Catatan.co – Selat Hormuz dan Ilusi Pembebasan. Pernyataan Donal Trump tentang rencana Amerika Serikat untuk “membebaskan” kapal-kapal di Selat Hormuz memantik perhatian dunia. Istilah “membebaskan” terdengar mulia, seolah ada ancaman besar terhadap kebebasan pelayaran global. Namun, benarkah dunia membutuhkan penyelamat, atau ini sekadar narasi yang dibangun untuk membenarkan peran dominasi?
Selat Hormuz merupakan jalur laut strategis yang menghubungkan Teluk Persia dan Laut Arab. Wilayah ini secara kedaulatan berada di sekitar Iran dan Oman. Meski demikian, Amerika Serikat yang tidak memiliki wilayah di kawasan tersebut justru tampil mengambil peran sebagai penjaga stabilitas. Di sisi lain, sekitar 20 persen distribusi minyak dunia melewati jalur ini, menjadikannya sangat vital bagi perekonomian global.
Dalam pemberitaan disebutkan bahwa AS akan memulai langkah “membebaskan” kapal-kapal di Selat Hormuz demi menjamin kelancaran pelayaran internasional. Fakta ini menunjukkan bahwa isu keamanan tidak dapat dilepaskan dari kepentingan ekonomi global yang sangat besar.
(https://news.detik.com/internasional/d-8472940/trump-sebut-as-akan-bebaskan-kapal-kapal-di-selat-hormuz-dimulai-senin-pagi
Di Balik Narasi Pembebasan
Narasi “membebaskan” kapal sesungguhnya menyimpan problem mendasar. Istilah ini membangun kesan bahwa ada pihak yang menahan kebebasan, lalu Amerika Serikat hadir sebagai penyelamat. Padahal, secara faktual Selat Hormuz berada dalam wilayah kedaulatan negara-negara setempat. Ketika pihak luar mengambil peran dominan, hal ini bukan sekadar bantuan, melainkan bentuk intervensi yang dibungkus legitimasi moral.
Lebih jauh, kepentingan ekonomi menjadi kunci utama. Jalur Selat Hormuz adalah urat nadi distribusi energi dunia. Ketergantungan sistem kapitalisme global terhadap minyak menjadikan kawasan ini sangat strategis. Dengan memastikan jalur ini tetap stabil, negara besar seperti AS sejatinya sedang menjaga kepentingan ekonominya dan sekutu-sekutunya. Stabilitas yang dijaga bukanlah netral, melainkan stabilitas yang menguntungkan sistem kapitalisme global.
Baca Juga: Allah, Tuhanku dan Tuhanmu
Fenomena ini menunjukkan wajah imperialisme modern. Jika dahulu penjajahan dilakukan dengan pendudukan fisik, kini ia hadir dalam bentuk kontrol terhadap jalur perdagangan dan sumber daya. Negara-negara di kawasan sering kali tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menolak dominasi ini. Akibatnya, kedaulatan menjadi semu.
Perspektif Islam
Dalam perspektif Islam, dominasi semacam ini tidak dibenarkan. Islam menolak adanya satu kekuatan yang mengendalikan wilayah lain demi kepentingannya sendiri. Hubungan antarnegara dalam Islam dibangun atas dasar keadilan dan penghormatan terhadap kedaulatan, bukan hegemoni.
Apa yang terjadi di Selat Hormuz bukan sekadar isu keamanan, tetapi simbol dari penguasaan global atas sumber daya umat. Ini juga menunjukkan rapuhnya posisi politik dunia Islam saat ini yang tercerai berai dan tidak memiliki kekuatan kolektif.
Islam menawarkan sistem yang mampu menjaga kedaulatan sekaligus keadilan global, yaitu melalui institusi Daulah Islam. Dalam sistem ini, wilayah-wilayah strategis umat akan berada dalam satu kepemimpinan yang kuat, sehingga tidak mudah diintervensi oleh kekuatan asing. Jalur perdagangan seperti Selat Hormuz akan dikelola untuk kepentingan umat dan kemaslahatan dunia, bukan untuk kepentingan segelintir negara atau korporasi.
Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur’an, “Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka.” (QS Al-Ma’idah: 49)
Ayat ini menegaskan bahwa pengaturan urusan manusia, termasuk hubungan internasional, harus berlandaskan hukum Allah, bukan kepentingan ekonomi atau kekuasaan. Dengan penerapan sistem Islam secara menyeluruh, tidak akan ada ruang bagi praktik dominasi global. Negara akan berperan sebagai pelindung, bukan alat kepentingan kapitalisme. Kekuatan politik dan militer yang terpusat akan mampu menjaga wilayah umat dari intervensi asing, sekaligus memastikan distribusi sumber daya berlangsung secara adil.
Penutup
Langkah Amerika Serikat di Selat Hormuz tidak dapat dipandang sebagai aksi netral. Di balik narasi pembebasan, tersimpan kepentingan ekonomi dan politik yang besar. Realitas ini menjadi pengingat bahwa dunia Islam saat ini berada dalam posisi lemah, sehingga wilayah strategisnya mudah menjadi objek dominasi.
Kesadaran akan pentingnya sistem yang mampu melindungi umat menjadi hal mendesak. Tanpa itu, narasi demi narasi akan terus digunakan untuk membenarkan intervensi. Kehadiran institusi Daulah Islam menjadi jawaban untuk mengembalikan kedaulatan, menjaga keadilan, dan menghentikan hegemoni global atas sumber daya umat.
Wallahu a’lam bishawab. []
Penulis: Ummu Anjaly, S.K.M
(Aktivis Muslimah)
