Catatan.co, TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) mulai menyusun arah kebijakan pembangunan tahun 2026 dengan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD di Ruang Serbaguna Bappeda, Selasa (22/4).

Dengan mengusung tema “Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah dan Pemerataan Infrastruktur Pembangunan yang Berkelanjutan”, forum ini menjadi wadah strategis bagi semua pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi dan masukan secara langsung.

Musrenbang dihadiri oleh berbagai unsur, mulai dari DPRD, TNI-Polri, camat dan kepala OPD, hingga akademisi, budayawan, organisasi masyarakat, APDESI, Forum TJSP, dan tak ketinggalan, komunitas disabilitas yang turut menyuarakan kebutuhannya dalam pembangunan Kukar ke depan.

“Ini semua menjadi catatan kami untuk kemudian disusun dalam RKPD Kukar tahun 2026 nanti. Semua adalah keperluan masyarakat,” ujar Bupati Kukar Edi Damansyah.

Edi menegaskan bahwa RKPD tidak hanya memuat agenda pembangunan fisik, tapi juga menekankan aspek sosial dan pemberdayaan masyarakat. Beberapa isu krusial yang dibahas meliputi pembangunan infrastruktur konektivitas antarwilayah, revitalisasi lahan eks tambang, penguatan sektor pertanian, hingga pemenuhan hak serta fasilitas bagi penyandang disabilitas.

Langkah ini, menurut Edi, adalah wujud nyata bahwa Pemkab Kukar menempatkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai prioritas dalam perencanaan jangka menengah.

Selain fokus pada kebutuhan lokal, Bupati Edi juga menekankan pentingnya sinergi antara kebijakan daerah dengan program strategis pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Salah satunya adalah keterkaitan RKPD Kukar dengan program “Gratis Pol” dari Pemprov Kaltim yang mencakup bantuan pendidikan, kesehatan, hingga keagamaan.

“Sinergisitas ini akan kami dorong di tingkat daerah, provinsi hingga pusat. Sebagai wujud konkrit kerja bersamanya, dan betul-betul sudah tertuang dalam dokumen perencanaan ini,” jelas Edi menutup. (adv)