Catatan.co, PASER – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hj. Yenni Eviliana, S.E., kembali melaksanakan kegiatan Penguatan Demokrasi Daerah ke-2 dengan mengangkat tema “Transparansi Perencanaan dan Penyelenggaraan Dalam Pemerintahan Yang Demokratis”. Kegiatan tersebut digelar di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser pada Selasa (17/3/2026) pukul 13.00 WITA, dan dihadiri masyarakat setempat yang ingin memahami lebih jauh tentang pentingnya keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.
Dalam kegiatan tersebut, Yenni Eviliana menjelaskan bahwa transparansi menjadi bagian penting dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis. Menurutnya, keterbukaan informasi dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program pemerintah dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang lebih akuntabel dan dipercaya masyarakat.
“Transparansi merupakan salah satu kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis. Ketika masyarakat mengetahui proses perencanaan dan penyelenggaraan pemerintahan, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin kuat,” ujar Yenni Eviliana di hadapan peserta kegiatan.
Ia menambahkan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah juga sangat penting. Dengan adanya partisipasi publik, pemerintah dapat memperoleh masukan yang lebih luas sehingga kebijakan yang diambil dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilihan umum, tetapi juga tentang bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan. Partisipasi masyarakat menjadi bagian penting agar kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada rakyat,” katanya.
Menurut Yenni, kegiatan penguatan demokrasi daerah ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dalam sistem pemerintahan yang demokratis. Ia berharap masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi bagian aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Melalui kegiatan tersebut, Yenni Eviliana berharap masyarakat semakin memahami pentingnya transparansi, partisipasi, dan pengawasan publik dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan terbuka. Ia juga menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab untuk terus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang demokratis dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
