Catatan.co – OPINI. Bontang Gulita: Sampai Kapan Rakyat Disuruh Sabar? Selasa sore, 20 Oktober 2026, Bontang kembali gelap gulita. PLN ULP Bontang Kota menjadwalkan pemadaman bergilir kloter ketiga, empat jam lamanya dari jam 16.00 sampai 20.00 Wita. Listrik padam menyasar jalan-jalan utama dan kawasan permukiman padat.
Sumber: (https://kaltimpost.jawapos.com/bontang/2610200110/pln-bontang-lanjutkan-pemadaman-bergilir-ini-13-wilayah-terdampak)
Energi Layaknya Barang Dagangan
Ini bukan kejadian tunggal. Samarinda padam, Balikpapan padam, Kutim padam, hampir seluruh Kaltim merasakan hal yang sama. Intensitasnya semakin sering, durasinya semakin lama. Jika dulu seminggu sekali, sekarang hampir setiap hari ada jadwal pemadaman. Alasannya klasik: gangguan pembangkit, defisit daya, pemeliharaan.
Di warung, ibu-ibu mengeluh kulkas mati, es batu mencair, bahan jualan basi. Di rumah, anak-anak tidak bisa belajar karena lampu mati menjelang Magrib. Di masjid, jemaah salat dalam keadaan gerah tanpa kipas. Di media sosial, netizen sudah tidak lagi bertanya, tapi meluapkan kekesalan: kapan perbaikan ini berakhir? Sampai kapan kami disuruh memaklumi?
Pertanyaan itu wajar. Listrik hari ini bukan lagi kebutuhan sekunder, tapi kebutuhan primer, setara dengan air dan pangan. Tanpa listrik, seluruh aktivitas berhenti. Jika negara serius, persoalan yang terus berulang selama bertahun-tahun ini seharusnya sudah tuntas.
Butuh anggaran lebih besar, alokasikan. Butuh peremajaan mesin pembangkit yang sudah tua, lakukan. Butuh pembangunan pembangkit baru yang lebih layak, bangun. Jangan sampai kebijakan hemat anggaran atau hemat energi justru menyasar rakyat kecil, sementara kekayaan sumber daya alam dan energi kita melimpah ruah.
Inilah ironi terbesar yang dirasakan warga Kaltim. Kita hidup di atas gunung batu bara. Dari perut bumi Bontang, Sangatta, dan Kutai inilah energi untuk menerangi Pulau Jawa dan menggerakkan industri-industri besar dihasilkan. Triliunan rupiah kekayaan energi dikeruk setiap hari dari sini. Akan tetapi, apa balasannya untuk warga lokal? Giliran mati lampu, giliran gelap, untuk menyalakan lampu rumah saja harus antre.
Apa pun alasan teknis yang disampaikan pihak terkait, rakyat sudah lelah mendengarnya. Jika alasannya selalu gangguan pembangkit, mengapa tidak diantisipasi? Jika alasannya pasokan batu bara terganggu, bukankah kita produsen batu bara terbesar? Ini menunjukkan ada yang salah bukan pada teknisnya saja, tapi pada cara mengurusnya.
Persoalan klasik ini terjadi karena hajat hidup publik seperti batu bara dan listrik diliberalisasi. Negara melepaskan perannya sebagai pengurus rakyat. Pelayanannya bersifat komersial, seperti hubungan penjual dan pembeli. Listrik diperlakukan sebagai komoditas yang harus menghasilkan profit.
Inilah buah dari sistem kehidupan kapitalisme sekuler. Dalam sistem ini, tata kelola SDAE diatur untuk kepentingan korporasi dan pemilik modal. Negara hanya menjadi regulator yang memfasilitasi. Akibatnya, kekayaan SDAE yang melimpah tidak berkorelasi dengan kesejahteraan rakyat. Negara kaya, korporasi kaya, tapi rakyatnya harus menikmati listrik dengan sistem bergilir. Kemandirian energi tidak akan pernah terwujud selama sistem ini dipertahankan.
Solusi Tuntas dan Adil
Butuh pengelolaan dengan sistem Islam. Islam mengatur bagaimana pengelolaan bahan mentah hingga industrinya, apalagi SDAE yang menyangkut hajat hidup orang banyak, maka negara yang mengambil peran penuh untuk kemaslahatan umat.
Baca Juga: Krisis Air Melanda
Rasulullah saw. telah menetapkan status kepemilikan energi dengan sangat jelas dalam sabdanya, kaum Muslim berserikat dalam tiga perkara, yaitu air, padang rumput, dan api. Para ulama menjelaskan, yang dimaksud api atau an-nar di sini adalah seluruh sumber energi, termasuk batu bara, minyak bumi, gas, hingga listrik.
Statusnya adalah milik umum, milkiyyah ammah. Haram hukumnya jika diserahkan kepada swasta, apalagi asing, untuk dikuasai dan dijual kembali kepada rakyat dengan harga mahal.
Maka dalam Islam, negaralah yang akan mengelola langsung tambang batu bara, membangun pembangkitnya, mendistribusikan listriknya, dan hasilnya dikembalikan untuk dinikmati rakyat dengan harga murah bahkan gratis. Bukan untuk mencari untung.
Ketahanan energi hanya akan diraih dengan sistem Islam. Karena pemimpin dalam Islam adalah pengurus yang akan dimintai pertanggungjawaban.
“Imam atau Khalifah adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang dipimpinnya.”
(Hadis riwayat Bukhari dan Muslim)
Seorang pemimpin kaum muslim akan merasa berdosa dan takut kepada Allah jika ada satu rumah saja di Bontang yang gelap karena kelalaiannya mengurusi listrik. Ia tidak akan membiarkan rakyatnya kepanasan, usahanya rugi, dan anak-anaknya tidak bisa belajar hanya karena listrik padam.
Ia akan mengerahkan seluruh kekuatan baitulmal dan kemampuan negara untuk menjamin pasokan listrik yang andal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, persoalan pemadaman bergilir ini bukan sekadar persoalan PLN, tapi persoalan sistem. Menuntut pergantian direksi saja tidak akan menyelesaikan masalah.
Ganti sistem dan tata kelola energi akan menyelesaikan permasalahan dari sistem kapitalisme yang komersial menjadi sistem Islam yang melayani. Gelapnya Bontang dan Kaltim hari ini adalah pengingat bagi kita, bahwa kemakmuran hakiki tidak akan datang selama kita masih diatur oleh sistem yang salah.
Terangnya listrik, tenangnya hidup rakyat, hanya akan terwujud jika Islam diterapkan secara kaffah dalam sistem Islam. Wallahualam. []
Penulis: Emirza Erbayanthi, M.Pd
(Muslimah Bontang)
