Catatan.co, SAMARINDA – Kebijakan efisiensi belanja yang diterapkan melalui Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 mengenai efisiensi anggaran dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak memengaruhi keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Onesimus Patiung, yang menegaskan bahwa meskipun ada pengurangan anggaran, pembangunan IKN Tahap II tetap berjalan sesuai rencana.
Onesimus menjelaskan bahwa pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp48,8 triliun untuk pembangunan Kawasan Perkantoran Legislatif dan Yudikatif, beserta sarana pendukung lainnya. Anggaran tersebut akan disalurkan selama lima tahun, dengan harapan pembangunan dapat selesai sesuai target, yakni pada 2028.
“Saat ini, pembangunan beberapa gedung penting, seperti Istana Presiden dan Kantor Presiden, sudah terealisasi. Namun, kami tetap fokus untuk menyelesaikan kantor legislatif dan yudikatif yang masih dalam tahap pemenuhan,” ujar Onesimus.
Meskipun beberapa elemen anggaran mengalami pengurangan akibat kebijakan efisiensi, Onesimus menegaskan bahwa OIKN tetap berkomitmen untuk menjalankan operasionalnya dengan anggaran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pembatasan dana, proyek tetap berjalan sesuai rencana.
Pembangunan IKN juga didukung oleh dua sumber pembiayaan: 20 persen dari APBN dan 80 persen dari investasi. Onesimus menambahkan bahwa meski ada penyesuaian anggaran, investasi untuk pembangunan IKN tetap mengalir dengan baik, dengan total dana yang sudah mencapai puluhan triliun.
Rencananya, pada 13-14 Februari 2025, OIKN akan menerima kunjungan dari perwakilan kedutaan besar dan badan keuangan dunia. Kunjungan ini menjadi kesempatan untuk menunjukkan progres pembangunan IKN dan menguatkan komitmen internasional terhadap proyek ambisius ini.
“Antusiasme terhadap pembangunan IKN sangat besar, dan kami siap melayani tamu-tamu penting ini untuk memperlihatkan perkembangan yang telah dicapai,” pungkasnya.
Dengan komitmen dan pembiayaan yang sudah teralokasi, pembangunan IKN tetap berjalan meski dalam situasi penghematan anggaran yang tengah diterapkan oleh pemerintah.(DSH)
