Catatan.co – Bisnis Gurih di Balik Program Makan Bergizi Gratis. Dugaan keracunan akibat makan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi. Video siswi SMK yang diduga keracunan usai menyantap MBG mendapat respons dari warga Balikpapan. Mereka menuntut pemerintah segera bertanggung jawab dan melakukan evaluasi total terhadap program MBG yang dianggap penuh kontroversial.

“Ini bukan makan bergizi namanya, tapi makan beracun. Pemerintah harus tanggung jawab. Kalau tidak ada kebijakan nyata, kami para orang tua akan melakukan demo besar-besaran.,” tegas Andi Hasan (56) salah satu orang tua siswa di Balikpapan Selatan. (https://kaltim.tribunnews.com/tribun-etam/1119932/orang-tua-ancam-demo-besar-besaran-usai-siswi-smk-di-balikpapan-diduga-keracunan-menu-mbg?)

Program MBG di Samarinda kembali menjadi sorotan karena adanya makanan yang basi di sekolah menengah kawasan Sungai Pinang. Satgas langsung berkoordinasi dengan pihak sekolah dan guru. Bahkan, puskesmas bersama pengawas provinsi telah turun melakukan evaluasi (https://kaltimpost.jawapos.com/samarinda/2386588426/satgas-mbg-evaluasi-kasus-makanan-basi-begini-catatan-penting-yang-diberikan)

Program MBG

Program MBG berjalan di 38 provinsi, dengan jangkau 2 juta penerima manfaat dari 722 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Tujuan program MBG adalah untuk mengatasi masalah stunting dengan meningkatkan kualitas gizi.

Pemerintah melakukan efisiensi di berbagai sektor supaya MBG berjalan. Program MBG dengan target 82,9 juta penerima manfaat. Alokasi anggaran sebesar Rp171 triliun. Dengan target 32.000 SPPG dapat beroperasi untuk menjangkau 82,9 juta penerima manfaat secara merata.

Demi mencapai jangkauan penerima merata, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN Tigor Pangaribuan telah merekrut 30.000 sarjana untuk menjadi kepala unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jika ditotal ada 90.000 tenaga kerja lulusan sarjana yang ditempatkan di 32.000 SPPG di seluruh provinsi. (https://www.bgn.go.id/#:~:text=Badan%20Gizi%20Nasional%20(BGN)%20berkomitmen,sehat%2C%20cerdas%2C%20dan%20tangguh.)

Deputi menyebut hal ini akan menciptakan 90.000 lapangan kerja baru sehingga target MBG tercapai. (https://nasional.kompas.com/read/2025/05/10/17071021/bgn-akan-buka-90000-lapangan-kerja-terkait-program-mbg )

Wacana Asuransi MBG

Sayangnya, dalam pelaksanaannya pemerintah lupa akan kualitas makanan yang dibuat dan didistribusikan apakah menjamin keselamatan dan keamanan. Karena kasus keracunan adalah bukti pemerintah mengabaikan hal tersebut.

Maka, munculah ide untuk mengasuransikan program MBG untuk mengurangi potensi risiko keracunan pada penerima MBG. Hal ini disampaikan oleh pihak OJK. (https://www.cnbcindonesia.com/market/20250514071647-17-633074/siap-siap-bakal-ada-asuransi-untuk-makan-bergizi-gratis–mbg- )

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) Ogi Prastomiyono mengatakan saat ini Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) sedang menyusun proposal awal yang berisi mekanisme penyelenggaraan produk asuransi untuk program BMG. (https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk-asuransi-untuk-program-mbg-masih-dalam-tahap-diskusi)

Belum juga selesai masalah keracunan, muncul ide mengasuransikan MBG untuk mengurangi potensi risiko keracunan. Ini berarti peran negara dari sisi kontrol, pengawasan, dan penjamin gizi untuk rakyat bermasalah.

Peran negara dari sisi kontrol, pengawasan, dan penjamin gizi adalah wewenang dan kewajiban negara. Akan tetapi, mengapa pemerintah justru membuka peluang ke pihak ketiga? Ada bisnis gurih di balik program makan bergizi gratis.

Bisnis Gurih

Program MBG ini memiliki potensi bisnis yang menggiurkan. Kadin Indonesia membentuk Kantor Satgas MBG Gotong Royong. Ketua Satgas MBG Gotong Royong Handojo S. Muljadi berharap SPPG bukan hanya menjamin gizi anak, tetapi membuka peluang industrialisasi agrikultur di seluruh tanah air. (https://www.neraca.co.id/article/219167/kadin-bentuk-satgas-mbg)

MBG menjadi program prioritas sehingga membuat anggaran negara di sektor lain harus dipangkas untuk program MBG. Begitu juga kritik dan masukan untuk pelaksanaan program ini juga tidak memengaruhi keputusan pemerintah.

Apakah menurut penguasa, korban keracunan MBG adalah kewajaran dan dianggap biasa saja? Masalah keracunan program MBG ini sudah berulang terjadi. Artinya, program ini harus dievaluasi dan ditinjau ulang untuk keselamatan dan keamanan anak-anak Indonesia.

Mempertahankan MBG

Walaupun banyak masalah dari program MBG ini, pemerintah tetap mempertahankan sebagai program unggulannya. Apa alasan pemerintah tetap dengan program MBG? (https://muslimahnews.net/2025/05/15/36596/)

Pertama, karena program MBG melibatkan banyak pihak, yaitu SPPG. Kehadiran SPPG atau dapur umum menguntungkan para pembisnis. Mereka menjadi vendor-vendor penyedia dan distributor ke sekolah-sekolah.

Keuntungan yang didapat bagi pelaku bisnis dapur MBG adalah karena rutin dijalankan dalam setahun. Sayangnya, pemerintah tidak menyiapkan mekanisme pengawasan dan pengontrolan menu makanan yang disediakan pihak SPPG. Seperti pemilihan bahan bakunya, cara memasaknya, kebersihannya, pemenuhan gizi-gizinya, dan sebagainya. Kasus keracunan terjadi karena makanan yang mudah basi dan kurang higienis.

Bahayanya, SPPG hanya fokus mencari untung, tetapi mengabaikan kebersihan dan keselamatan konsumen. Dikarenakan negara abai dalam pengawasan ini. Karena prinsip bisnis ekonomi kapitalisme yakni modal sekecil-kecilnya, untung sebanyak-banyaknya.

Kedua, adanya usulan asuransi MBG, hal ini menunjukan bahwa negara mulai berlepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai penyelenggara dan penjamin pemenuhan hak rakyat. Ini menunjukkan komersialisasi dari risiko dan bukan solusi preventif.

Jika program MBG diasuransikan, ketika ada korban keracunan, pihak asuransilah yang akan menanggung risiko masalah tersebut, bukan negara. Hubungan ini saling menguntungkan antara penguasa dan pihak asuransi.

Negara hanya berperan sebagai regulator dan pihak asuransi akan mendapatkan keuntungan dari dana MBG. Inilah akibat jika MBG dengan unsur bisnis. Industrialisasi pangan dan gizi juga menjadi legal karena melalui kebijakan negara dengan nama program MBG.

Ketiga, MBG membuka banyak lapangan kerja. Status kepegawaian staf SPPG yang digaji oleh pemerintah. Sayangnya, dari surat terbuka yang dilayangkan staf SPPG ke Kepala BGN hampir tiga bulan belum dibayar sejak Januari 2025. (https://www.kompas.tv/nasional/582518/kepala-bgn-ungkap-alasan-gaji-kepala-sppg-belum-dibayar)

Masalah ini seharusnya tidak ada, jika negara serius menyiapkan dengan matang. Bukan hanya sekadar memenuhi janji politik. Selain itu, program ini pun beraroma bisnis, bukan mengutamakan kepentingan rakyat.

Solusi dalam Islam

Program MBG bukanlah solusi preventif. Muncul masalah stunting dan gizi buruk karena tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar tidak terpenuhi karena pendapatan rakyat lebih rendah dibandingkan pengeluaran. Sedangkan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan dasar terus meningkat.

Kualitas generasi jika ditinjau dari sisi nutrisi dan gizi, sebenarnya bukan masalah program MBG-nya. Akan tetapi, masalah kemiskinan yang menghalangi terbentuknya generasi sehat dan kuat. Jadi, akar masalahnya adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi karena penerapan sistem sekularisme kapitalisme.

Peradaban manusia yang unggul hanya bisa dicapai dengan terbentuknya generasi berkualitas, Negara Islam akan memperhatikan kebijakan agar hak dan kebutuhan generasi terjamin. Kebijakan tersebut ialah: (https://muslimahnews.net/2024/09/18/32079/)

Pertama, menjamin dan memenuhi enam kebutuhan dasar setiap individu rakyat, yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan negara akan memberikan kemudahan untuk mengaksesnya dan juga dengan harga murah.

Kedua, pada aspek kesehatan, pendidikan, dan keamanan, negara memberikan jaminan secara gratis. Dalam Islam, setiap individu berhak mendapatkan makanan bergizi, bukan hanya untuk orang miskin. Penyelenggaraan MBG ini dikelola di atas prinsip sosial, bukan bisnis.

Pada masa Kekhalifahan Utsmaniyah, layanan makan bergizi gratis pernah diterapkan dalam bentuk pendirian imaret (dapur umum) berbasis wakaf yang telah dibangun sejak abad ke-14 sampai abad ke-19. Imaret pertama kali didirikan di Iznik Mekece oleh Sultan Orhan. (https://muslimahnews.net/2025/05/15/36596/)

Ketiga, negara juga menyediakan lapangan kerja melalui pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan sektor produktif. Negara akan membangun industri alat berat yang berpotensi merekrut banyak pekerja.

Baca Juga: Makan Bergizi Gratis

Negara juga akan memberikan bantuan modal, insentif, dan keterampilan kerja bagi para penanggung nafkah supaya dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Maka, rakyat dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Khatimah

Pemenuhan gizi setiap anak dapat terjamin karena negara berperan menciptakan kondisi ekonomi yang berkeadilan. Karena sistem pangan dan gizi disterilkan dari aspek industrialisasi dengan prinsip sahih, yaitu melayani umat.

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah seruan Allah dan Rasul, apabila dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan sesungguhnya kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.” (QS Al-Anfal: 24)

Wallahualam bishawab. []

Penulis: Emirza Erbayanthi, M.Pd

Pemerhati Sosial