan sarana penyimpanan lainnya. Sementara pada musim kemarau, distribusi air harus dipastikan berjalan dengan baik.
Wilayah pedalaman dan pinggiran kota juga harus mendapatkan perhatian serius. Pembangunan jaringan perpipaan, sumur yang memenuhi standar kesehatan, instalasi pengolahan air, serta sarana distribusi harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat.
Jika terjadi kekeringan, negara wajib segera mengerahkan sumber daya untuk membantu masyarakat. Bantuan air harus tersedia secara teratur, bukan sekadar menunggu keluhan warga.
Seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam mengurus kebutuhan rakyat.
4. Baitulmal menjadi sumber pembiayaan pelayanan publik.
Dalam sistem pemerintahan Islam, negara memiliki baitulmal sebagai lembaga pengelolaan keuangan negara.
Pemasukan baitulmal berasal dari pos-pos yang telah ditetapkan syariat, termasuk pengelolaan kepemilikan umum. Hasil pengelolaan sumber daya alam yang menjadi milik umum digunakan untuk kemaslahatan masyarakat.
Dengan pengaturan tersebut, negara memiliki sumber pembiayaan untuk membangun infrastruktur publik, termasuk penyediaan air bersih.
Negara tidak menjadikan keuntungan sebagai orientasi utama pelayanan air. Sebab, tujuan pengelolaan sumber daya alam adalah memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kemaslahatan umat.
Jika diperlukan, negara dapat mengalokasikan anggaran untuk membangun sarana air bersih di wilayah yang secara ekonomi kurang menguntungkan, tetapi sangat membutuhkan pelayanan tersebut.
Inilah perbedaan mendasar antara paradigma Islam dan kapitalisme. Islam menempatkan pemenuhan kebutuhan rakyat sebagai tanggung jawab negara, bukan semata-mata peluang bisnis.
Teladan Penguasa Islam dalam Menghadapi Kekeringan
Sejarah Islam memberikan gambaran tentang bagaimana seorang pemimpin seharusnya bertanggung jawab terhadap rakyatnya.
Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab ra., umat Islam pernah menghadapi musim paceklik yang dikenal dengan Tahun Ramadah. Kekeringan menyebabkan kesulitan pangan meluas di berbagai wilayah.
Umar tidak tinggal diam. Beliau mengerahkan upaya untuk membantu masyarakat, mengirimkan bantuan pangan dari wilayah lain, dan memimpin salat istisqa untuk memohon turunnya hujan kepada Allah Swt.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus memiliki kepekaan terhadap penderitaan rakyat. Ia tidak cukup hanya mengeluarkan kebijakan dari balik kekuasaan, tetapi harus memastikan kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi.
Dalam konteks sekarang, pemimpin semestinya memiliki tanggung jawab serupa. Ketika masyarakat mengalami krisis air, negara harus bergerak cepat, melakukan penanganan darurat, sekaligus membangun sistem penyediaan air yang berkelanjutan.
Jangan sampai masyarakat harus menunggu berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan.
Khatimah
Krisis air di Muang Dalam menjadi pengingat bahwa persoalan kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh dianggap sepele. Air bukan barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang memiliki kemampuan ekonomi. Air merupakan kebutuhan pokok yang harus tersedia bagi seluruh manusia.
Persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan bantuan sesaat ketika kemarau melanda. Dibutuhkan perubahan paradigma dalam mengelola sumber daya alam dan pelayanan publik.
Selama pengelolaan kehidupan masih berorientasi pada keuntungan dan kepentingan investasi, kebutuhan rakyat berisiko terus berada di bawah kepentingan ekonomi.
Islam menawarkan solusi mendasar melalui pengaturan kepemilikan sesuai syariat, pengelolaan sumber daya alam oleh negara, perlindungan lingkungan, serta kewajiban penguasa menjamin kebutuhan dasar masyarakat.
Karena itu, penerapan Islam secara kaffah dalam seluruh aspek kehidupan menjadi kebutuhan mendesak. Negara harus kembali menjalankan fungsinya sebagai pengurus dan pelindung rakyat, bukan membiarkan masyarakat berjuang sendiri menghadapi kesulitan hidup.
Sebab, kepemimpinan bukan sekadar kekuasaan, melainkan amanah yang kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt.
Jangan sampai di negeri yang dianugerahi kekayaan alam melimpah, rakyat justru harus berebut bantuan hanya untuk mendapatkan setetes air bersih. Sudah saatnya pengurusan rakyat dikembalikan pada aturan Allah Swt. agar keberkahan dan kemaslahatan benar-benar dapat dirasakan seluruh umat.
Wallahualam bishawab []
Penulis: Mimi Muthmainnah
Pegiat Literasi
