Catatan.co – OPINI. Tragedi Threads @yurizaltrich: Bukti Nirempati Komersialisasi Kesehatan. Tragedi dimulai dari sebuah keluhan sederhana. 22 Juli 2026, Yurizal Tri Chaerawan menulis di Threads: “8 jam blm dpt ruangan. Gamau spill RS nya, soalnya gue pake bpjs”. Ia sedang berjuang melawan sakitnya. Namun, respons yang didapat bukan empati, melainkan cibiran dari akun yang diduga dokter dan perawat, seperti:  “haven’t some brain cells”, “Serangan jantung mas nek pingin cepet”, dll. Nahasnya, 9 hari kemudian Yurizal meninggal dunia (CNNIndonesia.com, 8-8-2026)

Komentar dari akun tenaga kesehatan itu bukan “salah ucap”. Itu bukti runtuhnya adab dan sumpah profesi. PB IDI mengecam hal itu karena bertentangan dengan prinsip “do no harm” dan kemanusiaan. Dalam bahasa sosial, ini nirempati dan sebuah pelanggaran HAM. Ketika tenaga kesehatan lebih sibuk mencibir pasien miskin di media sosial daripada menjelaskan kendala sistem, maka kita sedang menyaksikan kebangkrutan moral institusi kesehatan. Mereka lupa bahwa pasien bukan objek, tapi manusia yang sedang bertaruh nyawa.

Sumber: https://mediakompeten.co.id/idi-sampaikan-duka-dan-tindak-dokter-pelanggar-etik-soal-pasien-viral/

Merespons hal itu, Kemenkes memberi klarifikasi: Yurizal menunggu karena butuh HCU, dan HCU RSCM penuh. Hal itu wajar menurutnya karena RSCM merupakan rumah sakit rujukan nasional. Tapi sejak kapan “wajar” dipakai untuk membenarkan manusia menunggu 8 jam di IGD dalam kondisi kritis? Ini bukan soal satu pasien, ini soal ribuan pasien rujukan yang ditumpuk di Jakarta karena negara gagal membangun sistem kesehatan daerah yang setara. Kapasitas terbatas bukan takdir, itu pilihan politik anggaran.

Sumber: https://www.google.com/amp/s/www.detik.com/bali/berita/d-8607966/kemenkes-beberkan-alasan-yurizal-harus-menunggu-8-jam-di-igd-rscm/amp

Data Ombudsman RI Juni 2025 mencatat adanya pengaduan “penundaan berlarut layanan gawat darurat, tidak memberikan layanan rawat inap tepat waktu, kuota waktu dan diskriminasi layanan medis yang dialami pasien BPJS”. Alasannya? Rumah sakit kerap dijepit dilema bisnis. Sementara tarif INA-CBGs tidak menutupi biaya operasional riil rumah sakit, hingga pasien miskin yang dikorbankan. Negara menyebut BPJS sebagai “gotong royong” seolah menutupi fakta di lapangan, di mana yang berlaku justru hukum pasar: siapa yang bayar lebih, dia yang cepat dilayani. Jadi, ini semata bukan salah RS, tapi salah desain sistem kesehatan yang tak kompeten.

Ini artinya, kesehatan yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 28H & 34 agar dijamin negara, dialihkan menjadi program iuran lewat BPJS. Saat BPJS mengalami defisit triliunan, justru solusinya bukan membenahi tata kelola, tapi dengan menaikkan iuran rakyat. Penelitian UGM 2019 menyebut segmen PBPU/Mandiri hanya 14,7% peserta, tapi paling banyak menyumbang defisit, dan dana PBI dipakai menutupi. Pola ini masih berlanjut di 2024-2025 di mana BPJS defisit Rp7,14 T dan pemerintah menambah Rp20 T untuk PBI (Kabarnusantara.id, 2-7-2026)

Ketika anggaran kesehatan hanya sekitar 5% APBN dan RS harus beroperasi seperti bisnis karena tekanan tarif, maka kesehatan berubah jadi komoditas. Miskin dan kaya jadi tolok ukur kualitas pelayanan kesehatan yang didapat. Inilah wajah sistem sekuler kapitalis: negara lepas tanggung jawab, rakyat disuruh “mandiri”, dan nyawa manusia ditakar dengan kemampuan bayar. Sampai kapan kita membiarkan ini terus terjadi?

Solusi Sistem Kesehatan Islam

Cibiran tenaga kesehatan pada pasien BPJS adalah bukti krisis kepribadian. Ia lahir dari pola pikir sekuler, yakni manusia diukur dari status dan uang, bukan kemanusiaan. Ketika pendidikan kedokteran hanya mengejar IPK dan materi, tapi gagal menanamkan bahwa pasien adalah amanah, maka lahirlah nirempati. Islam mengajarkan, “Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri” (HR. Bukhari & Muslim) Selama kurikulum masih memisahkan ilmu dari agama, maka etika akan terus dikorbankan demi viralitas.

Baca Juga: Kurikulum AntiL98Tq

Saat kesehatan dijadikan komoditas, maka logika pasar yang berlaku adalah efisien, untung-rugi, dan pilah-pilih pasien. Akibatnya lahir pelayanan yang nirempati. BPJS yang defisit ditambal dengan menaikkan iuran. Ini adalah tanggung jawab penguasa. Rasulullah saw. pun bersabda:  “Imam (pemimpin) adalah ra’in (pengurus) dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya” (HR. Bukhari & Muslim)

Maka dari itu, penting adanya perubahan paradigma dari sistem jaminan kesehatan berbasis iuran dan untung, ke sistem jaminan kesehatan Islam yang menjadikan kesehatan sebagai kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi negara secara penuh bahkan gratis, bukan sebagai barang dagangan.

Pembiayaannya bukan dari iuran rakyat, tapi dari baitulmal. Dana baitulmal bersumber dari pengelolaan harta milik umum. Rasulullah saw. berdabda: “Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput, dan api” (HR. Abu Dawud)

Minyak, gas, hutan, laut, tambang termasuk harta milik umum yang haram diprivatisasi. Semuanya dikelola negara lalu dikembalikan untuk rakyat, salah satunya dalam bentuk layanan kesehatan. Peran negara sangat menonjol sebagai raa’in, pengurus dan penanggung jawab urusan rakyat. Tidak ada istilah “kuota BPJS” atau “menunggu 8 jam”. Karena prinsipnya, jika ada satu rakyat sakit (apa pun agamanya) karena negara lalai, maka negara berdosa.

Beberapa sejarawan, seperti Jim Al Khalili misalnya, mencatat keberhasilan sistem kesehatan Islam dalam karya mereka. Di masa Peradaban Islam, pelayanan kesehatan adalah yang terbaik di dunia. Rumah sakit seperti Bimaristan di Baghdad dan Damaskus dibuka 24 jam secara gratis untuk muslim dan nonmuslim, kaya maupun miskin. Bahkan pasien diberi uang saku saat pulang agar tidak langsung bekerja.

Tenaga kesehatan digaji negara dari baitulmal sehingga mereka fokus mengabdi, bukan mengejar target. Selain itu, ada sistem hisbah yang ketat mengawasi etika dan standar praktik kedokteran. Hal ini merupakan contoh pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar rakyat dengan pengurusan yang kompeten.

Wallahua’lam bish shawab. []

Penulis: Ayunin Maslacha

Aktivis Muslimah