CATATAN.CO, Mahakam Ulu – Kemenkum Kaltim dorong perlindungan kekayaan intelektual di Mahulu.
Perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan perluasan akses bantuan hukum menjadi fokus Kanwil Kementerian Hukum Kalimantan Timur dalam memperkuat pembangunan hukum di Kabupaten Mahakam Ulu.
Dorongan itu disampaikan dalam Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu, Rabu 11 November 2026. Kegiatan tersebut digelar secara daring melalui Zoom dan melibatkan sejumlah perangkat daerah setempat.
Usul Raperda Fasilitasi Pelindungan KI Masuk Propemperda 2027
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Masan Nurpian, mendorong pemerintah daerah untuk mengusulkan Raperda tentang Fasilitasi Pelindungan Kekayaan Intelektual. Usulan itu diharapkan bisa masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah atau Propemperda Tahun 2027.
Baca juga:
IKN Perkuat Pendidikan dan Kesehatan Lewat Kolaborasi Kampus
“Pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan DPRD dan perangkat daerah terkait. Langkah tersebut diperlukan agar pembentukan regulasi perlindungan kekayaan intelektual dapat dipersiapkan secara terarah,” ujarnya.
Posbankum di Desa Perlu Diperkuat
Perlu Masuk Kebijakan Daerah dan Dukungan Anggaran
Selain perlindungan KI, Masan juga menyoroti pentingnya penguatan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum di desa dan kelurahan. Menurutnya, pembinaan Posbankum perlu diakomodasi dalam kebijakan daerah agar pelaksanaannya lebih terencana dan berkelanjutan.
Baca juga:
Hampir Rp2 Miliar Rokok Ilegal Dimusnahkan di Samarinda
Ia berharap dukungan penganggaran bisa disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan begitu, keberadaan Posbankum dapat semakin memperluas akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum.
Bangun Hukum Mahulu Lebih Kuat dan Merata
Melalui harmonisasi regulasi tersebut, Kanwil Kemenkum Kaltim berharap pembangunan hukum di Mahakam Ulu semakin kuat. Upaya ini sekaligus mendorong perlindungan potensi kekayaan intelektual daerah serta pemerataan akses keadilan bagi masyarakat.
