
TENGGARONG – Dari pantauan udara menggunakan drone, kawasan hutan sekitar Gunung Angin Senoni di Kutai Kartanegara (Kukar) terlihat gundul dan tandus.
Jalur-jalur tanah terbuka lebar memanjang membelah lereng, menyisakan bekas-bekas tebangan pohon di sekitarnya. Pemandangan itulah yang kini menjadi sorotan, menyusul banjir yang menutup akses jalan di Kilometer 40 Tenggarong–Kota Bangun.
Peristiwa banjir yang terjadi pada Senin pagi (2/2/2026) itu meluap hingga menutup badan jalan dan memicu kemacetan panjang di jalur penghubung utama antarwilayah. Kini, dugaan penyebab banjir ini mengarah ke aktivitas penebangan hutan tanaman industri (HTI) di wilayah Desa Sanggulan.
Kepala Desa Sanggulan, Fahrudin, menyebut banjir di Kilometer 40 sangat erat kaitannya dengan penggundulan hutan HTI milik PT Itci Hutani Manunggal (IHM) di kawasan Gunung Angin, tepatnya dari Kilometer 5 hingga Kilometer 16.
“Penyebab banjir di KM 40 itu memang karena penggundulan atau penebangan hutan tanaman industri PT IHM di sekitar Gunung Angin,” ujarnya, Rabu (4/2/2026).
Menurutnya, kawasan Gunung Angin terdapat anak sungai yang bermuara ke Sungai Sepan. Sungai inilah yang meluap saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Air dari Sungai Sepan kemudian mengalir ke Sungai Kedang Semelis, yang tembus hingga Desa Lebaho Ulaq.
“Kalau Lebaho Ulaq banjir, itu naik juga airnya di sana. Semua saling terhubung,” jelasnya.
Fahrudin menegaskan, wilayah HTI tersebut seluruhnya berada di Desa Sanggulan. Bahkan, lokasi Kilometer 40 yang terdampak banjir juga masih masuk wilayah administratif Desa Sanggulan, berbatasan langsung dengan Desa Senoni.
Dari hasil pantauan lapangan dan udara, ia memperkirakan luasan hutan HTI yang telah dipanen mencapai lebih dari 1.000 hektar, bahkan bisa lebih. Meski demikian, aktivitas penebangan belum sepenuhnya selesai.
“Masih banyak yang belum dipanen. Di KM 16 itu masih menebang, masih ada hauling,” katanya.
Desa Sanggulan sendiri memiliki luas wilayah administratif sekitar 4.910 hektar yang masuk kawasan hutan. Dari jumlah tersebut, sekitar 4.083 hektar merupakan kawasan hutan HTI.
Pantauan drone yang dilakukan Fahrudin pada 2 Februari lalu memperlihatkan dengan jelas perubahan lanskap kawasan tersebut. Jalur hijau yang sebelumnya rapat kini terbuka lebar, memperlihatkan tanah merah kecokelatan tanpa penahan alami.
“Yang semula hijau, sekarang terlihat tandus,” ungkapnya.
Ia juga menepis dugaan bahwa banjir ini disebabkan oleh perkebunan sawit. Menurut Fahrudin, kebun sawit di wilayah tersebut sudah lama tidak beroperasi dan tidak memiliki aliran air ke arah Kilometer 40.
“Sawit itu sudah 4–5 tahun tidak beroperasi. Sekarang cuma jadi belukar. Tidak ada pengaruhnya sama sekali. Semua kawasan yang kemarin banjir itu masuk kawasan HTI yang sedang dipanen,” tegasnya.
Dampak banjir, kata Fahrudin, diperkirakan tidak hanya terjadi di Kilometer 40. Air dari kawasan Gunung Angin juga mengalir dan menggenangi wilayah Desa Selerong, Desa Sanggulan, Desa Senoni, hingga Desa Tanjung Harapan. Sejumlah kebun warga, termasuk kebun cabai, terendam air bercampur pasir.
“Rusak. Pasti tanaman masyarakat mati. Tapi mereka tidak bisa melapor,” terangnya.
Jarak antara kawasan HTI dan permukiman warga pun terbilang sangat dekat. Di Desa Sanggulan, jaraknya hanya 1,3 kilometer. Bahkan ke Desa Senoni, jaraknya diperkirakan sekitar 1,5 kilometer.
“Kalau hujan berhari-hari, dampaknya bisa lebih dahsyat lagi dari kemarin,” kata Fahrudin.
Ia menilai banjir kali ini terjadi hanya karena hujan dari sekitar pukul 02.00 hingga 05.00 WITA. Namun dampaknya sudah cukup besar. Saat kejadian, ketinggian air diperkirakan lebih dari satu meter atau setinggi pinggang orang dewasa.
Genangan di titik KM 40 memang hanya 80 hingga 100 meter, namun kemacetan yang ditimbulkan mencapai sekitar lima kilometer, dari Pos 19 hingga Kilometer 40.
Akses jalan baru bisa kembali dilewati sekitar pukul 14.00 WITA, meski saat itu air belum sepenuhnya surut.
Ia mengaku hingga kini belum melaporkan secara resmi ke Dinas Kehutanan maupun instansi terkait. Ia berencana menyampaikan laporan tertulis, namun berharap adanya perhatian serius dari pemerintah melalui sorotan media.
“Kami butuh ini dilihat pemerintah, bahwa ini tidak boleh dilanjutkan lagi untuk tahun-tahun ke depan, khususnya pemberian izin HTI yang berdekatan dengan kawasan masyarakat,” tegasnya.
Ia menekankan, masyarakat Desa Sanggulan tidak menolak keberadaan HTI. Namun ia meminta agar aktivitas penebangan tidak dilakukan di wilayah yang berada di bawah jalur jalan dan dekat dengan permukiman.
“HTI boleh saja ada. Tapi dari Pos 19 ke atas silakan. Ke bawah, ke arah kampung, jangan. Karena airnya pasti melimpah ke kami dan juga ke KM 40,” tutupnya.




