CATATAN.CO, TENGGARONG – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kutai Kartanegara (Kukar) mengingatkan seluruh pihak untuk berhati-hati dalam setiap aktivitas pembangunan yang bersinggungan dengan kawasan perairan, terutama yang menjadi habitat Pesut Mahakam. Satwa endemik ini kini semakin terancam dan membutuhkan perlindungan serius.
Kepala DKP Kukar, Muslik, menegaskan bahwa pembangunan tidak dapat dihindari, namun harus mengacu pada prinsip kelestarian lingkungan.
“Pembangunan adalah keniscayaan, tetapi pelaksanaannya harus memperhatikan kaidah-kaidah lingkungan. Prinsip ini penting agar dampak jangka panjangnya tidak merugikan sektor perikanan dan ekosistem perairan,” ujarnya.
Muslik mengingatkan bahwa jika pengelolaan lingkungan tidak dilakukan dengan bijak, sektor perikanan akan terdampak secara langsung, termasuk pada produksi ikan yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
Hingga kini, DKP Kukar mengaku belum dilibatkan secara intensif dalam proses perencanaan pembangunan di kawasan perairan. “Informasi yang kami peroleh masih banyak berasal dari pemberitaan media. Namun kami yakin, ke depan akan ada keterlibatan aktif dari semua pihak,” kata Muslik.
Menanggapi keresahan masyarakat terkait potensi gangguan habitat Pesut Mahakam akibat aktivitas tambang, termasuk penambangan silika, Muslik menilai risiko tersebut bisa diminimalkan selama kegiatan dilakukan sesuai regulasi.
“Yang penting, kegiatan ekonomi dapat berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. Jika sesuai aturan, dampaknya bisa ditekan,” jelasnya.
Sebagai langkah mitigasi, DKP Kukar telah menetapkan sejumlah kawasan konservasi perairan yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjut untuk memastikan efektivitas perlindungan habitat.
“Strategi ini bukan hanya untuk tambang silika, tapi juga untuk semua aktivitas ekonomi di sekitar perairan,” tambahnya.
Muslik menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ekosistem perairan dan melestarikan satwa endemik. “Pelestarian Pesut Mahakam harus dilakukan bersama-sama. Tidak bisa sektoral. Butuh sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat,” tegasnya. (adv)
