Catatan.co – OPINI. Karhutla di Papua Masih Membara, Negara Di Mana? Kabar memilukan kembali terjadi. Setelah karhutla Kalimantan dan Sumatra, kini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali terjadi di Indonesia, tepatnya di Provinsi Papua. Kali ini karhutla di Papua Selatan menjadi provinsi dengan sebaran titik panas terbanyak di Indonesia.
Berdasarkan informasi yang disampaikan Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton S.P Panjaitan mengatakan bahwa titik panas akibat karhutla di Papua Selatan meningkatkan 66 persen, dengan sebaran titik panas yakni 1.468 titik dengan total 2.645 hektare lahan.
Sumber: https://nasional.kompas.com/read/2026/11/06/18502371/bnpb-titik-panas-akibat-karhutla-di-papua-selatan-naik-66-persen
Sedangkan di Papua Barat karhutla menghanguskan area seluas lebih dari 3.317,56 hektare yang tersebar di tujuh kabupaten per Agustus 2026. Wilayah yang terdampak paling parah adalah kabupaten Fakfak seluas 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay.
Seperti yang kita semua ketahui, dampak dari karhutla begitu besar, bukan hanya hilangnya pohon-pohon dan tumbuhan. Akan tetapi, lebih dari itu, yakni akan menghasilkan asap yang bisa membahayakan kesehatan masyarakat, bahkan bisa jadi menghilangkan nyawa manusia akibat gangguan pernapasan akut.
Karhutla juga bisa merusak habitat satwa dan ekosistem di hutan, lumpuhnya pendidikan karena adanya kabut asap yang berbahaya memaksa sekolah meliburkan kegiatan belajar mengajar, gangguan transportasi akibat asap yang pekat. Di sisi lain, peristiwa ini juga dikhawatirkan akan ada bencana susulan seperti longsor akibat hilangnya daya serap air karena hutan atau lahan yang dibakar.
Dampak lainnya ialah melumpuhkan ekonomi masyarakat, karena meningkatkan pengeluaran rumah tangga untuk berobat, bahkan banyak masyarakat kehilangan pendapatannya, seperti para petani yang kehilangan produktivitas lahannya karena akibat pembakaran merusak hara tanah dan tentunya membutuhkan waktu serta biaya besar untuk dipulihkan.
Wajah Asli Kapitalisme
Karhutla yang terjadi berturut-turut di beberapa provinsi di Indonesia bisa membuka mata kita semua bahwa inilah wajah asli sistem kepemimpinan sekuler kapitalisme. Sistem ini memberikan kebebasan yang sebesar-besarnya kepada para pemilik modal untuk melakukan privatisasi lahan dan hutan. Begitu jahat dan rakusnya, rakyat hanya dipaksa menerima ketidakberdayaan penguasa dalam menyelesaikan dampak dari kebijakan yang jauh dari kepentingan rakyat.
Dalam kasus karhutla di Papua sendiri, masyarakatnya terpaksa berjibaku melawan api hanya dengan modal daun, ranting, dan air yang diangkut jeriken butut. Sementara pihak yang berwenang terus berdalih kebakaran sulit ditaklukkan dan terus meluas akibat faktor cuaca dan medan yang sulit serta minimnya peralatan. Mereka berlepas tangan dari kewajibannya dalam memberikan keamanan dan membantu menyelesaikan masalah.
Pengaturan masalah mitigasi dan penanganan bencana yang serampangan dan abainya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya adalah buah dari diterapkannya kapitalisme. Sistem ini menjadikan keuntungan sebagai tolok ukur, bukan riayah dalam mengurusi rakyatnya. Maka dari itu, sistem ini tak layak dipertahankan karena kerusakannya.
Sistem ini juga memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Islam, sebagaimana yang sering menjadi akar masalah di Indonesia, yakni kebebasan kepemilikan umum. Hal ini berdampak pada hal-hal yang harusnya menjadi milik semua rakyat, malah dikuasai individu atau swasta. Dalam kasus ini, hutan boleh di miliki secara individu atau swasta.
Dengan begitu, mereka merasa berhak membuka lahan dengan cara-cara ekstrem mulai dari penebangan pohon secara liar hingga pembakaran lahan. Hal ini diperparah dengan tidak adanya sanksi yang tegas bagi para pembakar hutan, meskipun ada undang-undangnya secara tertulis. Namun, semua itu hanya sebatas formalitas, karena sanksi yang diberikan pun tidak memberikan efek jera bagi para tersangka karena faktanya kejadian karhutla kembali terulang di Papua setelah ditetapkan beberapa tersangka atas pembakaran di Provinsi Kalimantan.
Solusi Sistem Islam
Dalam sistem Islam, kepemilikan telah diatur dengan jelas. Islam telah membagi kepemilikan menjadi tiga, kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Di mana kepemilikan umum ini yang hasil dari produktivitasnya bisa dinikmati oleh masyarakat luas dan haram diprivatisasi, seperti halnya hutan, gas, air, laut dan semisalnya.
Baca Juga: Ketika Seragam Sekolah Berubah
Hal ini tecermin dari kisah Rasulullah saw. dalam riwayat At Tirmidzi di saat beliau akan memberikan izin kepada Abyadh bin Hammal terkait tambang garam untuk dimiliki Abyadh secara pribadi. Sebelumnya, beliau tidak mengetahui bahwa tambang garam tersebut melimpah dan bermanfaat untuk masyarakat banyak, akhirnya Rasulullah saw. Membatalkan pemberiannya.
Berkaca dari kepemimpinan Rasulullah saw., bagaimana beliau membuat keputusan dan kebijakan, tidak semata-mata karena kepentingan pribadi melainkan bersungguh-sungguh dalam menyejahterakan dan melindungi rakyatnya. Dalam memimpin Rasulullah saw. sudah jelas berpegangan teguh pada Al-Qur’an dan hadis, semua aturan dan sanksi tegas sesuai dengan perintah Allah Swt. yang mana sanksi dalam sistem Islam memberikan efek jera (jawazir) dan menjadi penggugur dosa (jawabir). Demikianlah sistem Islam memberikan solusi konkret terhadap berbagai persoalan, termasuk karhutla.
Khatimah
Dari kejadian memilukan ini, saatnya umat harus menyadari begitu besar urgensi mengembalikan sistem kepemimpinan Islam, mulai dari kesadaran individu yang harus menyadari politik ideologis, di mana Islam bukan hanya sebatas aktivitas ibadah ritual saja, tapi Islam lebih luas dari itu. Islam merupakan sebuah ideologi yang mengatur kehidupan berpolitik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lainnya.
Butuh membangun sinergi berbagai komponen umat di bawah kepemimpinan partai politik yang memiliki tujuan untuk mengembalikan kehidupan Islam hingga sistem Islam mampu memberikan kesejahteraan untuk seluruh umat yang berada di bawah wilayah kekuasaannya.
Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surah Al-Anbiya’ ayat 107, bahwa Rasulullah saw. yang diutus membawa seperangkat aturan dari Allah Swt. untuk menjadikan rahmat bagi semesta alam, bukan hanya untuk umat Islam saja. Namun, juga untuk seluruh masyarakat yang berada di bawah naungan kepemimpinan dalam Daulah Islam.
Wallahu ‘alam bishawab. []
Penulis: Risma Aprilia
Aktivis Muslimah




